K A R Y A D I

Solidaritas Tandon Air PMKRI

2011-03-16T03:15:00.000-07:00

Oleh Kanisius Karyadi

Hujan deras mengguyur Kota Surabaya di Bulan Desember 2009. Air mengucur sederas-derasnya, tiupan angin membuat pohon dan daun-daunan di sekitar Margasiswa PMKRI, (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) Jalan Taman Simpang Pahlawan 4a Surabaya bergoyang-goyang ke sana dan ke mari. Terlihat beberapa anak manusia nekat menerobos hujan guna menyelesaikan tugas yang baru dimulai : menggali tanah untuk tandon penampungan air PMKRI.

Tampak Ani Boi Tokan, Louis Anggang, Yohan Lele, Ignas, Ita dan lain-lain yang semuanya anggota PMKRI bahu-membahu menggali tanah sedalam dua meter lebih. ”Ayo...sudah tarik,” begitu pekik Ignas dari dalam kubangan tanah, mengomando kawan-kawan di atas supaya menarik wadah yang sudah diisi tanah. ”Siap, tarik!” pekik Louis, sang Ketua Presidium PMKRI Surabaya mengomando kawan-kawannya.

Tidak terasa orang-orang muda itu berkubang dalam galian lumpur lima jam lebih. Hari memasuki senja, sementara hujan semakin deras tak menyurutkan langkah mereka. Saatnya mereka menurunkan bis beton ke dalam tanah. ”Wow...luar biasa berat bis beton ini,” keluh Yohan Lele, seorang anggota militan PMKRI. Namun berkat kerja sama yang luar bisa, satu demi satu bis-bis beton itu berhasil diturunkan.

”Wah kita ini calon intelektual kok nguli begini ya?” canda Yohan Lele yang bermandi air hujan dan keringat ini. Seorang senior yang ikut kerja bakti sosial itu pun menimpali,”Walah jangan kaget, lha wong Serikat Jesus yang konon pinter-pinter itu ujian saringan awalnya mereka harus nguli dulu he he he...” Mendengar celotehan seniornya, Yohan dan kawan-kawan semakin bersemangat menyelesaikan pekerjaan sosial ini.

Tidak terasa, 18 Desember 2009 pukul 20.00, hari sudah gelap. ”Sudah kita akhiri kerja bakti ini, besok kita kerja bakti lagi,” seru Louis Anggang kepada kawan-kawannya yang tampak haus dan lapar. Terlihat wajah lusuh dan loyo dihiasi penuh lumpur.

Keesokan harinya, kerja bakti solidaritas membangun tandon air dilaksanakan. Semakin banyak saja anak-anak PMKRI yang bergabung. Mereka bahu membahu dan bekerja sama, ada yang mengaduk semen dan pasir, ada yang menukang dan lain-lain. Akhirnya selesai tandon itu, tinggal dikasih waterproof supaya aman dan tahan lama.

Usaha kerja bakti ini sepenuhnya didanai sumbangan kawan-kawan sendiri dan beberapa donatur. Uniknya mulai Pak Satpam Keuskupan sampai Ketua Komisi di Keuskupan Surabaya turut menyumbang. Kecil-kecil dikumpulkan menjadi dua jutaan yang digunakan sepenuhnya untuk tandon dan sistem perpipaanya.

Tak terasa, kini sudah empat bulan tandon ini berfungsi. Kini margasiswa PMKRI lebih segar dari biasanya. ”Dulu air sulit, harus angkat-angkat, kini kita merasa terbantu dengan tandon dan pipa-pipa yang dipasang ini,” cetus Mbak Lis Gatot pengguni Margasiswa PMKRI Surabaya.

Louis dan kawan-kawan kini bisa mandi sepuas-puasnya. Air juga dimanfaatkan kawan-kawan untuk membangun kolam ikan lele. Lumayan, kita susah di awal, kini ada hasilnya. Terima kasih atas partisipasi dana dari Kak Ratna-Rekat, Pak Joko, Pak Morensius, Dewa, Urbanus, Afan, Yanto, Yudhit, Ani, Sil, Sita dan lain-lain, sehingga kami mempunyai tandon air yang sungguh bermanfaat. Ingatlah kebudayan di dunia diawali dari aliran air (sungai).

Seperti Belajar Naik Sepeda!

2011-03-16T02:55:00.001-07:00

Oleh-oleh dari Pelatihan Menulis Opini LPEP

Oleh : AGUSTINUS AMAPOLI KARANGORA

Pada hari Sabtu-Minggu, 27-28 Maret 2010, diadakan pelatihan anak muda bagaimana membagikan ide, pemikiran, dan gagasan di media massa yang digelar Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Politik (LPEP). Pelatihan Menulis Opini (PMO) dibuka hari Sabtu, 27 Maret 2010, tepat pukul 10.00 WIB oleh Kanisius Karyadi dari LPEP dengan peserta 60-an anak muda yang berasal dari berbagai elemen.

Sebuah fakta yang tidak dapat dimungkiri, di saat banyak pihak mengeluh kesulitan untuk mengumpulkan orang muda dalam kegiatan menulis. Lembaga ini mampu mengajak 60 lebih orang muda untuk sejenak duduk dan berlatih menulis opini. Hal ini cukup memberi sebuah kejutan dan rasa bangga bagi Ahmad Zaini, Redaktur Opini Jawa Pos, yang membagikan kiat-kiatnya kepada para peserta. “Saya sangat kecewa ketika diminta untuk menjadi pembicara dalam kegiatan seperti ini di salah satu Perguruan Tinggi di Surabaya. Saya sudah capek-capek membuat makalah dan mengorbankan waktu saya bersama keluarga, ternyata peserta yang hadir hanya 5 orang. Lebih parah lagi, panitia masih kebingungan untuk mencari tempat.” ungkap Zaini kepada para peserta. “Oleh karena itu, saya sedikit pesimis ketika diminta menjadi pembicara oleh Karyadi.” ungkap Zaini lebih lanjut.

Menulis di Jawa Pos dan Kompas

Beragam alasan diungkapkan oleh para peserta, mengapa mau ikut PMO. Mulai dari hanya sekedar ikut-ikutan, mendapat teman baru, mengisi waktu luang, mendapatkan ilmu menulis, bekal untuk menjadi wartawan, belajar menulis opini dan buku, sampai untuk mendapatkan kiat-kiat menulis opini dan dimuat di media massa, seperti: Jawa Pos dan Kompas. Menanggapi hal tersebut, Karyadi pun memberikan catatan awal terkait menulis opini. “Menulis opini berbeda dengan menulis berita. Menulis opini sama dengan menulis gagasan Anda dalam sebuah tulisan disertai dengan teori, referensi dan data sehingga memunculkan solusi.” ungkap Karyadi dengan lantang.

Catatan Karyadi semakin dipertegas oleh Zaini. “Menulis hakikatnya tidak sulit. Menulis adalah ketrampilan sehingga harus dibiasakan dengan latihan. Menulis adalah perpaduan pengetahuan dan skill (ketrampilan). Topiknya harus aktual, dibutuhkan referensi (teori, data), dan timingnya (waktu) harus tepat.” urai Zaini dengan penuh semangat. Zaini juga mengungkapkan agar dalam mengirim opini ke media massa menggunakan email (surat elektronik), topik tulisan menarik. “Satu hal yang perlu diingat, kalimat yang digunakan dalam opini ringkas (15-20 kata),” ungkap Zaini.

Lebih lanjut, Zaini juga mengatakan agar opini yang mau dibuat disesuaikan dengan media massa yang dipilih (terkait segmen pasar). “Orang menulis seperti orang buang air kecil. Kalau ada ide, mulailah untuk menulis dan terus menulis. Tapi harus diingat, jangan mengirim tulisan kepada dua media dalam waktu bersamaan dan yang paling penting, jangan pernah menjiplak tulisan orang.” ungkap Zaini sambil tersenyum. Mengingat, dalam satu hari, tulisan yang diterima oleh redaksi cukup banyak, Zaini juga mengingatkan untuk berdoa agar tulisannya dapat dimuat. “Namun, satu hal yang lebih penting, jangan pernah minder kalau tulisannya tidak dimuat. Karena, menulis membutuhkan bakat; kalau tidak ada bakat (sudah mencoba berkali-kali tetapi gagal), ya jangan dipaksakan. Selain itu, koran besar seperti Jawa Pos dan Kompas, tingkat kompetisi dan kompetensinya tinggi. Oleh karena itu, mulailah dari tulisan-tulisan sederhana lalu dikirim ke media-media kecil.” ungkap Zaini mengakhiri pembicaraannya.

Anwar Hudijono, redaktur opini Kompas Jawa Timur mengatakan bahwa menulis sama dengan belajar naik sepeda. Keahlian berjalan berkembang seiring sering tidaknya seseorang menulis. “Menulis bukan untuk diri sendiri tetapi menulis untuk dapat dimengerti oleh orang lain. Substansi kesimpulan harus orisinil; artinya, harus berbeda dengan yang umum.” ungkap Anwar lebih lanjut. Selain itu, Anwar juga mengungkapkan bahwa penulis lama mempunyai penyakit sembrono sehingga kualitas opininya berkurang. Anwar juga mengingatkan untuk tidak bosan dan putus asa ketika tidak dimuat. “Mulailah dengan modal nekad. Selanjutnya, terus belajar dan mencoba dan jangan pernah menyerah kalau ditolak. Sehingga kelak bisa menjadi penulis handal.” ungkap Anwar mengakhiri pembicaraannya yang padat dan jelas.

Belajar dari Praktisi

Dalam even ini dihadirkan para praktisi atau penulis di media massa. Kalangan senior tampil Ignasius Basis Susilo, sementara penulis muda tampil Anton Novenanto dan Dewa Gde Satrya. Ignasius Basis Susilo, penulis opini di Kompas Nasional yang saat ini menjadi Dekan Fisip Unair Surabaya, mengungkapkan sembilan kiat-kiat dalam menulis opini di media massa. Kiat pertama, mengomentari tulisan yang dimuat koran, baik opini maupun berita. Kedua, selalu melihat topik hari ini (aktual). Ketiga, menulis sesuatu yang akan dirayakan bangsa/agama (plot hari-hari penting di kalender). Jangan mengirim, pada waktu hari H (minimal seminggu sebelumnya sehingga ada ruang bagi redaksi utk mengoreksi). Bisa juga, pada even-even tertentu, seperti: kunjungan Obama ke Indonesia. Keempat, menulis pertanyaan-pertanyaan. Kelima, membuat tulisan sesuai permintaan media (jumlah kata, 700-800 kata). Keenam, judul harus dibuat menarik (seksi, gaul). Ketujuh, harus yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Kedelapan, menulis di koran-koran yang belum terkenal, seperti: Radar, Jubileum dan lain-lain. Kesembilan, jangan menulis yang tidak diketahui.

Basis juga menambahkan, unsur-unsur tulisan yang harus ada dalam sebuah opini adalah permasalahan, kesimpulan, pertanyaan, dan jawaban. “Yang terpenting, sebagai penulis, kita harus mempunyai sikap sendiri, jangan terbawa opini publik.” urai Basis menutup pembicaraannya. Menanggapi beberapa pertanyaan dari peserta, Basis mengatakan bahwa redaksi tidak pernah mempersoalkan point of view; jadi, jangan pernah takut untuk mulai menulis. “Tulislah apa yang Anda pikir, jangan dikoreksi dulu. Biarkan mengalir terus; baru, kalau sudah selesai, diedit.” ungkap Basis sambil tersenyum. Selain itu, Basis juga menambahkan bahwa opini yang dibuat harus mampu mengekspos sesuatu yang tidak benar dan mencari solusinya.

Lain halnya dengan Anton Novenanto, Dosen Universitas Brawijaya Malang dan penulis opini di Kompas Jatim. Menurut Anton, janganlah pernah mengaku sebagai penulis sebelum bisa menulis cerita untuk anak-anak. Sisi lain, Anton mengungkapkan bahwa warga Indonesia sudah bisa menulis sejak kelas 1 Sekolah Dasar. Tetapi, mengapa masih mengatakan “saya tidak bisa menulis”. “Ternyata, ada kesalahan dalam metode pembelajaran sastra Indonesia, terjadi reduksi untuk pelajaran mengarang dari guru. Padahal setiap manusia memiliki bakat untuk menulis.” ungkap Anton dengan lantang. Oleh karena itu, Anton pun mengajak peserta untuk mulai menulis dan setelah itu dikritisi sehingga mampu menghasilkan tulisan yang lebih baik.

Dewa Gde Satrya, Dosen Universitas Widya Kartika Surabaya dan penulis opini di beberapa media lokal dan nasional, seperti: Kompas Jatim dan Jawa Pos, menambahkan agar setiap orang yang mau menulis memiliki email. “Menulis sama dengan ngomong; ngomong dengan mulut, menulis dengan tangan. Namun, latihan untuk menulis harus lebih ekstra daripada ngomong; terlebih untuk tulisan yang dimuat dalam media.” ungkap Dewa dengan jelas. Dewa mengungkapkan bahwa ada banyak peluang menulis di koran, yaitu: opini, resensi, cerpen, surat pembaca, dan puisi. “Modalnya pun tidak sulit dan mahal. Hanya dengan sering internetan, sering baca koran, dan sering baca buku saja. Jika tidak punya komputer bisa pinjam (rental) dengan biaya yang cukup murah.” ungkap Dewa dengan penuh semangat.

Menulis Opini, Siapa Takut

Sekarang, sudah saatnya untuk mulai menulis. Tidak ada ungkapan lain, selain menulis dan terus menulis. Inilah semangat yang dibawa para peserta ketika mereka mulai berlatih untuk menulis. Satu sisi, banyak ide dan gagasan, namun tidak mudah untuk menuangkannya dalam sebuah tulisan. Ini terbukti, dalam satu jam, ada peserta yang mampu menghasilkan sebuah opini tetapi ada juga yang belum selesai. Sisi lain, sebuah kejutan tentunya karena ada peserta yang notabene SMA, namun mampu menghasilkan sebuah opini yang mampu memancing tanggapan dari banyak peserta lain.

Tentunya, tidak cukup dua hari saja untuk berlatih menulis opini dan dimuat di media massa besar seperti Kompas dan Jawa Pos. Banyak latihan dan usaha yang harus dilakukan; cukup dengan sering untuk menulis dan menulis. Alhasil, lima tahun ke depan, akan muncul penulis-penulis opini baru bermunculan di berbagai media massa yang mencerahkan banyak orang.

Membibit Kolumnis

2011-03-16T02:33:00.000-07:00

Kanisius Karyadi

Merancang dan melaksanakan acara secara independen (mandiri) terbilang gampang-gampang susah. Dengan bekal kepercayaan diri dan jiwa besar, pada akhirnya pelatihan menulis opini bagi kaum muda oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Politik (LPEP) pada tanggal 27-28 Maret 2010 di Penginapan Widya Kartika, Surabaya terlaksana dengan baik dan aman.

Acara yang pada awalnya diragukan dan dicurigai oleh beberapa kalangan itu akhirnya bisa direalisasi dengan lancar. Terbukti, 60 orang lebih mengikuti pelatihan ini. Suatu angka yang langka dan ajaib, bahwa selama ini ”pendapat umum” mengatakan ”mengumpulkan dan melatih anak muda dalam jumlah relatif banyak sangat sulit” ternyata digugurkan dalam even ini. Banyak orang heran dan bertanya-tanya dari mana jumlah peserta sebanyak itu?

Peserta Pelangi

Anak muda yang hadir beragam latar belakang, ada yang Katolik, Kristen dan, Islam. Mulai dari anak jalanan, muda-mudi Katolik (Mudika), aktivis gerakan mahasiswa, dosen muda, pekerja muda sampai calon pastor.

Organisasi/lembaga seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Airlangga Surabaya, Pemuda Katolik, GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Surabaya, PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Surabaya, PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) Surabaya dan Madiun, Seminari Tinggi Providentia Dei, Gema (Generasi Muda Adonara) Surabaya, Yayasan Merah Merdeka, Komisi Remaja Katolik Keuskupan Surabaya, Yayasan Bina Insan (YABISA), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Vincentius a Paulo Surabaya, Komunitas Rumah Kita, Pramuka dan lain-lain berpartisipasi dalam acara ini.

Ini merupakan wujud Indonesia mini, simbol dialog kehidupan berlangsung dan dijalankan secara dini. Dari sinilah kelak dimungkin persahabatan dan persaudaran terbina dengan baik. Ini wujud dialog praksis dan nyata, tanpa teori-teori yang ndakik-ndakik (tinggi-tinggi).

Pendanaan dari Mana?

Banyak pula orang bertanya dari mana sumber dana pelatihan ini? Terus terang kita katakan, pada awalnya kita mendanai secara mandiri, namun pada even kali ini, kita mengundang seluas-luasnya pribadi atau lembaga yang mau dan peduli (nama-nama Donatur terlampir). Kita terinpirasi Barack Obama ketika kampanye didanai oleh masyarakat (publik).

Banyak tudingan miring, di antaranya didanai salah seorang kandidat kepala daerah Kota Surabaya yang buntutnya minta dukungan suara. Di lapangan kita buktikan, tidak ada seremoni kampanye-kampanyean. Hal ini pernah pula dituduhkan kepada penulis, ketika mendorong transformasi Pemuda Katolik Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Penulis dikira sedang main mata dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Di lapangan, kita benar-benar bersih dari tuduhan tersebut.

Tudingan lain, kita dicurigai mencari dana demi kepentingan diri sendiri. Kita tidak sedang mencari keuntungan material dari acara ini. Justru banyak hal yang telah kita kurbankan untuk even ini, baik waktu, tenaga, biaya dan lain-lain. Kita bekerja tidak pada hari pelaksanaannya saja, jauh hari sebelumnya kita sudah bekerja, bahkan 9 tahun yang lalu.

Mengenai proposal yang kita keluarkan, itu sejatinya mengandung muatan penelitian tertentu..
Sejatinya kita mempunyai misi yakni melatih generasi muda agar terampil menulis opini dan menyuarakan di wilayah publik. Istilahnya kita mau mencetak penulis kolom (kolomnis) yang cerdas dan berani bagi perkembangan masyarakat. Di Jawa Timur, kayaknya program ini langka, sangat jarang dilakukan pribadi dan kelompok mana pun. Even ini murni digerakkan umat biasa dan muda, konsekuensinya mencari dananya relatif berat. Mencari dana 10 juta perlu pontang-panting. Pada akhirnya berhasil, berkat ”warga yang peduli dan baik”.

Negosiasi Berat

Hal yang tak boleh diremehkan adalah kehadiran pembicara. Dalam even ini dihadirkan dua narasumber dari dua koran yang berpengaruh yakni Kompas dan Jawa Pos. Selain itu tiga dosen/praktisi dari perguruan tinggi di Jawa Timur. Untuk menghadirkan mereka tentu tidak semudah membalikkan tangan. Setelah melalui prosedur, lobi dan negosiasi yang lumayan berat, pada akhirnya mereka bersedia hadir.

Satu hal yang sedikit melegakan, lima pembicara yang hadir rata-rata heran,”Lha kok bisa menggelar acara menulis opini dihadiri banyak anak muda dan gratis.” Padahal, selama ini dalam catatan mereka pelatihan-pelatihan semodel, pada umumnya sepi peminat.

Salah seorang peserta dalam suratnya ke penulis mengatakan,”Salut buat LPEP yang telah mengadakan acara ini. Tidak selamanya yang gratisan itu murahan. Kali ini LPEP membuat statemen itu tumbang, walaupun gratisan, menu yang disajikan berkualitas, baik ilmu maupun pelayanan selama dua hari di area penginapan. Terus maju, jangan pernah lelah menularkan ilmu bagi generasi penerus bangsa.”

Akhirnya, terima kasih kepada semua donatur, pembicara, team kerja lapangan seperti Rini, Fina, Agus, Ifah, Silworu, Dewo, tanpa Anda, penulis bisa botak dini. Terima kasih kepada peserta, dalam tahun-tahun mendatang kita menunggu buah pikiran cemerlang anda... Matur suwun.

Kanisius Karyadi
Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Politik (LPEP)

Data Penyumbang

1. Didik Prasetiyono-eks anggota KPU Jawa Timur 250,000
2. Paroki Sakramen Maha Kudus, Surabaya 300,000
3. Bapak Lukito Kartono, UK Petra 250,000
4. Ibu V.Dwi Hartiningrum, Gresik 1,500,000
5. Paroki Aloysius Gonzaga, Surabaya 250,000
6. Paroki Hati Kudus Yesus, Surabaya 1,500,000
7. Bapak Kuncoro Foe, Universitas Widya Mandala 100,000
8. Panitia APP Keuskupan Surabaya 200,000
9. Bapak C Jemmy Sunur, Surabaya 100,000
10. Paroki Santo.Yakobus, Surabaya 350,000
11. Yayasan Widya Mandala Surabaya 500,000
12. Paroki Roh Kudus, Surabaya 750,000
13. Paroki Vincentius a Paulo, Surabaya 300,000
14. Bapak Afan Anugroho, Jakarta 500,000
15. Paroki Santo Paulus, Juanda 250,000
16. Bapak Anton Prijatno SH, Surabaya 1,000,000
17. Paroki Redemptor Mundi, Surabaya 500,000
18. YABISA Surabaya 100,000
19. Bapak Vincentius Awey, Surabaya 500,000
20. Paroki Gembala Yang Baik, Surabaya 150,000
21. Ibu Lilian Gowi, Surabaya 150,000

Total 9,500,000

RIP Mama Mady, Ibunda Uskup Surabaya

2011-03-16T02:07:00.000-07:00

Ditulis ulang : Lambertus Lusi Hurek (REDAKTUR RADAR SURABAYA)

Kwa Siok Nio (87 tahun) alias Ursula Madijanti, ibunda Uskup Surabaya Mgr Sutikno Wisaksono, tutup usia di RKZ Surabaya pada Selasa (18/10/2010) pukul 14.15. Sepanjang hidupnya, mendiang Mama Mady dikenal sederhana, tekun, dan sangat religius.

Setelah menikah dengan Oei Kok Tjia (sekarang almarhum), pegawai Penataran Angkatan Laut (PAL), pada 30 April 1950, Kwa Siok Nio tinggal bersama suaminya di Perak Timur 216 Surabaya. Dua tahun kemudian, tepatnya 27 Juni 1952, pasutri muda yang masih punya hubungan kekerabatan ini dikarunia anak pertama, Oei Lwan Nio.

Tak lama kemudian, 26 September 1953, lahir anak kedua yang diberi nama Oei Tik Hauw. Kelahiran anak laki-laki ini, sebagaimana keluarga Tionghoa umumnya, disambut sukacita pasutri Kok Tjia-Siok Nia. Sang papa yang pegawai negeri ini sengaja menamai anaknya Tik Hauw, artinya kebijaksanaan yang indah. Kelak, Tik Hauw tumbuh menjadi rohaniwan Katolik yang mumpuni hingga ditahbiskan sebagai uskup Surabaya oleh Julius Kardinal Darmaatmaja SJ di Lapangan Bumimoro, Surabaya, 29 Juni 2007.

Ketika Tik Hauw berusia dua tahun, Siok Nio dikarunia seorang putri lagi. Anak ketiga ini diberi nama Oei Swan Nio. Dokter Hartles kemudian menyarankan agar pasutri ini menghentikan punya momongan. Sang dokter khawatir pernikahan sedarah ini berpotensi melahirkan anak yang tidak normal. Saran dokter keluarga pun diikuti, sehingga Swan Nio menjadi anak bungsu.

Sebagai satu-satunya anak laki-laki, Tik Hauw (kelak bernama Vincentius Sutikno Wisaksono) paling disayangi papa dan mamanya. Tik, tutur Siok Nio suatu ketika, sangat lucu, lincah, dan periang. Dia juga selalu lekat alias kinthil dengan mamanya. Porsi makan untuk Tik pun biasanya lebih banyak ketimbang dua saudarinya. Biasanya, Kwa Siok Nio membagi satu telur untuk ketiga anaknya. Nah, Tik selalu mendapat jatah separo, sedangkan Lwan Nio dan Swan Nio masing-masing kebagian jatah seperempatnya.

Meskipun mendapat porsi makan lebih banyak, ternyata kondisi fisik Tik lebih lemah dari kakak dan adiknya. Tik mudah sakit. Ini sangat merepotkan sang mama, Siok Nio, mengingat sang suami sering berdinas ke luar daerah, bahkan keluar negeri dalam waktu lama. Mama Mady, sapaan akrab Kwa Siok Nio di rumah, pernah pusing tujuh keliling gara-gara Tik Hauw punya luka (borok) yang tak sembuh-sembuh. Beberapa kali diobati, dibawa ke dokter, borok itu tetap saja membandel.

Tik Hauw kemudian dibawa ke rumah tetangga, Sutiksno, untuk diobati dengan obat luka spesial. Aha, beberapa hari kemudian borok itu akhirnya sembuh. Sutiksno dan istri, Suharni, kemudian ikut berperan penting dalam perjalanan rohani keluarga Oei Kok Tjia.

Ketika menikah di Surabaya, Siok Nio sebenarnya sudah ingin diberkati secara Katolik meskipun saat itu dia belum resmi menganut Katolik. Dia terkesan dengan dedikasi para misionaris, khususnya pastor-pastor Karmelit asal Belanda sewaktu tinggal di Lumajang. Dia juga terkesan dengan liturgi syahadu di gereja Katolik pada era 1960-an. Saat itu perayaan ekaristi atau misa memang dilakukan dalam bahasa Latin dengan lagu-lagu gregorian yang khas.

Namun, untuk dibaptis secara Katolik perlu proses yang agak lama. Siok Nio mulai rajin ke gereja meski harus duduk di bagian belakang. Waktu itu memang ada tradisi bahwa umat yang belum dipermandikan tidak boleh duduk di depan. Toh, Siok Nio senang melihat putranya, Tik Hauw, aktif menjadi misdinar atau putra altar di gereja.

“Padahal, saat itu Tik belum dibaptis,” kenang Siok Nio beberapa waktu silam.

Berkat ketekunan Kwa Siok Nio mengikuti pelajaran agama selama empat tahun, dan rajin misa di gereja, akhirnya pada 7 Mei 1966 seisi keluarga Oei Kok Tjia dibaptis di Gereja Santo Mikael, Tanjung Perak, Surabaya, oleh Romo A van Rijnsoever CM. Tik Hauw saat itu duduk di kelas enam sekolah dasar (SD). Setelah dibaptis, kelima jemaat baru ini mendapat tambahan nama santo/santa di depan nama Tionghoa. Nama-nama mereka menjadi Stefanus Oei Kok Tjia, Ursula Kwa Siok Nio, Maria Regina Oei Lwan Nio, Vincentius Oei Tik Hauw, dan Vincentia Oei Swan Nio.

Perkembangan politik dan keamanan pascaperistiwa G30S/PKI membuat warga keturunan Tionghoa di tanah air harus tiarap. Muncul aturan agar warga Tionghoa mengganti namanya dengan nama-nama Indonesia. maka, atas masukan Sutiksno, tetangga depan rumah di Perak Barat 221, nama-nama mereka pun diganti lagi. Stefanus Oei Kok Tjia ‘disesuaikan’ menjadi Stefanus Widiatmo Wisaksono. Ursula Kwa Siok Nio menjadi Ursula Madijanti. Ini karena sejak kecil Siok Nio memang punya nama kecil Mady. Maria Regina Oei Lwan Nio menjadi Maria Regina Reniwati Wisaksono. Vincentius Oei Tik Hauw menjadi Vincentius Sutikno Wisaksono. Vincentia Oei Swan Nio menjadi Vincentia Mia Swandajani Wisaksono.

Sebagai pegawai negeri dengan penghasilan pas-pasan, Kwa Siok Nio yang kini bernama Ursula Madijanti merasakan betul beratnya beban hidup. Semua anggota keluarga harus kerja keras agar bisa bertahan hidup sebulan. “Sebab, belum tanggal 10 gajian sudah tipis,” kenang Ursula Madijanti.

Karena itu, dia pernah meminta Tik Hauw alias Sutikno Wisaksono agar tidak menjadi pegawai negeri. “Anakku ojo sampek dadi pegawai negeri. Iso kere!” katanya. Namun, Ursula dan suami pun tak pernah membayangkan anak laki-laki satu-satunya itu memilih menjadi pastor dengan masuk seminari. Ini berarti Sutikno tak akan berkeluarga, punya istri dan anak.

Namun, Pak Wisaksono dan istri akhirnya dengan bijak menerima kenyataan ini. Mereka merelakan Sutikno menempuh pendidikan di Seminari Menengah Santo Vincentius a Paulo di Garum, Blitar. “Sudahlah, ini sudah jalan Tuhan. Tuhan sudah atur. Kita harus percaya kalau ini jalan yang terbaik,” kata Wisaksono yang meninggal dunia akibat komplikasi diabetes pada 12 November 1996.

Berkat dukungan orangtua, perjalanan imamat Sutikno berjalan mulus. Pada 21 Januari 1982, frater muda asal Tanjung Perak ini ditahbiskan sebagai imam (pastor) di Gereja Katedral Surabaya. Sang mama yang berurai air mata ketika melepas anaknya ke seminari beberapa tahun silam, kini juga tak kuasa menahan linangan air mata. Mama Mady bahagia karena cita-cita Sutikno akhirnya terwujud.

Ketika Romo Sutikno ditunjuk Paus Benediktus XVI menjadi uskup Surabaya menggantikan Mgr Johanes Hadiwikarta, yang meninggal dunia, mata Mama Mady untuk kesekian kalinya berkaca-kaca. Dan kalimat yang pernah dilontarkan Stefanus Wisaksono, almarhum suaminya, pun diucapkannya dengan yakin. “Njootje (sapaan akrab Sutikno), jalan Tuhan adalah yang terbaik!”

Bagi Mgr Sutikno, kenangan yang paling berkesan dari sang mama adalah kesederhanaan, kejujuran, dan ketetekunan berdoa. Doa sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup Ursula Madijanti. Bahkan, setelah jadi uskup pun, Mgr Sutikno masih juga diingatkan agar tidak lupa berdoa.

“Njootje, kamu jangan lupa berdoa ya! Jangan lupa berdoa!” pesan Ursula. Mgr Sutikno sendiri tersenyum simpul mendengar imbauan mamanya.

“Saya ini sudah uskup, tapi selalu disuruh berdoa oleh ibu saya,” cerita monsinyur di sejumlah acara. Hehehe.... Umat pun tertawa-tawa mendengar cerita ini.

(*)CATATAN:Bahan-bahan utama dikutip dari buku MAESTRO DARI PERAK, biografi Mgr Sutikno karya Kanisius Karyadi. Bekas ketua PMKRI Surabaya yang mulai merintis karier sebagai penulis buku, petani, dan pengelola koperasi kredit. Matur nuwun Cak Karyadi lan Ning Sisilia.

Suka Duka Karyadi Menulis Buku Biografi Uskup Surabaya

2009-09-04T01:25:00.000-07:00

Istrinya menganggap Proyek Kentir dan Sinting

Oleh Heti Palestina Yunani

Wartawan Radar Surabaya, dimuat Rabu 25 Juli 2007.

Sejak mendengar nama calon uskup Surabaya, niat Kanisius Karyadi menulis buku biografi Mgr Vincentius Sutikno Wisaksono tercetus begitu saja. Namun, tak mudah buat Karyadi menulisnya. Ia menganggap buku itu juga menjadi ujian kesabarannya. Leganya, tepat di hari penahbisan, buku itu luncur.

Kalau saja bukan dari niatan sendiri, buku berjudul Sang Maestro dari Perak tak bakal dirampungkan Kanisius Karyadi tepat waktu. Selama menulisnya dua bulan, Karyadi mengandalkan keinginan kuatnya mengenal Mgr Vincentius Sutikno Wisaksono lebih dekat.

Mulai ide, tenaga, pikiran hingga biaya ditanggung Karyadi sendiri, termasuk puasa tiga hari agar ia kuat menggarapnya. ”Istri saya saja sering bilang ini proyek kentir dan sinting,” kata pria kelahiran Surabaya, 24 Agustus 1975 ini.

Sebagai umat Katolik yang menunggu datangnya sang uskup selama tiga tahun, Karyadi memang amat penasaran tentang orang istimewa yang menduduki tahta agung itu. Saat berlangsung Misa Pemberkatan Minyak Krisma di Gereja Katedral Surabaya, 3 April 2007, Karyadi hadir.

Ia mencatat momen penting pengumuman calon uskup Surabaya itu dengan detil. ”Saya tahu betul kapan jam Mgr Vincentius Sutikno Wisaksono disebutkan sebagai calon uskup. Jam di HP saya menunjukkan pukul 18.16,” kata Karyadi, yang sempat jatuh sakit di tengah penulisan.

Sejak itu, Karyadi punya niatan untuk menulisnya. Meski tak tahu apa-apa soal Mgr Vincentius Sutikno Wisaksono, ia percaya diri saja. Perburuan bahan dari berbagai sumber ia mulai dari dari Keuskupan Surabaya untuk mencari tahu keluarga Mgr Tikno-panggilan Mgr Vincentius Sutikno Wisaksono. Terjalinlah komunikasi dengan adik Mgr Tikno, Mia Aryono. Dari sumber awal ini, merembetlah informan mulai ibunda Mgr Tikno, Ursula Madijanti, hingga kakak Mgr Tikno, Reniwati.

Tak hanya keluarga, perburuan bahan tentang siapa Mgr Tikno dan kiprahnya bergulir dari sejumlah orang yang mengenal romo dan berbagai tempat di beberapa kota. Karyadi harus menemui mantan guru SDK St. Mikael Surabaya, Rosa Maria Wigati, di Kediri.”Bu Rosa ingat ketika Mgr Tikno menangis minta tolong karena baju seragam sekolahnya disilet teman. Ini temuan mengagumkan,” kata mantan ketua presidium DPC PMKRI Surabaya Sanctus Lucas ini.

Juga dari guru bahasa Inggris SMP AC Sugianto. Keluarga besar Seminari Menengah Garum di Blitar, didatanginya. Beberapa orang di Mojokerto, Malang, Sidoarjo, dan Surabaya yang didapatnya dari getok tular. Termasuk menelusurinya dari SDK St. Mikael Surabaya, keluarga besar Gereja Katolik Santo Mikael sampai Seminari Tinggi Interdiosesan Giovanni XXIII Malang dan sejumlah tempat dan nama yang tidak bisa disebutkan. ”Saya ngotot ketemu banyak orang karena banyak hal yang terkuak tentang Mgr, saya mau tulisan saya lengkap,” kata penulis buku Katolik Merah Putih ini.

Kelengkapan data itu sempat membuat Mgr Tikno terkagum dengan upaya bapak satu anak ini menulis biografinya. Saat bertemu kali pertama di Keuskupan Surabaya, Mgr yang semula menolak ditulis, akhirnya bersedia.

Dengan data-data yang sudah didapat itu, Karyadi menjadikan kata kunci untuk meyakinkan Mgr Tikno tentang niat baik itu. ”Saya pancing Mgr dengan memanggil nama aslinya, Oei Tik Hauw. Beliau terperanjat betul karena tak semua orang tahu. Apalagi, nama asli Tionghoa ayah, ibu dan saudara-saudaranya saya sebut. Termasuk kebiasaan misuh Mgr di masa muda,” kata suami Cecilia Dessy Vita, yang mencatat tertulisnya karya ini sebagai keimanannya kepada Tuhan.

Kegaguman Mgr Tikno makin bertambah ketika beberapa foto dari benda pribadinya dipotret. Misalnya cangkir aluminium yang dipakai di Seminari Garum, Blitar pada tahun 1970 - 1974, gambar tangan saat duduk kelas 2 SMP di Angelus Custos Surabaya berjudul In The Afternoon. Yang paling membuat terhenyak Mgr Tikno adalah foto meja kayu yang masih dipakai di seminari.

Dengan terkejut, Mgr Tikno pun luluh. Ia balik memuji Karyadi yang dianggapnya terlalu banyak tahu tentang pribadinya ketimbang orang lain.

Sekilas Gentong Makmur Credit Union (CU)

2009-09-04T01:21:00.000-07:00

Credit Union (CU) ini diberi nama Gentong Makmur, arti filosofisnya : Gentong adalah tempat penyimpanan sesuatu yang berharga dan memberikan kemakmuran kepada anggota yang mengelola lembaga ini. CU ini didirikan di Surabaya, 30 April 2009 oleh kalangan muda seperti Kanisius Karyadi, A. Heru Siswoyo, Dewa Made RS, Silvester Woru dan Agustinus Sepanca Naryanto.
Credit Union berasal dari kata credere yang artinya kepercayaan, dan union yang berarti kumpulan. Bisa diartikan Credit Union adalah sekumpulan orang yang saling percaya dan bersepakat untuk mengumpulkan modal bersama, kemudian dipinjamkan kepada sesama anggota untuk tujuan produktif dan kesejahteraan bersama, yang dikelola secara profesional sebagai lembaga milik bersama.

Credit Union memiliki ciri-ciri
Koperasi
· Anggota adalah pemegang saham.
· Ada pendidikan dan pelatihan anggota, pengurus, pengawas dan pengelola.
· Tempat meminjam dan menyimpan modal.

Bank
· Produk Simpanan.
· Produk Pinjaman.
· Sistem Pengelolaan yang profesional.

Asuransi-Produk perlindungan bagi anggota dalam bentuk:
· Perlindungan pinjaman.
· Perlindungan simpanan dalam bentuk santunan duka
· Solidaritas duka cita.

Tujuan CU
Membangun kesadaran kritis dan cerdas.
Membangun kesadaran hidup hemat, terencana dan bervisi ke depan.
Meningkatkan kecakapan pengelolaan keuangan.
Meningkatkan kemampuan untuk mengelola usaha dan mengembangkannya.
Meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga.
Menyiapkan masa depan yang berkualitas dan sejahtera.
Memberikan pelayanan simpan dan pinjam yang cepat, simpatik dan profesional
Kesadaran menabung secara teratur, meminjam dengan bijak dan tertib mengangsur.
Membangun kesadaran dan solidaritas.

Manfaat sebagai anggota CU
· Memiliki saham berarti mempunyai kepemilikan atas CU dan mendapat sisa hasil usaha berupa deviden dan balas jasa saham.
· Mendapatkan fasilitas simpanan investasi
· Pinjaman dan jasa pinjaman ringan
· Memperoleh santunan duka apabila anggota meninggal.
· Mendapatkan proteksi / asuransi bebas premi terhadap simpanan saham dan pinjaman terhadap anggota CU yang terkena musibah (meninggal atau cacat tetap). Ahli waris akan mendapatkan klaim berupa penghapusan pinjaman dan santunan duka sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Cara menjadi Anggota Gentong Makmur Credit Union
Mengisi formulir pendaftaran dilampiri identitas diri yang berlaku, seperti KTP, SIM, dlll.
Membayar simpanan pokok Rp 50.000,- (sekali saja)
Membayar simpanan wajib Rp 10.000,- per bulan
Menabung simpanan sukarela (bebas).

Anda berminat bergabung menjadi anggota Gentong Makmur CU, kontak kami :
Kanisius Karyadi, Ketua : 031-71628697
Silvester Woru, Sekretaris : 081-332435677
Agustinus Heru Siswoyo, Bendahara : 081-332696518
Alamat sementara : Perum Candramas AD 20 Sedati Sidoarjo.

Perlunya Memproduktifkan THR

2009-09-03T00:44:00.000-07:00

Oleh KANISIUS KARYADI

Dua minggu sebelum Lebaran, pada umumnya para buruh mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Bagi buruh hal itu sungguh menyenangkan dan membahagiakan sebab THR bisa menambah kas penerimaan pribadi. Namun, penulis merumuskan sebagian besar penerimaan THR oleh buruh sekadar menambah penerimaan sementara. Sebab, dalam hitungan beberapa minggu atau bulan dana cair itu cepat menguap.

Menurut pengalaman dan pengamatan lapangan, ada beberapa hal yang menyebabkannya. Satu di antaranya adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari dan godaan untuk konsumtif. Sering kita jumpai, jumlah upah yang diterima buruh dalam sebulan, boleh dikata sekadar cukup untuk hidup sederhana. Tidak jarang buruh perlu mengutang untuk memenuhi kebutuhan lain. Misal menyekolahkan anak, memperbaiki/mengontrak rumah dan seterusnya.

Ada pengalaman menarik seperti diungkapkan Mohammad Faqih (55) dan Syafiudin (32), masing-masing adalah buruh di dua perusahaan swasta di Surabaya. Mereka mengungkapkan bahwa THR ibaratnya air yang numpang lewat saja, sebab uang itu mesti dibagi-bagi untuk pos anggaran membayar utang dan memenuhi kebutuhan sendiri seperti biaya makan minum, listrik dan lain-lain.

Dorongan konsumtif itu dipicu oleh kepungan dan bayangan ratusan iklan. Baik yang melalui radio, TV atau media lain yang menggoda untuk belanja sekadar memenuhi keinginan. Iklan begitu hebat menguasai alam sadar dan bawah sadar. Secara perlahan namun pasti dibawa ke wilayah konsumsi. Sebenarnya mengkonsumsi barang/jasa yang diiklankan tidak salah. Namun, kita sering terjebak mengkonsumsi berdasarkan keinginan semata. Tanpa menghitung barang/jasa itu benar-benar menjadi kebutuhan primer. Celakanya, barang atau jasa yang dikonsumsi nilai harganya relatif tinggi. Hal itu menyebabkan kita menganggarkan sebagian dana untuk barang/jasa yang sebenarnya bukan yang utama.

Dengan memenuhi keinginan itu, dipastikan menyedot kas penerimaan. Dilihat dari nilai produktivitas dari barang itu sebenarnya relatif kecil karena hanya memberikan rasa bangga atau rasa senang yang sifatnya sementara. Hal lain yang cepat menguras THR adalah kebutuhan mudik. Lebaran merupakan peristiwa rohani yang suci. Pada umumnya disertai tradisi mudik ke daerah tertentu yang dinilai bermakna historis, bermuatan suasana silaturahmi dan kekeluargaan.

Untuk mudik diperlukan sejumlah dana/uang yang tidak sedikit. Kita sering menjumpai, THR dijadikan sumber dana untuk kepentingan itu. Di samping penerimaan lain, misal ada buruh yang bisa menabung lalu digunakan menambah pos anggaran mudik. Dana itu untuk pos transportasi, pos oleh-oleh, hingga pos uang saku kepada sanak saudara.

Tanpa dikomando, sepertinya ada kesepakatan tidak tertulis hampir semua lini menaikkan barang dan jasa itu. Misal biaya angkutan bisa naik 30 persen atau lebih dari harga normal. Harga barang kebutuhan sehari-hari (sembako) juga mengalami kenaikan yang cukup membingungkan. Ada satu pemikiran konstruktif yang sekiranya bisa mengatur THR sehingga bisa bermanfaat bagi buruh di masa depan. Yaitu perlunya dibangun budaya mengurangi watak konsumtif itu sendiri, dengan sedikit mengerem keinginan dan menekan kebutuhan hari raya. Caranya dengan perubahan paradigma dalam memandang THR.

Selama ini THR dipandang sebagai tunjangan hari raya semata, yaitu sejumlah uang yang dikonotasikan sekadar untuk menyambut hari raya. Dana itu biasanya habis ludes, tanpa sisa setelah hari raya. Perlu ada perubahan memandangnya, THR dari tunjangan hari raya menjadi tunjangan masa depan.

Artinya, dana yang diterima setahun sekali senilai satu kali upah sebulan. Digunakan sebagai dana abadi demi kesejahteraan masa depan buruh. Dengan cara mengambil sedikit untuk kebutuhan mudik dan hari raya. Sisanya dicelengi secara permanen, entah dengan model deposito atau dana pensiun. Ide ini mungkin dianggap gila dan nyeleneh di mata buruh. Namun, jika para buruh konsisten dengan cara itu, minimal masa depan buruh cenderung terjaga. Mengingat di samping dana abadi yang dengan kesadaran finansial ditanam secara pribadi dari hasil THR.

Misal seorang buruh berusia 30 tahun. Setiap tahun mendapatkan THR senilai kurang lebih Rp 900.000. Setiap tahun disisihkan 50 persen untuk dana abadi. Hingga pensiun nanti ketika berumur 55 tahun, dana abadinya berjumlah Rp 450.000 dikalikan 25 sama dengan Rp 11.250.000 belum ditambah pengembangannya. Walaupun nilai uang itu 11 juta, namun perlu dihargai. Daripada THR muspro (lenyap) hanya sekali pakai saat hari raya, lebih baik dikumpulkan sebagai dana abadi buruh di masa tuanya. Dengan dana itu ketika pensiun, buruh relatif siap dengan hari tuanya. Ini merupakan cara kecil dan konkret mengurangi kemiskinan buruh.

KANISIUS KARYADI
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Politik

Sumber : Harian Kompas Jawa Timur, 3 September 2009.

Masa Depan Transportasi Massal

2009-08-28T01:45:00.000-07:00

Oleh KANISIUS KARYADI

Bulan Juni 2008 penulis berkunjung ke Jakarta selama seminggu. Satu hal yang menarik adalah lalu lintas Kota Jakarta yang superpadat dan macet. Kalau dipikir dan direnungkan, suasana lalu lintas Kota Surabaya masih relatif jauh lebih baik ketimbang Jakarta. Namun, itu bukan berarti Surabaya bebas macet dan padat.

Seorang pengusaha Korea, Back Moo Seong, berharap bisa menghabiskan masa tua di Surabaya. Pasalnya, Surabaya relatif nyaman dan asri ketimbang Jakarta. Meskipun demikian, ada beberapa kegelisahan soal itu.

Pertama, seiring dengan perkembangan zaman dan waktu, bisa saja momentum tertentu, lalu lintas di Kota Surabaya menyerupai Kota Jakarta, bahkan bisa mengunggulinya dalam soal kepadatan, kemacetan dan polusi. Ini mengingat produksi kendaraan bermotor, baik roda dua, empat atau lebih, terus berlangsung. Sementara di sisi lain, minimalnya jumlah kendaraan yang pensiun karena belum ada aturan main yang mengikat soal batas umur pemakaian kendaraan bermotor.

Kedua, seiring dengan perkembangan dunia usaha, terutama yang terus memproduksi sepeda motor, belum pernah ada aturan yang mengikat jumlah jumlah maksimal kendaraan yang bisa masuk sebuah daerah / kota.

Ketiga, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang sempat membakar emosi warga kala itu, ternyata tidak terlalu mempengaruhi jumlah pemakai kendaraan pribadi di jalanan. Sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM, kondisi lalu lintas Surabaya tidak berubah.

Keempat, masyarakat kota ini terlalu cepat berubah paradigma ke kendaraan bermotor tanpa menghitung teknologi masa lampau yang sejatinya bisa mengurangi dampak polusi atau kemacetan.

Kelima, budaya bertranportasi massal belum menjadi gaya hidup warga kota. Kita masih melihat warga cenderung memilih kendaraan pribadi. Seperti yang dituturkan Heru Siswoyo (35) dan Dewa Made (35), warga Surabaya cenderung memakai kendaraan sendiri ketika berlalu lintas di Surabaya. Alasannya, kendaraan pribadi praktis, cepat, prestisius, tepat guna, dan bisa ke tempat tujuan serta fasilitas transportasi massal kurang aman dan nyaman.

Kesehatan Kota

Dari sejumlah kegelisahan tersebut, sebenarnya tinggal menunggu waktu saja Surabaya akan dijakartakan. Maksudnya, nasib lalu lintas di Surabaya akan mirip, bahkan melampaui, kemacetan dan kepadatan lalu lintas di Kota Jakarta. Dengan kondisi seperti itu, tingkat polusi udara dipastikan juga semakin meningkat karena meningkatnya pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Sejatinya, itu kurang menguntungkan bagi kesehatan kota secara makro sekaligus ini bisa meningkatkan kerawanan lingkungan hidup yang semakin kacau dan rusak.

Wacana pembangunan tol tengah kota, menurut hemat penulis, merupakan antisipasi yang bersifat sementara dan belum menghitung laju produksi kendaraan yang sulit dibendung. Tol tengah kota bisa relatif langgeng apabila ada kebijakan pembatasan atau penghentian produksi kendaraan. Namun, itu sulit.

Sebenarnya ada alternatif lain, misalnya pembatasan umur kendaraan dan pembatasan kendaraan masuk kota. Meskipun demikian, kedua hal itu dipastikan menimbulkan kontroversi luar biasa sebab pemain kepentingan dalam pusaran itu terlalu banyak, baik dari pihak individu, swasta maupun pemerintahan.

Perlu diupayakan budaya tanding yang melihat aspek baik dari sepeda onthel dan jalan kaki. Semuanya bergantung pada kemauan pemerintah, warga, dan dunia usaha agar bijaksana dalam menciptakan suasana kota yang teratur tanpa kemacetan.

Sebenarnya Surabaya sudah bisa mengantisipasinya dengan pembangunan budaya dan sistem transportasi massal yang aman dan nyaman. Pembangunan ini bukan berarti membuat sesuatu yang baru, bisa saja memperbaiki yang sudah ada sehingga layak dan baik digunakan. Selain itu, perlu ada sosialiasi budaya transportasi massal.

Paradigma transportasi massal perlu diperbaiki sejalan dengan perbaikan kualitas di dalamnya. Niscaya, dalam hitungan tahun ke depan, ramalan Surabaya ”dijakartakan” tidak terbukti apabila ada suatu usaha untuk mengantisipasi tren itu.Transportasi massal mengirit cadangan sumber daya minyak kita ketimbang kita mengendarai sendiri-sendiri.

Budaya bertransportasi massal itu diteladani dan diawali Pemerintah Kota Surabaya. Dari level wali kota hingga level terbawah diatur supaya menggunakan transportasi massal yang merupakan fasilitas publik dalam aktivitas bekerja setiap harinya.

Ini mungkin dianggap ide ngawur dan ide sedikit gila. Bagaimanapun, warga kota butuh keteladanan dari sistem dan pemimpin pemerintahan. Jika itu berhasil dilakukan, niscaya masa depan transportasi Surabaya bisa rapi tanpa kemacetan berarti. Kemudian secara bertahap, para pimpinan perusahaan dan lainnya mengikutinya.

Cara ini diharapkan mengurangi jumlah kendaraan yang melaju di Surabaya sekaligus mengurangi dampak lingkungan dan mengurangi pemborosan bahan bakar minyak secara global. Ini sekaligus untuk membangun image bahwa transportasi massal bukanlah transportasi kaum miskin, berkantong tipis, dan lain sebagainya. Tranportasi massal adalah universal, milik semua golongan, entah suku Tionghoa, Jawa, Madura dan lain sebagainya.

KANISIUS KARYADI, Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Politik.

Sumber : Kompas Jatim 20 Agustus 2008

Sulitnya Melahirkan Entrepreneur Jatim

2009-08-26T04:04:00.000-07:00

oleh : KANISIUS KARYADI

Sebanyak 4.516.100 dari 9.427.600 orang yang masuk kategori pengangguran terbuka Februari 2008 adalah lulusan SMA, SMK, program diploma, dan universitas. Rendahnya daya adaptasi lulusan sekolah formal memenuhi tuntutan pasar kerja kian menjadi persoalan mengatasi pengangguran (Kompas, 22/8/2008).
Persoalan pengangguran dalam putaran ekonomi makro, menurut Ciputra bangsa ini sulit maju karena minimnya semangat entrepreneurshipnya, atau boleh dikatakan sedikitnya jumlah entrepreneur (wirausahawan) dibanding jumlah penduduk secara makro. Sebagai bahan perbandingan, Singapura jumlah entrepreuner sekitar 7,2 persen, Amerika Serikat 2,14, sedangkan Indonesia berpenduduk 220 juta hanya memiliki sekitar 400.000 pelaku usaha mandiri atau sekitar 0,18 persen entrepreuner dari jumlah penduduknya.
Untuk mengatasi itu, Ciputra tidak hanya berkeluh kesah soal minimnya semangat entreprunership. Dia juga memberi contoh sekaligus solusi dengan mendirikan 12 sekolah dan tiga perguruan tinggi, seperti Sekolah Ciputra, Sekolah Citra Kasih, Sekolah Global Jaya, Sekolah Pembangunan Jaya, serta sejumlah sekolah lainnya di beberapa kota. Di sekolah-sekolah ini diajarkan tentang entrepreneurship sejak siswa belajar pada tingkat awal, bahkan sejak di taman kanak-kanak (Kompas, 22/8/2008).
Dalam literatur teori ekonomi modern, pengusaha di bagi dalam dua, yaitu wiraswasta dan wirausaha. Wiraswasta berusaha sendiri, tetapi tidak memilliki visi pengembangan usaha, kreatifitas dan inovasi. Sementara wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dengan fungsinya sebagai pelaku inovasi atau pencipta kreasi-kreasi baru.
Sebagai contoh pengusaha bengkel motor, di mana usahanya tidak berkembang dari tahun ke tahun, maka disebut wiraswasta. Tetapi jika ia mampu mengembangkan bengkelnya menjadi lebih besar dan modern, serta jaringan bertambah banyak. Maka ia disebut seorang wirausaha/entrepreneur. Jadi kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang baru (kreasi baru) atau mengadakan suatu perubahan atas yang lama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat (Harmaizar, 2008).
Oleh beberapa kalangan, membangun kewirausahaan itu tidak segampang dan secepat membalikkan tangan. Memang ada yang dengan cepat menghasilkan entrepreneur besar, seperti model pembinaan ala Purdi Chandra. Di mana ada salah seorang kader hebatnya seperti Hendi Setiono, pengusaha muda asal Surabaya yang mengembangkan Kebab Turki Baba Rafi. Tapi tidak semua seberuntung sepertinya.
Seperti apakah susahnya melahirkan enterpreneur di Jatim dalam konteks lapangan? Agustinus Suharyanto (30) pengusaha muda Surabaya memaparkan bagaimana susahnya mengelola bisnis di zaman sekarang. Menurut pengalamannya, pertama, mengembangkan bisnis harus berhadapan dengan sistem pembayaran bisnis rata-rata mundur dari satu hingga tiga bulan. Pembayaran jarang ada yang kontan.
Kedua, banyak tagihan macet di konsumen yang menyebabkan perputaran kas macet. Lebih parah lagi, era kini kasus penipuan uang kian marak dialaminya. Omongnya utang pada kenyataannya banyak yang ngemplang. Ketiga, dikejar pembayaran biaya overhead dan gaji/upah karyawan yang tidak bisa ditunda. Keempat, dikejar tagihan para supplier bahan produksi.
Rentetan bisnis bagi pemula atau yang mahir, dengan kondisi seperti itu ibarat makan buah simalakama. Mau produksi tidak ada dana cair, sementara penagihan harus menunggu beberapa bulan. Sementara biaya bahan, overhead dan karyawan tidak bisa ditunda.
Mau tidak produksi bingung, sebab jika tidak produksi artinya membunuh diri. Sebab tanpa order berarti kosong pendapatan, tapi nanti jika dikerjakan akan dipusingkan dengan pembayarannya molor bak karet atau risiko tidak terbayar sebab banyak pengemplang. Sementara itu biaya overhead dan tenaga kerja jalan terus tiada bisa dibendung.
Keluhan Agustinus Suharyanto itu boleh dibilang penyakit bisnis era kini khususnya di Jawa Timur. Dengan kondisi seperti itu siapa yang bisa tahan, ada mungkin sedikit. Dan bisa dibayangkan sulitnya mengembangbiakkan entrepreneur. Itu baru dari sisi internal manajemen perusahaan. Belum di tambah situasi eksternal misalnya dari sisi regulasi soal perpajakan, retribusi, kredit permodalan dan lain-lain. Dikaitkan semangat otonomi daerah, yang kerap ada perda-perda yang menarif dunia usaha dengan tarikan resmi maupun pungutan liar yang masih marak.
Namun kita tidak boleh pesimis, sejatinya Jawa Timur sudah melahirkan beberapa entrepreneur sejati, seperti Alim Markus, kakak beradik Soegiarto Adikoesoemo dan KP Soenarjo Adikoesoemo, Dahlan Iskan dan lain-lain. Sejauh ini mereka bekerja keras dari bawah tanpa kenal lelah, jatuh dan bangun dalam membangun bisnisnya masing-masing.
Belajar dari mereka, tampaknya mereka bukanlah kader entrepreneur karbitan, tapi gigih sejak awal mula. Sehingga membentuk jiwa yang tangguh dan cerdas dalam berusaha. Dalam unen-unen Jawa berbunyi urip iku urup (hidup itu membawa manfaat) bagi saudara-saudara lain.
Menurut sejarah, beberapa entrepreneur Surabaya (Jatim) tidak serta merta langsung besar karena dana besar dan fasilitas lengkap. Justru di antara pengusaha besar di Jatim berangkat dari nol atau boleh dibilang berangkat dari kemiskinan/kemelaratan/kepedihan.
Justru, kemiskinan finansial yang menjadi daya dorong atau daya ungkit (ala Antony Robbin), untuk bangkit menuju kesejahteraan. Semestinya, itu bisa menjadi inspirasi bagi kalangan muda untuk bergerak maju dengan bekerja keras dan cerdas. Sialnya, banyak generasi bangsa ini menganggap keterbatasan dan kemiskinan tidak menjadi daya ungkit untuk maju malah cenderung tidak berbuat apa-apa (alias ngelokro, cangkruk, ngewes, ngobos).
Baru-baru ini, penulis menulis biografi pengusaha besar Jatim, KP Soenarjo Adikoesoemo. Dari situ terungkap, riwayat awalnya hidupnya dipenuhi kemiskinan dan penderitaan. Justru karena itu menjadikan motivasi untuk bangkit dan bergerak walaupun SMP tidak lulus dan satu sekolah dengan Alim Markus di Chao Cong Jalan Pecindilan Surabaya era 1966.
Dikisahkan mendapat suntikan ilmu bisnis dari wejangan praksis dan belajar dari lapangan yang sungguh mengena. Pertama, apabila menghadapi suatu pekerjaan tidak boleh ditinggal separuh jalan. Usahakan pada titik terakhir terus diusahakan. Kalau mendekati 90 persen pekerjaan tidak mungkin dan tingkat kesulitan tinggi baru dilepaskan. Ini mengisysaratkan kekuatan atau keuletan kita dalam bisnis. Manusia bisnis dituntut tidak cepat patah arang dalam menghadapi problem atau tantangan.
Kedua, jangan sampai pelanggan datang ke kantor (toko), tapi tidak order barang. Atau bagaimana membuat orang yang pada awalnya tidak membeli bisa menjadi membeli. Dalam bahasa sederhananya, dilatih mempunyai kemampuan “merayu” konsumen dengan baik agar merasa dekat. Akhirnya konsumen tertarik dan membeli barang. Secara tidak sadar, dilatih tidak malu dalam menghadapi orang. Berbicara penuh percaya diri sehingga orang menjadi terpikat oleh pesona dan kharisma hati yang baik.
Hal yang didapat di lapangan lain dalam bisnis adalah soal kepintaran. Soal pintar ini bukan perkara nilai akademik dan pendidikan tinggi semata. Namun lebih jauh, seseorang perlu mempunyai banyak akal. Sebab dengan banyak akal, pada umumnya bisa bersiasat dalam menghadapi sesuatu. Apabila ada halangan, misalnya cara A gagal dilaksanakan, bisa memutar otak guna mencari cara yang lain. Soal akademik memang penting, tetapi akan lebih lengkap apabila dikuati dengan kemampuan otak yang banyak akal dan cerdas
Hal lain soal modal finansial. Dalam bisnis diperlukan uang. Sebenarnya tanpa uang bisa dengan menjadi makelar. Namun dalam perkara bisnis konvensional dalam investasi diperlukan sejumlah uang. Pengusaha perlu mempunyai dana pribadi entah lewat cara hidup hemat dan menabung atau investasi. Sejumlah dana bisa didapat misal dari uang pribadi/perusahaan, pinjaman dari bank atau kawan. Yang jelas untuk menggerakkan perusahaan butuh sejumlah uang dan itu mesti ada.
Selanjutnya relasi. Semakin banyak kawan semakin baik, sebab dalam bisnis yang diperlukan kerja sama. Dengan semakin banyak kawan semakin membuka peluang usaha. Relasi itu baik dalam pemerintahan, keamanan ataupun perusahaan. Semuanya penting.
Terakhir garis tangan yang utama. Hal ini terkait keberuntungan dan takdir. Sesuatu yang kadang kita tidak tahu, tetapi itu seringkali terjadi dalam bisnis. Entah karena momentum waktu tertentu tiba-tiba muncul. Boleh dibilang garis tangan adalah persoalan nasib. Misal ada kasus, sekeras-kerasnya bekerja, apabila nasib tidak beruntung (ada kondisi di luar kendali manusia), ya namanya kerja keras bisa mubazir. Misal juga sekeras-kerasnya bekerja, apabila ada momentum keberuntungan. Usaha apapun bisa berjalan dan mendatangkan hoki/rezeki dan keberuntungan. Artinya sudah siap untung dan rugi atau tidak dapat apa-apa alias kerja bakti.
Artinya dengan label kemiskinan dan pengangguran yang tinggi yang melanda wilayah kita, sebenarnya itu bisa dijadikan daya dorong/daya ungkit melahirkan wirausahawan yang tangguh. Yang nantinya mendorong kemajuan ekonomi masyarakat Jatim. Di tengah sulit dan sakitnya melahirkan entrepreneur, kita juga mesti bertanggungjawab untuk tetap melahirkannya walaupun sakit dan sulit.

KANISIUS KARYADI,
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Politik

Khasebul, PMKRI dan Politik

2009-08-23T22:08:00.000-07:00

oleh : Kanisius Karyadi

Seorang mahasiswa bertanya kepada penulis,” Mas jebolan Khasebul ya?” Penulis balik bertanya, “Apa alasan anda melontarkan pertanyaan itu?” Mahasiswa itu menjawab, “Karena mas sering menulis artikel di Harian Kompas (Jatim). Di samping itu sering menjadi pembicara baik soal politik maupun organisasi, menjadi penulis beberapa buku dan menjadi pelatih pada acara pelatihan – pelatihan mahasiswa. Pada umumnya lulusan muda Khasebul, seperti Ignatius Haryanto, Yanuar Nugroho, Cahyo Suryanto, dan lain- lain banyak aktivitasnya seperti yang dilakukan sampeyan.”

Penulis menimpali, “Saya lulusan Khaslam!” Mahasiswa itu berujar, “Oh, maksudnya sampeyan itu lulusan khalwat Lukas Alamsjah too...” Penulis menjawab, “Khaslam itu khalwat alamiah, artinya kaderisasi dari alam, tidak pernah ada orang yang secara khusus ngajari, ndampingi, mbina, ngopeni, yo wis lepas sendiri. Tidak terikat dengan satu ideologis manapun, bebas, lepas. Hanya saja, pernah menjadi aktivis PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia).”

Karena pertanyaan mahasiswa itu penulis menjadi tergelitik untuk sedikit mengulas tentang Khasebul, PMKRI dan politik. Berikut sedikit uraiannya. Membicarakan topik ini sungguh unik dan menarik. Betapa tidak topik ini awalnya sungguh rahasia, seorang kawan pernah melakukan penelitian berkas terkait Khasebul di PMKRI Surabaya, hasilnya hanya didapat satu kertas terkait Khasebul. Informasi inipun sangat minim. Padahal sudah menjadi rahasia umum, para pimpinan PMKRI Surabaya, era 1980-an kebanyakan lulusan Khasebul.

Masih ada hubungannya dengan Khasebul, bulan September 2008 di Girisonta ada peringatan 25 tahun meninggalnya Pater Beek SJ. Bersamaan dengan itu diluncurkan sebuah buku biografinya yang berjudul Larut Tetapi Tidak Hanyut, ditulis oleh JB Soedarmanta. Tak diduga dalam buku itu diungkap “sedikit” misteri tentang Khasebul, beberapa bulan berikutnya ada liputan khusus di media televisi tentang CSIS (Centre for Strategic and International Studies), Pater Beek dan Khasebulnya. Dengan hadirnya buku dan liputan itu otomatis diskursus tentang Khasebul dibuka.

Menurut buku ini, pada akhir tahun 1966 Pater Beek memulai program Khasebul (Khalwat Sebulan) yang diperuntukkan bagi para mahasiswa. Pendidikan selama satu bulan ini pada dasarnya adalah pendidikan kerohanian dengan menitikberatkan pada doa dan meditasi, ditambah dengan pengenalan situasi konkret dalam masyarakat di mana para mahasiswa itu nanti akan terjun terlibat, dan diperkaya dengan Ajaran Sosial Gereja Katolik, misalnya penerapan Ensiklik Rorum Novarum (Hal 181).

Bersama 25 orang seperti Soedjati Djiwandono, Anton Moedardo Moeliono, Harry Tjan Silalahi, Jusuf Wanandi, Kadjat Hartojo, Sofyan Wanandi, Pater Beek mulai membagi tugas. Pater Beek karena statusnya sebagai pastor menangani pendidikan kerohanian, Soedjati mengajar tentang kepartaian, Harry Tjan Silalahi tentang kiprah Partai Katolik dan partai lain, dan Jusuf Wanandi tentang Sekber Golkar (Hal 181).

Khalwat sebulan atau Khasebul ini juga dimaksudkan mendidik para kader atau calon pemimpin masyarakat. Merekalah elit pemimpin (kader) di sekitar Yesus yang mula – mula mewartakan Injil (kabar gembira) bahwa Allah itu mengasihi manusia dan karenanya mau menyelamatkan manusia (Hal 182).

Lalu apa hubungan Khasebul dengan PMKRI, awalnya Khasebul dan PMKRI begitu dekat. Apabila dihubungkan dengan para pencetus disamping Pater Beek, banyak di antaranya alumnus PMKRI yang terlibat semisal Harry Tjan, Anton Moeliono, dan lain - lain kebanyakan para pendiri itu dari Asrama Realino, walaupun di antaranya ada yang bukan aktivis PMKRI.

Pater Beek menganjurkan kepada mahasiswa untuk aktif di organisasi intra maupun ekstra kampus. Waktu itu, Pater Beek bertugas sebagai moderator PMKRI. Salah satu anjuran bagi mahasiswa Katolik adalah ikut aktif di PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) (Hal. 114).

Dalam perkembangannya, rekrutmen Khasebul tidak hanya dari ormas Katolik saja semisal PMKRI, Pemuda Katolik, juga dari unsur seminari dan unsur non seminari - ormas. Belakangan unsur dari pemuda di luar Katolik.

Khasebul dan PMKRI mempunyai hubungan emosional yang dalam. Namun dalam perkembangan terakhir, hubungannya tidak mulus. Padahal, banyak di antara aktivis PMKRI dulu maupun sekarang yang merupakan lulusan Khasebul (Madha). Mereka banyak menjadi pimpinan ormas mahasiswa Katolik ini.

Aktivitas lulusan Khasebul dan PMKRI kabarnya juga dekat dengan kehidupan politik. Dalam perjumpaan pertama dengan Mia Aryono (Adik Mgr Sutikno Wisaksono), ia bertanya kepada penulis, “PMKRI itu politik ya?”

Penulis menjawab, ditinjau dari sudut pandang jenis organisasinya jelas PMKRI bukan organisasi politik, PMKRI lebih pada organisasi sosial kemasyarakatan (ormas), fungsinya pada pembinaan dan perjuangan. Dalam kaitan moral, apa yang diisukan dan digerakkan adalah sebatas wilayah politik moral. Bagaimana mendorong terciptanya kesejahteraan umum, menciptakan perdamaian dan keadilan dan sebagainya.

Lebih konkret lagi, lewat usaha pendidikan Khasebul, Pater Beek mendampingi para pemuda untuk terlibat aktif dalam perubahan – perubahan politik sosial yang penting dalam masyarakat dan bangsa Indonesia (Hal 216). Nuansa politik seringkali dicapkan kepada Khasebul dan PMKRI. Padahal alumnus keduanya tidak serta merta semuanya aktif di dunia politik, banyak di antaranya terjun di bidang lain seperti ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

Sebenarnya mereka dekat dengan politik (moral/praktis) itu tidak jelek. Menurut I Basis Susilo, MA, Dekan Fisip Unair Surabaya, politik, dari kata Yunani “polis”, berarti kota atau negara. “Polis” adalah organisasi yang bertujuan memajukan kehidupan yang baik dan tenteram bagi para warga negaranya. Politik ialah segala apa yang berhubungan dengan usaha yang baik demi negara atau polis. Pengertian berkembang, yaitu semua tindakan yang bertujuan memperjuangkan apa yang baik bagi seluruh rakyat dalam situasi tertentu.

Unsur mutlak dalam kesejahteraan umum adalah: kebebasan, perdamaian dan keadilan. Dalam bidang politik pun berlaku hukum moral yang mengikat tindakan semua manusia sehari-hari, seperti: jangan berdusta, jangan menipu, jangan mencuri, jangan membunuh, dan sebagainya. Tujuan yang baik tidak menghalalkan semua cara. Tetapi perbedaan besar dengan tindakan pribadi ialah bahwa semua tindakan politik harus dinilai juga dari sudut baiknya bagi masyarakat seluruhnya.

Masalahnya sekarang, bagaimana mendudukkan pengertian politik pada porsi dan esensinya, yaitu usaha memajukan kehidupan bersama yang baik. Setelah itu, mendorong organisasi-organisasi melakukan fungsi pendidikan, pembinaan dan pendampingan agar kaum muda punya wawasan dan ketrampilan yang memadai untuk berperan dalam dinamika sosial-politik bangsanya.

Menurut Gaudium et Spes #75# “Hendaknya secara intensif diusahakan pembinaan kewarganegaraan dan politik, yang sekarang ini perlu sekali bagi masyarakat dan terutama bagi generasi muda, supaya semua warganegara mampu memainkan peranannya dalam hidup bernegara. Mereka yang cakap atau berbakat hendak-nya menyiapkan diri untuk mencapai keahlian politik, yang sukar dan sekaligus amat luhur, dan berusaha mengamalkannya, tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan materiil”. Bagaimana menurut anda?

Kanisius Karyadi,
Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Politik

Dewa Made Terpilih Ketua Pemuda katolik Komda Jatim

2009-08-23T21:17:00.000-07:00

Reportase Silvester Woru

Dalam rangka regenerasi kepengurusan, Pemuda Katolik Jawa Timur pada hari Minggu 2 Agustus mengadakan Musyawarah Komisariat Daerah(Muskomda) di Aula Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Muskomda yang dibuka oleh Ketua Komisi Kerawam Keuskupan Surabaya Rm. Eko Budi Susilo, dihadiri 12 cabang. Cabang Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kab. Blitar, Nganjuk, Kota Madiun, Kab. Kediri, Kota Kediri. Selain itu dihadiri oleh undangan dari Ketua ISKA Surabaya Rinus Pantouw, Pembina dan mantan Pemuda Katolik antara lain J Lumanto Suhandojo, FJ Siswanto, J. Hendy Tedjonegoro.
Acara dimulai pukul 09.00 pagi diawali dengan protokoler pembukaan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan tri prasetya Pemuda Katolik, laporan ketua panitia, sambutan ketua Komisariat Daewrah (Komda) Pemuda Katolik Jatim, sambutan Ketua Komisi Kerasulan Awam (Kerawam), lagu Bagimu Negeri, doa dan Orasi “Aktualisasi Peran Pemuda Katolik bagi Gereja dan Bangsa” oleh J Lumanto Soehandojo.

Dalam sambutannya Ketua lama Pemuda Katolik Jatim Ansfridus Legho, menegaskan Pemuda Katolik Jatim harus diisi oleh orang-orang muda yang memiliki energi tinggi. ”Saya memimpin Pemuda Katolik Jatim sejak tahun 1991, kalau dihitung maka sudah 18 tahun. Ada banyak kekurangan dan kelebihan selama dalam kepemimpinan saya. Saya berharap dengan adanya Muskomda ini supaya ada renegerasi kepengurusan. Siapapun yang terpilih mari kita sama-sama membenahi Pemuda Katolik Jatim,” ujarnya.

Sementara dalam sambutan Rm. Eko mewakili Uskup Surabaya, berharap Pemuda Katolik Jatim harus bisa berbenah diri. Pemuda Katolik harus diisi oleh orang-orang muda yang siap. Pemuda Katolik sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) harus bisa membawa nilai-nilai kekatolikan dalam kehidupan masyarakat. ”Sebagai Ketua Komisi Kerawam, kami mempunyai tanggung jawab untuk menganimasi Ormas Katolik seperti Pemuda Katolik dan PMKRI. Pemuda Katolik bisa menjadi wadah orang muda Katolik yang terjun dalam bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Pemuda Katolik bisa menjadi kawah candradimuka kader Gereja Katolik di masyarakat,” cetusnya. Beliau berharap dengan adanya kepengurusan baru agar secepatnya berbenah diri, terutama merintis pembentukan cabang di daerah-daerah.

Setelah acara protokoler diisi dengan orasi ilmiah oleh Lumanto Soehandojo. Dalam paparannya, Pemuda Katolik harus bisa menghayati semangat Pro Ecclesia et Patria. Belajar, bekerja dan berjuang untuk gereja, bangsa dan tanah air Republik Indonesia. Semangat itu di dasari oleh iman Katolik, tradisi para rasul dan ajaran magisterium. Selain itu anggota Pemuda Katolik perlu menghayati semangat St. Johanes Berchmans sebagai santo pelindung. Maka sebagai anggota Pemuda Katolik harus memiliki kompetensi dengan bidang keahliannya, memiliki skill (ketrampilan), knowledge (pengetahuan), dan attitude (sikap). Selain itu harus memiliki sikap jujur, kesetiaan, tanggungjawab, disiplin, kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan membangun jaringan.

Maka aktualisasi Pemuda Katolik dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat adalah jadilah orang Katolik 100% dan orang Indonesia 100%.

Pemilihan Ketua Komda
Pemilihan ketua Komda diawali dengan pembahasan kepersertaan, tata tertib dan pemilihan pimpinan sidang. Prosesnya berjalan normal namun pada pembahasan kepesertaan sedikit alot. Peserta dari Cabang Surabaya yang bermasalah dalam internal kepengurusan yang sampai saat ini belum selesai. Akhirnya keputusan sidang, cabang Surabaya tidak memiliki hak suara untuk memilih. Pada pemilihan pimpinan sidang yang terpilih adalah Vincentius Pamungkas cabang Kota Malang, anggota Heri Risdianto cabang Nganjuk, Kristyono mewakili Komda Jatim.
Acara dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban Ketua Komisariat Daerah. Laporan disampaikan oleh Ketua Komda Ansfridus Legho. Dari laporan yang disampaikan gambaran kondisi Pemuda Katolik Jatim, semua peserta bersepakat untuk bersama-sama membenahi Pemuda Katolik Jatim ke depan.

Setelah laporan pertanggungjawaban dilanjutkan dengan sidang komisi. Ada tiga komisi yang menjadi pembahasan peserta yaitu komisi organisasi, program dan rekomendasi. Masing-masing komisi melaporkan dari tiga agenda yang sudah dibahas. Ketiganya itu menjadi pekerjaan rumah untuk kepengurusan Pemuda Katolik Jatim ke depannya.

Pemilihan Ketua Komda Jatim, tiga orang kandidat maju berdasarkan hasil rekomendasi dari masing-masing cabang. Ketiganya adalah Fencte Tatukode, Alexius Kristyono dan Dewa Made RS. Namun Fencte mengundurkan diri karena alasan kesibukan pekerjaan. Sedangkan Kristyono dan Dewa Made RS melanjutklan untuk bertarung. Pemilihan berlangsung tertutup, masing-masing cabang menulis nama calon di secarik kertas. Sistem pemilihan adalah satu cabang satu suara. Dari hasil pemilihan yang keluar sebagai Ketua Pemuda Katolik Jatim periode 2009-2011 adalah Dewa Made RS dengan perolehan sebanyak 7 suara, mengungguli Kristyono dengan perolehan 5 suara. Ada 11 cabang yang ikut memilih di tambah satu suara mewakili Komda. Dengan demikian keluar sebagai Ketua Komda Pemuda Katolik Jatim periode 2009-2011 adalah Dewa Made RS.

Setelah pemilihan Ketua Komda, langsung pemebentukan tim formatur untuk membentuk kepengurusan. Yang masuk tim formatur adalah Rm. Eko Budi Susilo, Felix Sad Windu dari cabang Kota Batu, Heri Risdianto cabang Nganjuk dan Ansfridus Legho mantan Ketua Komda.

Menggerakkan Pemuda Katolik dari Kediri

2009-08-23T21:11:00.000-07:00

Reportase oleh Silvester Woru

Dalam rangka konsolidasi dan perekrutan anggota, Pemuda Katolik Komisariat Daerah (KOMDA) Jawa Timur tanggal 26 Juli mengadakan masa penerimaan anggota (Mapenta). Mapenta diadakan di Aula Paroki St. Vincentius a Paulo, Kediri. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan ini. Mereka berasal dari Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk dan Kota Madiun. Acara yang difasilitasi dan di buka oleh Rm. Antonius Gozal, Pr pastor pembantu Paroki St. Vincentius a Paulo Kediri.
Dalam sambutannya Rm. Gozal memandang betapa pentingnya orang muda Katolik untuk terlibat dalam kegiatan organisasi. Organisasi tidak hanya di internal Gereja Katolik, tetapi organisasi kemasyarakatan juga penting, seperti Pemuda Katolik. Kita sebagai warga gereja dan juga warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Di dalam Pemuda Katolik kita dilatih dan ditempa untuk menjadi seorang militan yang positif dengan semangat kekatolikan. Organisasi ini juga sebagai saran positif bagi orang muda Katolik untuk mengembangkan diri menjadi pribadi-pribadi yang matang untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.
Pada Mapenta kali ini peserta menerima materi yang diberikan oleh
oleh Sekretaris Pemuda KatoliK Jatim, Alexius Kristyono tentang sejarah, visi dan misi Pemuda Katolik. Sedangkan materi kedua tentang ASG dan politik di berikan oleh Kanisius Karyadi. Peserta antusias mendengarkan materi yang diberikan. Ada berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Misalnya, Yuli peserta dari Madiun yang menanyakan soal hubungan antara Pemuda Katolik dan Mudika, apakah Pemuda Katolik itu partai politik. Bagaimana hubungan Pemuda Katolik dengan Hirarki Gereja Katolik.
Setiap pertanyaan dari peserta dijawab oleh kedua nara sumber. Mengenai hubungan Mudika dan Pemuda Katolik menurut kedua nara sumber, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan secara struktural tetapi Pemuda Katolik merupakan wadah untuk orang muda Katolik pasca Mudika. Kemudian Pemuda Katolik adalah organisasi kemasyarakatan yang ruang lingkup gerakannya bisa di internal maupun eksternal Katolik.
Soal apakah Pemuda Katolik itu partai politik menurutnya Pemuda Katolik adalah organisasi kemasyarakatan berbeda dengan partai politik yang orientasinya kekuasaan. Tapi tidak menutup kemungkinan setiap anggota Pemuda Katolik terlibat aktif atau menjadi kader partai politik tertentu. Ikut aktif dalam kehidupan politik merupakan suatu panggilan seperti yang ditulis dalam ajaran sosial gereja.
Setelah menerima materi, peserta Mapenta mendapatkan sertifikat dari DPD Pemuda Katolik Jatim. Sertifikat ini sebagai bukti secara resmi telah diterima sebagai anggota Pemuda Katolik. Pada kesempatan tersebut ditetapkan kepengurusan masing-masing cabang untuk ketua, sekretaris dan bendahara.

2009-08-21T22:07:00.000-07:00

Madura Pascasuramadu

Oleh : Kanisius Karyadi

Hasil jajak pendapat Kompas, 4 Juni 2009 tentang jembatan Suramadu sungguh menarik untuk didiskusikan. Dikatakan sebanyak 80,3 persen responden meyakini keberadaan jembatan Suramadu akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Madura (Kompas Jatim, 15/6/2009).
Hasil jajak pendapat ini mengandung optimisme masyarakat menyikapi Madura pascasuramadu. Dikatakan keberadaan Jembatan Suramadu tersebut akan mempercepat masuknya industri dan badan-badan usaha baru, diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja dan berusaha masyarakat Madura. Selanjutnya diharapkan akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.
Penulis sungguh senang dan bahagia mendengar tata urutan yang sistematis efek domino Jembatan Suramadu itu, diibaratkan Madura bakal mendapatkan durian runtuh. Suatu sejarah baru, Madura yang dilabeli daerah tertinggal, diharapkan bisa mengejar ketertinggalannya sehingga menjadi daerah maju.
Di balik kebahagiaan itu, ada kegelisahan besar dalam benak penulis terkait dengan perkembangan itu. Menurut hemat penulis, harapan besar itu perlu disikapi dengan bijaksana, agar arus perubahan itu membawa dampak positif bagi Madura. Dengan dibukanya kran yang lebih terbuka bagi masyarakat luar, dipastikan Madura menjadi masyarakat yang lebih heterogen dan multikultural.
Dihubungkan dengan pembangunan ekonomi Madura, diperkirakan pemodal yang memanfaatkan itu adalah warga etnis Tionghoa yang notabene menguasai sektor ekonomi. Hal yang mungkin terjadi adalah kolaborasi pemain – pemain ekonomi di Madura.
Pertanyaan yang muncul dalam benak penulis, mampukah Madura menghasilkan wirausahawan baru dan besar dari etnis Madura sendiri? (Pertanyaan ini tanpa maksud diskriminatif).
Pertanyaan ini sengaja dimunculkan, harapannya muncul kesadaran bahwa kesejahteraan ekonomi warga Madura, sepatutnya juga menjadi tanggung jawab orang lokal Madura. Sebab jika hanya menggantungkan pada keadaaan luar, sama artinya melegalkan penjajahan ekonomi berlangsung di bumi Madura.
Jika tidak muncul wirausahawan baru, ada kekhawatiran warga Madura hanya menjadi objek penderita dari perubahan ini. Warga Madura tidak menjadi aktor utama dari arus perubahan ini.
Akibatnya, modernisasi Madura dengan ditandai Jembatan Suramadu ini hanya sekedar pemanis bibir. Yang tetap diuntungkan dari perubahan ini hanyalah kepentingan modal kuat saja.
Ini patut dijadikan referensi berpikir kita. Memang ada niat luhur dari Jembatan Suramadu, namun jika kita tidak kritis, hal ini bisa menimbulkan persoalan baru yaitu marginalisasi warga Madura menjadi kenyataan. Ditandai pelepasan tanah dan aset warga Madura ke pemodal asing atau luar. Sementara orang Madura akan menjadi warga asing di tanah sendiri.
Tanpa bermaksud merendahkan martabat warga Madura, sejatinya potensi warga Madura itu nyata ada. Kalau kita teliti, misalnya di Surabaya, banyak di antara orang Madura yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun sesama. Kita ambil contoh konkret, di banyak tempat, warga Madura banyak menguasai jual beli barang bekas (rongsokan), atau bidang lain, kita mengamati pasangan muda – mudi Madura sangat aktif mencari peluang baru misalnya menjual nasi bebek di pinggir – pinggir jalan di banyak titik di Surabaya ataupun Sidoarjo. Semangat inilah yang perlu terus dihembuskan, supaya banyak lahir wirausahawan Madura yang membawa kemajuan bagi Madura sendiri. Dalam beberapa diskusi kecil, muncul istilah yang unik, ibaratnya orang Madura itu merupakan Tionghoanya orang Indonesia. Pemaknaannya, orang Madura dan warga etnis Tionghoa, terbiasa hidup mandiri dan kreatif dalam menciptakan peluang – peluang usaha baru. Kalangan itu dikenal bisa bertahan hidup dan bekerja sendiri di medan berat sekalipun. Dari semangat inilah, sebenarnya Madura ke depan dipertaruhkan. Diharapkan Jembatan Suramadu ini benar membawa madu bagi Madura, bukan malah menjadi racun belaka.

2009-08-21T22:02:00.000-07:00

Teknik Rapat

Oleh Kanisius Karyadi

Pengantar
Seringkali penulis disambati banyak orang tentang bagaimana mengadakan rapat. Untuk menjawab kegelisahan itu, penulis mencoba merangkai secara sederhana poin-poin penting terkait rapat. Semoga ini sedikit membantu dari sisi pengetahuan saja, masih diperlukan tindakan praktis di lapangan yang mesti didapat dari lapangan bernama rapat sesungguhnya.

Istilah Dasar
Teknik : Metode atau sistem mengerjakan sesuatu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2002)
Rapat : Pertemuan (kumpulan) untuk membicarakan sesuatu; sidang; majelis. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2002), pada umumnya muncul keputusan.
Teknik Rapat : Metode membicarakan sesuatu yang menghasilkan keputusan bersama.

Ciri-Ciri Rapat yang Baik
Ada pemberitahuan, etisnya melalui surat, diberikan empat atau tujuh hari sebelum rapat di mulai. Menerangkan segala hal (5w, IH).
Menentukan jenis rapat, rapat pimpinan, rapat pleno, atau dan seterusnya.
Ada lobi – lobi ke banyak pihak mensosialisasikan ide dan gagasan yang hendak diputuskan/ditetapkan.
Ada agenda, tata tertib, materi dengan baik (tersusun rapi, kalau perlu dibagikan).
Ada catatan yang runut
Pelaksanaan rapat tepat waktu dan sesuai urutan agenda, tidak menyeleweng ke mana – mana.
Pimpinan rapat bisa bijaksana dan tegas
Ada keputusan bersama yang dikerjakan bersama
Minimal konflik.

Perlengkapan Rapat
• Ruangan / tempat dan alat
• Sumber daya manusia (pengurus/pimpinan/anggota)
• Agenda rapat
• Tata tertib
• Materi rapat
• Kemampuan rapat
• Keputusan
• Logistik rapat
• Notulen

Ruangan / tempat dan alat
• Diperlukan tempat yang representatif, demi suasana kondusif untuk menghasilkan keputusan yang baik.
• Tempat rapat : bisa di gedung sekretariat, kantor, hotel dan lain sebagainya sesuai dengan anggaran yang disediakan.
• Alat – alat pendukung mesti disediakan, seperti sound sistem dan lain sebagainya

Sumber Daya Manusia (Pengurus/Pimpinan/Anggota)
• Pimpinan : bijaksana dan tegas memimpin rapat. Memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk aktif. Mengarahkan pada agenda sidang dengan runut dan sistematis. Bersama peserta rapat memutuskan dan menetapkan hasil – hasil rapat.
• Sekretaris : terampil mendokumentasikan hasil – hasil rapat dalam notulen.
• Anggota/peserta : terampil mengemukakan pendapat atau argumentasi, sehingga forum bisa dipengaruhi.

Ciri – Ciri Peserta Rapat ;
• Aktif
• Pasif
• Solutif
• Perusak
• Pendamai
• Pandai berbicara, lemah aksi
• Pasif berbicara, lemah aksi
• Dll.

Agenda rapat
• Tertulis jelas agenda rapat yang disepakati untuk dibicarakan secara sistematis.
• Misal agenda rapat :laporan pertanggungjawaban ketua dan pembuatan program dan pemilihan ketua baru.
• Hal itu kemudian diperinci lebih detail susunannya agar memudahkan rapat.

Tata Tertib
• Tata tertib digunakan untuk mengatur dan memperlancar rapat.
• Setidaknya tidak menyimpang dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Statuta lembaga.

Materi Rapat
• Perlu dipersiapkan dengan matang, misal laporan tertulis yang dinilai valid.
• Ada baiknya ketika berangkat rapat tidak dengan kepala kosong, semetinya sudah mempersiapkan materi secara mendalam, ini untuk mengantisipasi pertanyaan dari beberapa pihak.

Kemampuan Rapat
• public speaking yang bisa diandalkan.
• berkawan
• mempengaruhi pandangan umum
• menguasai materi
• berargumentasi dengan berbasis data yang valid.
• menggiring rapat bisa sesuai agenda rapat atau tidak sesuai rapat.
• Kemampuan mendengarkan dengan baik
• berempati dengan sesama
• Menguasai trik-trik rapat, metode walk out, mengulur waktu, memanaskan suasana, membubarkan rapat, dan lain sebagainya. (cara – cara di atas sebaiknya digunakan seperlunya saja jika kondisi benar – benar membutuhkan.)
• Di samping itu kita mesti bisa menciptakan rapat yang kondusif.

Keputusan
• Diharapkan setiap rapat menghasilkan keputusan yang perlu ditindaklanjuti.
• Keputusan perlu dilaksanakan sesuai dengan rencana
• Untuk itu diperlukan komitmen tinggi peserta rapat.

Logistik Rapat
• Untuk menjaga vitalitas tubuh diperlukan sejumlah makanan dan minuman yang bervitamin dan lain – lain…

Notulen
• Ada baiknya sebelum pertemuan dan sesudah pertemuan dibacakan ringkasan notulen.
• Notulen dibuat sebagai catatan / bukti acara dilangsungkan.

Istilah-Istilah Rapat

• Quorum
Jumlah tertentu orang yang hadir, sehingga rapat bisa dilaksanakan.

• Skors
Rapat sudah berjalan sesuai kuorum, di tengah jalan perlu berhenti untuk memberikan kesempatan pihak-pihak negosiasi/lobi.

• Negosiasi
Proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara pihak satu dengan pihak yang lain.

• Lobi
Kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam kaitannya dengan perihal penting, misal pemungutan suara menjelang pemilihan ketua organisasi.

• Floor / forum
Bisa tempat/suasana pertemuan untuk bertukar pendapat.

• Musyawarah untuk mufakat
Pengambilan keputusan dengan cara kesepakatan bersama.

• Voting
Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

• One man one vote
satu orang satu suara

• Aklamasi
Pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara.

• Interupsi
penyelaan atau pemotongan (pembicaraan, pidato dls)

• Interruption point of order
Menyela pembicaraan, sembari memberi masukan atas pokok persoalan yang dibahas.

• Interruption point of information
Menyela pembicaraan, sembari mohon informasi yang sebenarnya, atau tertinggal.

• Interruption point of clearance
Menyela pembicaraan, sembari memberi masukan/membenarkan arus pembicaraan yang dirasa salah/melenceng.

• Interruption point of privilege
Menyela pembicaraan supaya rapat membersihan nama baik atas sesuatu yang negatif terjadi pada orang / lembaga tertentu dalam rapat.

• Deadlock
rapat berhenti tanpa keputusan karena terjadi silang pendapat yang tajam.

• Mandataris Tunggal
Seorang yang menerima mandat untuk menjalankan roda organisasi dalam waktu tertentu.

• Mandataris Jamak
Beberapa orang yang menerima mandat untuk menjalankan roda organisasi dalam waktu tertentu.

• Walk out
keluar sidang dengan maksud dan tujuan tertentu.

• Keputusan
segala putusan yang telah ditetapkan {sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dsb} yang berkekuatan hukum ke dalam

• Ketetapan
Segala putusan yang mempunyai ketetapan hukum keluar dan ke dalam.

• Minderheidsnota
Catatan dalam notulen yang menyebutkan siapa-siapa yang kalah suara apa alasan dan sebabnya

• Notulen / Notula
Catatan mengenai jalannya persidangan (rapat) serta hal yang dibicarakan dan diputuskan.

• Notulis
Orang yang melakukan pencatatan dalam pertemuan

• Notulensi
Hal – hal yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan rapat.

• Team verifikasi
Beberapa orang yang bertugas memeriksa laporan dengan kenyataan di lapangan.

• Panitia Ad Hoc
Beberapa orang yang diberi kuasa sementara untuk melakukan tugas sementara, dalam rangka mempersiapkan segala hal terkait munculnya ketetapan baru, misal ketua baru dll.

• Laporan diterima
Laporan pertanggungjawaban yang setelah dinilai forum ternyata sesuai dan bisa diterima forum.

• Laporan ditolak
Laporan pertanggungjawaban yang setelah dinilai forum ternyata banyak ketidaksesuasian dan tidak bisa diterima forum.

• Laporan diterima dengan catatan
Laporan pertanggungjawaban yang setelah dinilai forum ternyata sesuai dan bisa diterima forum, namun dengan catatan yang mesti dipenuhi dalam tempo waktu tertentu

• Ketua Demisioner
Seorang ketua yang selesai mempertangungjjawabkan laporan, setelah diverifikasi lalu dinilai dan dinyatakan diterima, kemudian kuasa kepemimpinan dicabut, diserahkan kepada panitia ad Hoc yang pada akhirnya diberikan pada ketua terpilih.

• Ketua Terpilih
Seorang yang diajukan atau mengajukan diri menjadi ketua dengan memenuhi persyaratan, lalu dinyatakan menang baik lewat aklamasi, musyawarah untuk mufakat atau voting.

• Pandangan Umum
Pada umumnya diadakan dalam sidang/rapat besar, ini disampaikan wakil atau delegasi kelompok tertentu dalam menanggapi suatu pernyataan / pidato pertangungjawaban.

• Delegasi
Utusan dari kelompok yang mewakili dalam sidang/rapat. Bisa seorang atau lebih.

Silakan kalau menambahi sendiri, terima kasih...Materi ini pernah dipresentasikan di beberapa kelompok.

Berbicara di Muka Umum

2009-08-21T21:57:00.000-07:00

Oleh Kanisius Karyadi

Apa itu ”berbicara di muka umum” (public speaking) ?
· Mengemukakan pendapat, ide, gagasan atau konsep di depan khalayak umum atau publik secara langsung.

Apa tujuan ”berbicara di muka umum”?
· Menginformasikan berita ke publik.
· Mengkomunikasikan suatu pendapat, ide, gagasan atau konsep ke publik.
· Mempengaruhi opini publik.
· Mengkritisi fenomena atau kebijakan
· Mengaspirasikan suatu pendapat, ide, gagasan atau konsep ke lembaga publik.
· Dan lain – lain.

Apa manfaatnya?
· Publik mengetahui pokok pendapat, ide, gagasan atau konsep pembicara.
· Pembicara menyalurkan transfer ilmu, pendapat, ide, gagasan atau konsep ke publik.
· Dst.

Unsur ”berbicara di muka umum”
· Pembicara : orang yang berbicara (berpidato) dalam pertemuan.
· Materi / isi : sejumlah pendapat, gagasan, ide atau konsep baik tertulis atau lisan.
· Metode / teknik
· Audiens : pengunjung atau pendengar ceramah
· Alat : benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu (misal ; sound system, lcd, laptop / personal computer).
· Ruangan : tempat berlangsungnya acara baik ruang tertutup atau terbuka.

Hal yang perlu dikuasai pembicara
· Penguasaan materi
· Penguasaan diri
· Penguasaan metode
· Penguasaan audiens
· Penguasaan medan

Penguasaan materi
· Mengerti dan memahami materi yang akan dibicarakan.
· Mempunyai referensi buku / bank data tentang hal – hal lain yang mendukung.

Penguasaan diri
· Mengerti dan memahami bahasa tubuh
· Mengerti dan memahami mimik muka
· Kemampuan bersikap dan bertingkah laku santun

Penguasaan Metode
· Mengerti dan memahami cara atau trik (mencairkan suasana, menarik simpatik dls)

Penguasaan audiens
· Mengerti jumlah audiens misal jumlah lelaki dan perempuan, umur, latar belakang orang dst.
· Tidak semua audiens berangkat dengan pikiran kosong (kadang di antaranya jago di bidang tertentu), maka pembicara wajib menghormati siapapun yang datang dan membawakan materi dengan baik.

Penguasaan medan
· Mengerti dan memahami ruang yang dipakai, misal jika berbicara di lapangan perlu sound system yang baik dst.
· Mengerti dan memahami tujuan penggunaan public speaking, misal pidato resmi, kampanye, diskusi dst.

Beberapa halangan bagi pemula
· Malu
· Minder
· Takut
· Grogi
· Tak menguasai konsep
· Tak mengusai medan

Motivasi dasar
· Setiap orang bisa berbicara di depan umum termasuk ”orang pendiam sekalipun” asal dilatih dengan tekun.
· Manusia dibekali daya / power dalam dirinya, tinggal bagaimana diolah dan dilatih sehingga menghasilkan kekuatan yang luar biasa.
· Soal pengetahuan konsep dan medan bisa dipelajari.

Siasat awal mengatasi susah bicara di muka publik
· Memecah kebekuan diri untuk mengurangi rasa malu, minder, takut, dan grogi dengan latihan berteriak sendiri di lapangan sepi. Hi...hi...awas dianggap orang gila lho...tapi jika nekat, niscaya secara perlahan rasa minder, grogi sedikit terkurangi.
· Mulai berbicara sendiri, misal di depan kaca. Lagi – lagi awas dianggap orang gila lho...tapi jika nekat, niscaya secara perlahan rasa minder, grogi sedikit terkurangi.

Siasat agak maju
· Pilih satu kata tertentu, misalnya baju. Mulailah berkata sendiri di depan cermin atau di muka teman – teman anda dengan mengekplorasi kata baju tersebut.
· Uji cobalah untuk berani bicara di forum kecil – kecil.
· Mulai membaca referensi / materi / buku supaya penguasaan terhadap konsep lebih matang.

Siasat Maju
· Menguasai konsep
· Membuat kisi – kisi penting
· Menjelaskan satu persatu kisi – kisi penting
· (hal ini bisa dibantu dengan microsoft powerpoint)

Susunan berbicara sederhana
· Pembukaan
· Isi
· Kesimpulan
· Penutup
(Ini bisa dikembangkan lebih lanjut)

Akhirnya
· Praktik, praktik dan praktik
· Soal tata bahasa bisa diatur di kemudian hari
· Selamat berpraktik public speaking...

Pernah dipresentasikan di beberapa kelompok...

2009-08-21T00:22:00.000-07:00

Bagaimana Menggerakkan Pemuda Katolik?

Oleh Kanisius Karyadi

Ini foto saudara Dewa Made RS, Ketua Pemuda Katolik KOMDA JATIM terpilih

Sejarah baru terukir! Setelah 18 tahun memimpin Pemuda Katolik Jawa Timur (Jatim), Ansfridus Legho dengan tulus dan rela mengoper kekuasaannya kepada pemimpin yang lebih muda dan energik. Setelah melalui pertarungan di Musyawarah Komisariat Daerah (Muskomda) 2 Agustus 2009 pukul 15.55 WIB, terpilihlah Dewa Made RS (36), mantan Sekretaris Jendral PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) Surabaya 1999-2000 dan mantan aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Jawa Timur sebagai Ketua Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Jawa Timur.
Terpilihnya pengurus baru, muncul pula optimisme baru. Untuk menunjang kinerja ke depan, penulis menawarkan pokok-pokok pikiran sederhana bagi kemajuan organisasi kader ini. Menghadapi tata dunia yang selau berubah, Pemuda Katolik hendaknya juga menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman. Ke depan, diperlukan sejumlah komitmen dan konsistensi untuk melakukan langkah-langkah pembenahan organisasi dalam meraih tujuan dan sasarannya. Maka dari itu beberapa langkah organisasional Komisariat Daerah Pemuda Katolik Jawa Timur perlu memperhatikan situasi di bawah ini:

Pengembangan Organisasi
Pemuda Katolik adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), kader dan pemuda yang berfungsi pembinaan dan perjuangan yang diakui keberadaannya oleh gereja dan negara. Untuk itu perlu dihadirkan dan dihidupkan di setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur secara konkret dan nyata. Hal ini demi mencetak kader dan menghadirkan peran yang baik dan bermanfaat di masyarakat.
Dalam rangka kehadirannya itu, Pemuda Katolik hendaknya bercermin dari semangat Konsili Vatikan II, di mana Pemuda Katolik merupakan bagian dari ”gereja yang hidup” perlu bersemangat (1) Persekutuan inti pokok hidup menggereja, (2) Misioner (3) Memasyarakat (4) Gereja dalam misteri trinitas dan (5) Gereja menjadi tanda (sakramen) keselamatan.
Hendaknya semangat kerasulan warga Katolik dibina secara baik dan mandiri melalui organisasi-organisasi warga Katolik. Perlu disadarkan, kita warga gereja tentang perlunya organisasi kader Katolik, kalau pimpinan gereja memiliki seminari, maka warga Katolik juga perlu menghidupi ladang kader yaitu organisasi kader termasuk di antaranya yang formal yakni Pemuda Katolik dan PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia).
Diharapkan muncul kesadaran/semangat regenerasi dan kaderisasi secara periodik yang mengembangkan sikap jiwa besar, tahu diri/mawas diri dan legowo. Hal ini untuk menghindari pengangkangan satu organisasi Katolik oleh person tertentu selama puluhan tahun yang pada akhirnya memacetkan arus kaderisasi dan peran di masyarakat.
Perlu ditekankan Pemuda Katolik bukanlah organisasi politik. Melainkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang pada intinya hidup dan karyanya demi kemaslahatan organisasi dan masyarakat. Namun demikian, dalam menjalankan tujuan dan sasaran organisasi tidak luput dari persoalan politik kenegaraan. Maka perlu ditekankan kepada segenap kader supaya tidak alergi politik, sebab sejatinya politik itu mulia, yang menyimpan makna perdamaian, kesejahteraan, kerukunan dan lain-lain.
Pada hematnya, organisasi apapun tidak terlepas konflik, maka sebaiknya para pengurus dan anggota perlu sekali meminimalkan konflik organisasi, artinya mengelola konflik menjadi semakin produktif, tidak malah melemahkan organisasi. Ini butuh kader yang berjiwa besar.

Peran Organisasi
Kehadiran Pemuda Katolik hendaknya membawa pengaruh internal yang penting (signifikan) bagi pribadi yang bergabung dalam organisasi dan sesama umat Katolik. Demikian juga secara eksternal membawa pengaruh yang relevan bagi kemajuan lingkungan dan masyarakat sekitar.
Hal di atas diformulasikan dalam bentuk : Pemuda Katolik perlu mempunyai dan mempraktikkan program pembinaan yang berkelanjutan agar: (1) menciptakan regenerasi kepemimpinan secara kontinu dan periodik dengan baik, melalui beragam pelatihan organisasi, kepemimpinan dan kursus – kursus lain yang dirasa berdampak baik dan positif bagi anggotanya. (2) menghasilkan kader bangsa dan gereja di masa mendatang. (3) melatih kader Pemuda Katolik yang berjiwa besar, tahu diri/mawas diri, legowo menghadapi perubahan-perubahan.
Di samping itu, Pemuda Katolik perlu merancang program yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang konkret, aktual dan sesuai keadaan lokal daerah (kontekstual) di mana Pemuda Katolik berada. Program bisa bersifat sosial, jender, kesehatan, hukum, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, politik-moral dan lain-lain, dengan disesuaikan keadaan organisasi, sumber daya manusia, sumber dana dan lain – lain.

Relasi Organisasi
Secara organisasional, Pemuda Katolik perlu menjalin komunikasi, kerjasama dan relasi dengan pemangku kepentingan di luar gereja baik pemerintahan, agama, swasta/bisnis, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda lainnya, seperti GP Ansor, Pemuda Muhamadiyah, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Darma Indonesia), LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi) dan lain – lain, juga berkomunikasi dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan semua pihak – pihak yang mempunyai kemauan baik dan benar. Hal di atas demi terciptanya suasana masyarakat yang guyub, rukun dan damai.
Secara periodik, hendaknya Pemuda Katolik menempatkan kadernya dalam kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di setiap daerah baik kabupaten/kota dan propinsi. Hal ini dimaksudkan demi menyokong peran dan gerak langkah Pemuda Katolik bagian dari warga negara yang aktif dan partisipatif dalam upaya perubahan dan pembangunan.
Organisasi Pemuda Katolik menyadari bahwa basis massanya berada dalam wilayah teritorial gereja Katolik baik paroki, wilayah/stasi, lingkungan. Di mana dalam wilayah itu juga eksis mudika (Muda-Mudi Katolik) atau orang muda Katolik (OMK). Maka untuk mensinergikan kekuatan dan meminimalkan konflik di antara kedua organ ini, maka Pemuda Katolik di kabupaten-kota Jawa Timur, untuk senantiasa selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik dengan para pemangku kepentingan gerejani, baik Mudika, Dewan Pastoral Paroki (DPP), pastor paroki, pastor vikep, komisi kepemudaan, PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), Pelayanan Pastoral Mahasiswa (PPM), KMK (Keluarga Mahasiswa Katolik) dan lain-lain. Sehingga terjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik di antara para pemangku kepentingan gerejani dan Pemuda Katolik.
Untuk meminimalkan konflik dengan organisasi Katolik (Mudika/OMK) yang eksis di paroki atau wilayah teritorial gerejani Katolik, hendaknya Pemuda Katolik merekrut kawan – kawan muda Katolik yang dirasa sudah purna tugas/aktif dari Mudika. Namun tidak menampik menerima anggota dari OMK/Mudika yang rela, tulus, tanpa paksaan mengikuti Pemuda Katolik. Dengan kata lain, Pemuda Katolik menjadi ruang/wadah ekspresi dan aktualisasi para aktivis pasca Mudika.
Sebagai organisasi independen, sejatinya Pemuda Katolik hendaknya menjauhi sikap intervensi, arogan, sok pamer dan lain-lain kepada organisasi Katolik (Mudika dan organisasi sejenisnya), supaya tidak terjadi syak wasangka yang negatif dan pertarungan internal yang tidak produktif. Sangat diharapkan ada jalinan komunikasi, relasi dan kerjasama yang baik.
Secara organisatoris Pemuda Katolik adalah organisasi independen, maka konsekuensinya tidak memiliki garis afiliasi ke lembaga publik atau partai politik manapun. Namun demikian, tidak menutup kemungkinanan para anggota / pengurus Pemuda Katolik juga mengikuti lembaga publik / partai politik namun bukan mewakili organisasi, melainkan bergerak atas nama pribadi. Ini demi menjaga konflik kepentingan dalam organisasi, juga bermaksud memberikan ruang ekspresi kepada kader Pemuda Katolik untuk terlibat lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga Pemuda Katolik.

Sumber Finansial
Dalam rangka menghidupi Pemuda Katolik, hendaknya organisasi tetap mengandalkan swadaya anggota. Maka diharapkan iuran anggota yang rutin. Kalau dirasa mampu, Pemuda Katolik sekiranya mempunyai usaha, baik koperasi atau usaha lain yang membantu anggota sendiri dan menguntungkan organisasi di mana dana tersebut dikelola secara mandiri dan transparan setidaknya menjadi dana abadi bagi pengembangan organisasi ke depan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan menerima bantuan dari berbagai pihak seperti hierarki gereja, pemerintahan, lembaga swasta dan pihak lain demi pengembangan organisasi yang bisa dipertangungjawabkan dengan baik dan benar.

Kanisius Karyadi, Penggagas Muskomda Pemuda Katolik Jatim 2 Agustus 2009

2009-08-20T23:55:00.001-07:00

Catatan Menjelang Muskomda Pemuda Katolik Jatim
Tumbuh dan Berbuahlah...

Foto : Cak Heri van Sekjend (baju garis-garis) menerima palu pimpinan sidang dalam Muskomda Pemuda Katolik Jatim di aula Gereja Katedral Surabaya, 2 Agustus 2009.

Oleh : Kanisius Karyadi

Menghidupkan organisasi Pemuda Katolik Jawa Timur itu ibaratnya mendirikan benang basah. Sekuat-kuatnya tangan memegang benang, toh...sulit berdiri. Demikian kata Muliadi Tanujaya, mantan pengurus dan senior Pemuda Katolik ketika bertemu penulis dalam suatu kesempatan di Surabaya.
Agaknya kerisauan dan kegundahan hati Muliadi tersebut bisa dimaklumi. Mengingat lebih dari 15 tahun, organisasi ini tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Relatif nihil kaderisasi yang mengarah pada kematian.
Berangkat dari kondisi seperti itu, beberapa pengurus yang tersisa dan kawan–kawan muda Katolik merasa prihatin untuk bangkit dan bergerak. Maka, jika tidak ada aral melintang pada tanggal 2 Agustus 2009 bakal digelar Musyawarah Komisariat Daerah (Muskomda) Pemuda Katolik Jawa Timur di Surabaya.
Secara normatif, menurut AD (Anggaran Dasar) Pemuda Katolik, pasal 10 poin E disebutkan Musyawarah Komisariat Daerah (Muskomda): (a) Diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat Daerah setempat. Bila dinggap perlu dapat diselenggarakan oleh Pengurus Pusat. (b) Dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali. (c) Diselenggarakan untuk mengevaluasi dan menetapkan program – program umum organisasi di tingkat daerah. (d) Memberhentikan, memilih, dan menetapkan kepengurusan Komda (Komisariat Daerah).
Momentum ini sejatinya penting untuk refleksi dan aksi bersama. Pertama, minimalnya kader muda awam Katolik yang muncul ke permukaan. Ketika Anton Prijatno, tokoh awam senior Katolik menjadi ketua panitia pemilihan anggota (Komisi Pemilihan Umum) KPU Jatim beberapa tahun yang lalu, ia berujar,”Lho kok tak ada anak Katolik yang ikut seleksi?”
Pertanyaan Anton sebenarnya bisa dijawab bahwa memang sangat sedikit anak – anak muda yang terlatih dalam hal – hal sosial kemasyarakatan. Sementara itu, organisasi kader Katolik telah lama tidak terurus dan mandul. Jadi wajar tidak banyak kader yang muncul ke permukaan.
Sebenarnya, ada beberapa kader muda Katolik yang enerjik dan potensial di Jawa Timur, kita mengenal I Dewa Gde Satrya, seorang kolumnis produktif jebolan PMKRI Surabaya. Ada Iwan Dwi Laksono mantan petinggi PMKRI dan LMND, Eusebius Purwadi, mantan bos PRD Jawa Timur dan lain – lain.
Di balik kegelisahan itu, ada peluang besar dalam kaderisasi. Ini kesempatan nyata melanjutkan proses kaderisasi para pemuda dan pemudi Katolik di Jawa Timur. Sehingga ke depan muncul banyak kader muda yang relatif siap terjun ke dalam wilayah publik yang lebih luas.
Ini membutuhkan komitmen beberapa pihak, baik dari kalangan awam dan hirarki. Ya, bolehlah hirarki terus memacu kaderisasi pastornya dengan pendirian seminari menengah dan tinggi. Namun, juga sangat baiklah kiranya kaderisasi awam lewat organisasi kader Katolik seperti PMKRI, Pemuda Katolik juga berkembang. Sehingga nantinya muncul timbal balik yang positif bagi perkembangan masyarakat dan negara.
Dalam dokumen Gereja Katolik, Christi Fideles Laici, (Bapa Suci Yohanes Paulus II tentang panggilan dan tugas kaum awam beriman di dalam gereja dan dalam dunia), jelas menyebutkan kemajuan dan keberakaran gereja di suatu wilayah dapat juga diukur dari keterlibatan kaum awam dalam kehidupan menggereja maupun di tengah masyarakat sebagai garam, ragi dan terang.
Kedua, tantangan eksternal semakin besar, baik dalam soal ideologi dan tantangan lain. Pasca reformasi, kita dikejutkan dengan munculnya peraturan daerah (Perda) di sejumlah daerah yang dirasakan sangat diskriminatif.
Disebutkan sejumlah 151 Perda diungkapkan telah mengabaikan semangat kebhinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Gerakan gerakan para saudara sebangsa itu semakin massif dan keras, bahkan dikabarkan telah banyak menyusup ke jantung – jantung strategis masyarakat, bangsa dan negara kita (Coba bandingkan buku Ilusi Negara Islam : 2009). Ini adalah catatan kritis, supaya ada langkah – langkah konkret ke depan untuk mengantisipasinya.
Menghadapi situasi tersebut, perlulah Pemuda Katolik ke depan tumbuh dan berkembang. Benar benar menjadi organisasi kader yang berfungsi pembinaan dan perjuangan. Di sisi internal berupaya melahirkan dan mencetak kader muda Katolik yang mumpuni, berkualitas dan bermanfaat.
Di sisi eksternal, sejatinya sebagai pejuang keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang termasuk di dalamnya warga Katolik. Jika dua fungsi ini berjalan, niscaya organisasi ini disegani dan diperhitungkan banyak pihak. Ide itu sejatinya sederhana, namun dalam pelaksanaannya butuh komitmen dan konsistensi yang besar. Tanpa itu, benar kata Muliadi, sulit...
Di sisi yang lain, sebenarnya ini menjadi pintu pembuka bagi kaderisasi berkelanjutan dalam Katolik. Dimulai dari sinergi berbagai organisasi kemasyarakatan Katolik, mulai dari PMKRI, Pemuda Katolik, WKRI dan ISKA. Sejatinya mereka saatnya bahu membahu dalam proses pembinaan dan perjuangan itu. Sudah saatnya ada sinergi dan koordinasi di antara mereka, tanpa itu, ya morat marit...
Semoga catatan pendek ini membawa perubahan besar dalam Pemuda Katolik Jawa Timur dan organisasi kemasyarakatn Katolik lainnya ke depan. Merdeka!!!

Kanisius Karyadi
Panitia Pengarah Muskomda Pemuda Katolik Jawa Timur 2009.

2008-08-13T01:39:00.002-07:00

Peran Pers Mengantisipasi Potensi Konflik Pilkadal di Jatim

Dua tulisan meluncur seputar konflik pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadal) di harian Kompas Jatim dari dua intelektual muda, masing-masing Ach Rubaidi (16/2/2005) dengan judul EWS dan Antisipasi Konflik Pilkada dan Mohammad Ilham B (17/2/2005) dengan judul Mengurai Potensi Konflik Dalam Pilkada Langsung. Untuk kedua tulisan tersebut, penulis menyatakan sebagai bagian gerakan dan peran yang sedikitnya bisa dilakukan kaum intelektual untuk mengurangi potensi konflik pilkadal Jatim.

Tanpa mengurangi keterlibatan kaum intelektual dalam mencerahkan masyarakat utamanya dalam mencegah konflik pilkadal. Sebenarnya, secara langsung atau tidak langsung dengan dimunculkannya dua tulisan intelektual muda tersebut oleh media ini, menunjukkan bahwa “pers (koran)” adalah bagian dan alat atau perangkat early warning system (EWS) yang cukup efektif untuk mencegah konflik pilkadal.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai pelengkap dan pengurai betapa pentingnya “pers” dalam mengantisipasi potensi konflik pilkadal Jatim. Dalam fenomena Kompas Edisi Jatim ini pers (koran) sudah otomatis sudah memainkan peran dan menyebarluaskan peringatan dini akan potensi konflik pilkadal yang dikhawatirkan terjadi. Seperti tulisan Ach Rubaidi, konsep early warning system (EWS) atau sistem peringatan dini sangat tepat dipergunakan untuk mengantisipasi (bukan mengatasi) kemungkinan terjadinya konflik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung (Kompas, 16/7/2005).

Coba bandingkan dengan tulisan saya di harian ini dengan judul Ada Lima Potensi Konflik dalam Pilgub Jatim (Kompas, 14/7/2003), tulisan ini dimunculkan oleh Harian Kompas Jatim sebagai bagian pers sebagai early warning system kepada masyarakat tentang bahaya dan potensi konflik seputar pemilihan Gubernur Jawa Timur yang marak pada masa itu. Dengan hadirnya tulisan dan teriakan kaum intelektual lain, ternyata pemilihan Gubernur Jawa Timur di Gedung DPRD Propinsi Jatim berlangsung aman tanpa konflik yang berarti.

Dalam even besar seperti pilkadal di 16 daerah pada pertengahan tahun 2005 di Jatim ini. Media massa mempunyai posisi penting dalam menyebarluaskan informasi dan komunikasi. Dalam menyampaikan informasi dan komunikasi itulah pers bisa terjebak pada ranah yang negatif dan positif. Untuk mengalisa peran pers dalam kaitannya dengan potensi konflik pilkadal ini, sedikitnya ada tiga hal pokok yang aktual dan biasa digulirkan.

Pertama, peran pers memperkeruh suasana. Dalam peran ini pers bisa memainkan peran negatif dengan mengeluarkan pemberitaan tendensius. Dengan demikian pers menjadi bagian dari konflik. Pers model ini juga mempunyai kecenderungan untuk bisa memancing orang untuk marah dan untuk berkelahi. Peran pers ini sama seperti model jurnalitik perang yang mengedapankan provokasi dengan isu-isu tertentu dengan tujuan membuat orang melakukan gerakan atau tindakan yang agresif menyerang.

Dalam kaitannya dengan pilkadal ini, model media ini sangat mungkin muncul, sebagai wahana menciptakan ruang-ruang konflik baru dengan menjadikan pilkadal hanya sebagai momentum untuk meniupkan isu-isu yang negatif dan lama seperti SARA dengan tujuan merusak keharmonisan dalam masyarakat Jawa Timur.

Kedua, pers berperan menjadi corong kandidat kepala daerah tertentu. Dengan pentingnya pers sebagai penyampai informasi dan komunikasi, maka tak ayal media massa pada akhirnya juga bisa digunakan sebagai alat kampanye bagi kandidat kepala daerah. Maka pers juga mempunyai kecenderungan menjadi bagian dari konflik.

Dalam kaitannya dengan 16 pilkadal di beberapa daerah Jatim, model media massa ini diperkirakan juga bisa muncul. Alasan utama memunculkan media dengan isi tendensius adalah semata-mata sebagai perang psikologi (psywar) antar kandidat kepala daerah. Tujuannya untuk menjelekkan lawan tanding pada pemilih. Selain itu untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan kandidat tertentu di hadapan publik.

Ketiga, pers berperan sebagai juru damai. Peran pers juga bisa sebagai tempat persemaian perdamaian bagi semua orang. Artinya, pers model ini benar-benar memiliki visi dan misi tentang perdamaian menyeluruh dalam masyarakat, tanpa tendensi yang menyudutkan pihak-pihak tertentu yang berpotensi berhadap-hadapan dalam konflik. Baik berita atau tulisan mengajak orang untuk berpikir jernih dan bijaksana.

Dari ketiga uraian tersebut di atas, pers (koran) bisa diibaratkan seperti mata uang dan sebilah pisau. Ibarat mata uang, ia memiliki dua sisi (ganda) yang bisa ditampilkan, pers bisa tampil menjadi pemicu pertengkaran dan pers bisa tampil menjadi pembawa damai. Ibarat sebilah pisau, ia bisa digunakan alat bantu potong khususnya di dapur dan ia bisa menjadi senjata pembunuh yang sadis. Tinggal bagaimana memaknai peran pers itu sendiri dalam pilkadal ini.

Dalam kaitannya dengan mengantisipasi konflik pilkadal di Jatim. Sejatinya pers perlu diarahkan pada jurnalistik perdamaian. Artinya media massa (koran) tampil dengan kecerdasan tanpa tendensius terhadap isu-isu kotor yang menggelisahkan masyarakat. Sehingga ia menjadi media refleksi, media pencerah, media pengubah ke arah yang lebih baik, tidak ke arah destruktif. Tanpa terjebak pada peran pers yang cenderung provokatif dan terlibat dalam dukung-mendukung calon kepala daerah tertentu.

Dengan demikian, selain pers yang mendamaikan, yang terlebih penting pers mendorong penyampaian visi-misi semua kandidat kepala daerah kepada masyarakat secara positif. Dengan demikian pers menjadi mediasi yang baik antar pemilih dan yang dipilih dengan proporsi yang berimbang.

Jangan sampai, dalam momentum pilkadal ini pers menjadi pers-kadal yang sekedar menjadi kadal atawa pembohong publik. Ibarat oncor, pers harus mampu menerangi jalan yang liku dan gelap, agar dapat dilewati dengan selamat tanpa konflik fisik sedikitpun dari semua elemen masyarakat termasuk kandidat kepala daerah dan pendukungnya.

Untuk mewujudkan pers pembawa damai memang diperlukan kebijakan dan garis haluan bersama dari insan pers sendiri. Di samping itu diperlukan fungsi kontrol dari semua elemen dalam mengontrol pers agar tidak terjebak dalam pers konflik. Memang diperlukan kebesaran semua pihak, agar memanfaatkan pers secara positif. Sehingga lingkaran pengaruh pers pembawa damai semakin meluas dan mengakibatkan masyarakat manjadi tenang tidak terganggu berita dan tulisan provokatif yang cenderung merusak dalam momentum pilkadal di 16 daerah di Jawa Timur. Semoga.

K A N I S I U S K A R Y A D I

Pemerhati Perubahan Sosial-Politik Tinggal di Sidoarjo. Mantan Ketua Presidium D P C Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (P M K R I) Surabaya-Sanctus Lucas 1998-1999

2008-08-13T01:39:00.001-07:00

Per(tobat)an Pemerintah Menyelenggarakan Pelayanan Publik

Oleh K A N I S I U S K A R Y A D I

Kalau tidak ada aral melintang 25 Juli–14 Agustus 2006, rekrutmen anggota Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur (Jatim) digelar.

Pembentukan ini seperti diamanatkan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Jatim No 11 Tahun 2005, Tentang Pelayanan Publik yang ditetapkan 6 Desember 2005. Pasal 29 menyebutkan, Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif 9 (sembilan) bulan sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Apakah ini sinyal bahwa lonceng perbaikan pelayanan publik di Jatim dimulai? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya kita perlu mengetahui sejauh mana pelayanan publik di Jawa Timur.

Harus diakui secara jujur bahwa selama ini pelayanan publik di berbagai daerah di Jatim identik dengan image dan praktik yang buruk. Misalnya, alur birokrasi berbelit-elit, pungutan liar (pungli) tinggi, manipulasi, kerja santai, tidak produktif, tidak disiplin, semau sendiri dan lain-lain.

Harus diakui pula, selama ini Pemprop Jatim puyeng menghadapi negatifnya pelayanan publik di Jatim. Dari data Sekretariat Daerah Propinsi Jatim, tercatat setiap bulannya menerima keluhan (komplain) tentang kualitas pelayanan publik sebanyak 825 kasus. Jumlah kasus ini terdiri dari keluhan mengenai pertanahan 31persen, pendidikan 26 persen, kesehatan 18 persen, administrasi dasar 14 persen, dan lain-lain 11 persen.

Pemerintah juga merasa kurang enak, mengingat publik selama ini terkesan diperas demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Publik melalui pajak dan retribusi telah menyumbangkan kepada APBD Jatim sekitar 80-90 persen. Sementara timbal balik pemerintah ke publik masih mengecewakan.

Merujuk Perda Propinsi Jatim No 11 Tahun 2005 Bab II Pasal 3, tujuan pelayanan publik adalah, pertama, mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Propinsi Jawa Timur.

Kedua, mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Propinsi Jawa Timur. Ketiga, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal. Keempat, mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang berlaku.

Dilihat dari munculnya tujuan pelayanan publik di atas dengan perangkatnya, termasuk Komisi Pelayanan Publik. Ada indikasi positif dari pihak pemerintah, memberikan sinyal lampu hijau bagi perbaikan pelayanan publik di Jatim.

Pemerintah yang selama ini cenderung apatis terhadap pelayanan publik di wilayahnya. Seolah muncul kesadaran untuk merubah dan membenahi diri. Dari beragam cemohan dan tudingan negatif yang dilontarkan masyarakat. Pemerintah mulai menggunakan panca inderanya untuk merespon gejolak masyarakat.

Pada babak ini, setidaknya Pemprop Jatim perlu melakukan pertobatan total dan sejati dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemprop Jatim perlu secara jujur mengakui kerja dan kinerja dalam memberikan pelayanan publik kurang maksimal dan kurang memuaskan bagi masyarakat di Jatim.

Tidak berhenti di situ, yang lebih penting adalah pasca pertobatan penyelenggaraan pelayanan publik. Buah-buah pertobatan pelayanan publik ini benar-benar menyadarkan pihak penyelenggara pelayanan publik. Baik yang dilakukan pihak pemerintah atau melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk melakukan koreksi menyeluruh atas kesalahan, kelemahan dan kekurangan menuju kerja dan kinerja yang lebih maju, efektif, dan baik.

Apalah arti dibuatkan Perda pelayanan Publik, jika perjalanan ke depan tidak membawa perbaikan bagi semua kalangan. Maka diharapkan ada timbal balik yang positif dan saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelayanan publik, baik pemerintah, badan usaha bisnis dan masyarakat secara umum.

Dengan tumbuhnya pertobatan sejati itu, diharapkan peran pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik benar-benar nyata dihayati dan diamalkan. Dari banyak pungli menjadi nirpungli, dari banyak manipulasi menjadi tanpa-manipulasi, dari produktifitas rendah menjadi produktifitas tinggi, dari acuh tak tak acuh kepada publik menjadi simpati dan empati kepada publik, dari serba dilayani publik menjadi serba melayani publik dan seterusnya.

Sehingga nantinya publik benar menjadi percaya kepada pemerintahnya sendiri. Tentu, partisipasi warga sangat diharapkan untuk mewujudkan gagasan itu.

K A N I S I U S K A R Y A D I

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Politik

2008-08-13T01:38:00.000-07:00

Opini Daerah Versus Pembangunan Daerah

Oleh K A N I S I U S K A R Y A D I

Kolom surat pembaca Harian Kompas edisi Jatim, Sabtu, 24 Juni 2006 menampilkan tulisan tanggapan Djunaedi Mahendra SH MSI, Bupati Madiun atas tulisan Ainur Rofiq Sophiaan, 15 Juni 2006 di kolom forum. Mengenai pakta integritas dan tranparansi sebagai salah satu unsur yang sangat penting untuk menciptakan clean government. Model komunikasi ala opini daerah dalam rangka menciptakan pembangunan daerah ini menarik didiskusikan lebih lanjut.

UU RI No 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan daerah mempunyai wilayah otonomi. Di era otonomi daerah ada perkembangan menarik yaitu munculnya koran daerah. Di bagian halaman koran daerah didapati kolom artikel yang ditulis sebagian besar oleh orang luar redaksi atau masyarakat luas.

Yang menarik isi artikel/tema mensyaratkan berbagai tema permasalahan / persoalan / fenomena daerah setempat. Kita ambil contoh, Koran Jawa Pos menyediakan kolom ”metropolis” sebagai ruang publik bagi orang luar redaksi untuk menulis berbagai persoalan Kota Surabaya. Koran Kompas edisi Jatim menyediakan kolom ”forum” sebagai wahana publik untuk bicara dan tulis yang menyangkut persoalan Jawa Timur.

Di era otonomi daerah, tampaknya tidak hanya pergeseran pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Tampaknya koran daerah turut pula mengikuti irama pergeseran itu. Kalau dulu sebelum otonomi daerah, kolom opini/artikel selalu didominasi isu yang berskala nasional. Tampaknya dengan pemberlakuan otonomi daerah, redaksi koran menyediakan ruang bagi penulis luar untuk menulis dengan isi/tema tulisan/artikel opini dengan ritme isu-isu lokal daerah tertentu.

Gejala ini menandakan kebebasan pers juga mulai dirasakan di daerah. Kalau semasa orde baru hal itu mungkin mustahil, tetapi di era otonomi daerah seperti sekarang. Masyarakat bisa bebas menulis gagasan/ide tanpa dikungkung oleh pemerintah. Tentu tidak semaunya-asal tulis, tetapi juga perlu memperhatikan etika dan kesantunan publik.

Pada hakikatnya menulis artikel/opini di daerah seperti dikatakan Tony D Widiastono (2004) menyatakan sebagai proses olah pikir (intellectual exercise). Tulisan itu merupakan hasil pemikiran atas persoalan dalam masyarakat yang dikerangka secara logis. Tulisan didasarkan pada bidang ilmu/pengalaman yang didalami oleh penulis secara mendalam dan mendetail. Bahkan sangat mungkin, seperti ditulis I Basis Susilo (1978) menulis artikel di media massa sekaligus bisa dijadikan profesi oleh sebagian orang di tanah air untuk hidup.

Mohammad Bakir (2005) menyatakan, menulis artikel opini di media massa lokal sedikitnya mempunyai tiga tujuan. Pertama, memetakan persoalan yang terjadi di daerah sehingga menjadi jelas dan terbuka. Kedua, memberikan masukan jalan keluar/solusi atas persoalan masyarakat yang terjadi di daerah sehingga bisa selesai dan tuntas. Ketiga, memprediksi persoalan dalam masyarakat bakal berlanjut atau berhenti.

Bakir menyatakan dari ketiga tujuan yang dikemukakan itu, ia lebih memprioritaskan tujuan yang bersifat solutif terhadap persoalan, mengingat masyarakat kita sudah kenyang beragam persoalan, dan butuh solusi pemecahannya.

Otonomi daerah melahirkan opini daerah tersebut membawa beberapa turunan positif untuk perkembangan/pembangunan daerah. Pertama, semakin banyak orang tertantang secara intelektual baik secara pribadi atau organisasi untuk menulis tema/isu dalam kandungan lokal.

Di era sebelum itu, kita banyak mendapati penulis mapan yang sudah mempunyai reputasi profesi di berbagai bidang yang menjadi penulis. Sangat jarang dijumpai masyarakat biasa menulis artikel di media massa. Kini, kita bisa mendapati penyebaran itu. Bahkan, penulis pernah menjumpai tulisan yang ditulis oleh tukang becak yang tampil di media massa ”Kompas” Edisi Jawa Timur.

Kedua, mendorong tumbuhnya kaderisasi penulis muda secara alami. Tidak dapat disangkal, koran daerah khususnya di Surabaya melahirkan penulis muda berbakat yang sering kita jumpai tampil membahas persoalan-persolan lokal di Surabaya atau Jawa Timur. Tentu gejala ini sungguh menggembirakan, di tengah kelesuan dunia sastra, tampaknya dunia tulis-menulis artikel/opini daerah banyak dari kalangan muda yang berminat menekuninya.

Di lapangan kita menjumpai sejumlah penulis muda yang banyak menghiasi media massa Surabaya/Jawa Timur, seperti I Dewa Gde Satrya Widiaduta, Dewa Made Ramawidia Swara, Anton Novenanto, Anggun Dewara, Binsar Gultom, Wahyu Kuncoro, Machsus Fawzi, Muh Cholid AS, Choirul Mahfud dan lain-lain.

Ketiga, pemerintah/lembaga bisnis/masyarakat mempunyai kekuatan penyeimbang kebijakan. Tidak dapat disangkal tulisan-tulisan yang ditulis oleh penulis lokal mempunyai potensi menjadi penyeimbang/referensi intelektual dalam pengambilan kebijakan daerah tertentu.

Tulisan itu mempunyai kekuatan publikasi luar biasa, sehingga bisa mempengaruhi opini publik di pemerintahan/lembaga bisnis/masyarakat lain. Bisa atau tidak tulisan di media massa lokal itu turut pula menjadi bagian penentu kebijakan daerah baik yang dileluarkan kalangan pemerintahan, dunia bisnis, atau masyarakat secara umum.

Seperti kita ketahui bersama, kadang-kadang tulisan dimuati banyak kritik tajam-pedas. Seperti kita tahu bersama nuansa kritik di media massa kadang-kadang cenderung kontraproduktif dan tidak membangun. Sepertinya, kalau tulisan hanya mengkritik hanya menimbulkan apatisme bagi yang dikritik kepada penulis.

Memang seperti yang dilontarkan Mohammad Bakir, harapannya tulisan-tulisan di media massa daerah adalah juga memberikan solusi, tidak sekedar asal kritik. Sehingga isi tulisan benar-benar bermanfaat bagi instansi-instansi tertentu. Sehingga kehadiran penulis dan isi tulisannya dinantikan oleh pembaca sehingga masyarakat menjadi lebih maju dan cerdas.

Yang jauh lebih penting dari ketiga gejala turunan tersebut adalah ide/gagasan membawa pencerahan masyarakat. Sehingga ada kesadaran kolektif untuk melakukan koreksi/kontrol/tindakan atas perilaku/kebijakan dari semua elemen menjadi lebih baik.

Harus disadari di lapangan, masih banyak ketimpangan/persoalan dalam masyarakat yang walaupun sudah berkali-kali ditulis atau dicarikan jalan keluarnya, jarang muncul tindakan nyata/konkret untuk memperbaiki keadaan.

Harapan ke depan, otonomi daerah yang melahirkan opini daerah itu semakin menerjemahkan atau mendekatkan pada kenyataan pembangunan kesejahteraan daerah bersama baik secara materi maupun non materi pada masyarakat di daerah tersebut. Sehingga masyarakat daerah Surabaya atau daerah lain #Jatim# benar-benar memperoleh rahmat di era otonomi daerah, tidak malah sebaliknya mendapatkan mudarat belaka.

K A N I S I U S K A R Y A D I, Kolumnis muda pemerhati ekonomi-politik

2008-08-13T01:37:00.002-07:00

Memaknai Pilkada Langsung dengan Bijaksana, Mungkinkah?

Undang-Undang RI No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah telah melegalkan pelaksanaan pilihan kepala daerah secara langsung. Dalam waktu dekat sedikitnya 16 daerah di Jawa Timur, seperti Kota Surabaya, Kota Blitar, Kabupaten Gresik dan lainnya dipastikan akan memiliki “kepala daerah” baru hasil pilihan masyarakat. Lantas, apa makna hakiki dari pemilihan langsung kepala daerah ini di Jawa Timur?

Selama ini praksis hidup dalam birokrasi kenegaraan dan pemerintahan di Jawa Timur dimaknai sebatas mengejar “jabatan”. Jabatan masih dianggap senjata ampuh menaikkan status sosial dalam masyarakat. Maka tak ayal, ratusan bahkan ribuan orang gencar merebut jabatan, termasuk jabatan kepala daerah ini.

Berangkat dari paradigma (cara pandang) itu, maka tidak dapat disangkal bahwa sangat jarang kita jumpai kepala daerah yang benar-benar mengerti, memahami, memaknai fungsi kepemimpinan yang benar. Perilaku bak pejabat telah banyak menutup mata, hati, telinga mereka dari data dan fakta.

Dalam momentum pilkada langsung ini, hal yang secara khusus perlu dipahami secara mendalam bukan sekedar perubahan sistem pemilihan belaka, dari kepala daerah dipilih DPRD kabupaten/Kota atau propinsi menjadi kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat pemilih. Namun lebih dalam yakni ada perubahan pemaknaan pemilihan itu sendiri. Dari kepala daerah yang sekedar diisi pejabat menjadi perubahan dasar pada makna “kepemimpinan” yang lebih luhur

Di bawah ini ada beberapa pemaknaan dari Pilkada langsung, yang bisa digunakan sebagai pembanding landasan pikir dan praksis calon kepala daerah di berbagai daerah di Jawa Timur. Terutama dalam meningkatkan kinerja dan efektifitasnya di kemudian hari.

Pertama, pilkada langsung sejatinya melahirkan pemimpin. Dalam banyak kasus sebelumnya, pemilihan kepala daerah yang dipilih DPRD Kota/Kabupaten dan propinsi hanya melahirkan pejabat. Dalam kerangka pejabat itulah kepala daerah sebatas berfungsi manajer. Artinya, ia hanya sebatas melaksanakan tugas dan target dalam bayang-bayang pemerintah pusat yang sentralistik.

Dalam kapasitasnya sebagai manajer, ia tidak lebih dari kepanjangan tangan pemerintah pusat. Ia jarang sekali memanfaatkan inovasi dalam mengembangkan daerah. Dalam makna baru ini sebagaimana diutarakan Peter F Drucker, pemimpin ibaratnya orang yang mengarahkan kendali ke mana biduk dijalankan. dalam kalimat Steven R Covey, pemimpin mengerti benar visi yang ditujunya.

Kedua, pilkada langsung sebenarnya mendorong perjuangan idealisme. Dalam pemaknaan lama, sudah diketahui publik bahwa pada pemilihan kepala daerah selalu diembel-embeli mengejar kesejahteraan pribadi. Tak jarang, para pejabat kepala daerah selama ini hanya sekedar bekerja pragmatis demi kesejahteraan pribadi dan keluarga, misal uang gaji, tunjangan dan fasilitas.

Mestinya dalam makna baru, pilkada langsung adalah momentum bersama untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat umum (Kaplan dan Laswell). Idealisme mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat secara konkret adalah inti makna perjuangan idealisme ini. Sebab jika tanpa ini, daerah-daerah akan terperosok dalam kesenjangan kesejahteraan, antara pejabat kepala daerah dengan kebanyakan rakyat. Sebaiknya ia benar-benar mengurangi kepentingan pribadi dan kelompok.

Ketiga, inspirasi program kerja bersifat dua arah dari pemimpin (pemerintah) dan masyarakat. Program itu mendialogkan seperti(a)visi-misi pemimpin (b)kebutuhan kebanyakan masyarakat (c)partisipasi masyarakat dan lain-lain. Pemaknaan pada tahap ini bersifat mendialogkan hal-hal ingin dicapai kepala daerah dan didialogkan dengan kebutuhan mayoritas dan minoritas masyarakat. Dengan demikian, dalam praktik organisasi sosial, didalamnya mempunyai apa yang disebut perencanaan strategis dalam masa depan.

Selama ini program pemerintah sebagaimana dilaksanakan kepala daerah bersifat top down. Sehingga program itu kurang menyentuh pokok permasalahan masyarakat. Dalam pemaknaan ini, sebaiknya kepala daerah baru benar-benar mengetahui apa yang ingin ditujunya dan kebutuhan-permasalahan masyarakat.

Ketiga makna di atas adalah sesuatu yang penting dalam proses kepemimpinan kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat. Namun demikian, pilkada langsung ini bukan berarti tanpa kendala. Kendala atau jebakan langsung dari proses ini di bawah ini.

Kendala itu tidak terakomodasinya seluruh masyarakat pemilih. Ada jebakan, kepala daerah terpilih tidak mengindahkan masyarakat pemilih yang tidak memilihnya. Atau sebaliknya, masyarakat pemilih yang merasa kalah jagonya, lantas mengabaikan kepemimpinan kepala daerah yang bersangkutan. Pada kendala ini, kepala daerah terpilih sejatinya berkewajiban tetap mengakomodasi kepentingan sebagian masyarakat pemilih yang tidak memilihnya.

Yang jelas tugas berat ke depan kepala daerah hasil pilihan masyarakat memberikan teladan hidup dalam kerja keras, kesederhanaan dan kesahajaan. Peran kepala daerah untuk membawa pada kondisi kesejahteraan dan kecerdasan umum hendaknya menjadi prioritas, tidak terjebak pada paradigma lama kepala daerah yang jauh dari masyarakat, hidup mewah berlebihan, memanfaatkan kesempatan dengan suap, korupsi, kolusi dan nepotisme, mungkinkah?

KANISIUS KARYADI

Direktur Lembaga Studi Pengembangan Masyarakat (LSPM)

2008-08-13T01:37:00.001-07:00

Ketika Ancaman Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup di Depan Mata

Oleh : K A N I S I U S K A R Y A D I

Sudah tiga orang yang meninggal dalam suasana banjir lumpur. Meski demikian pihak rumah sakit membantah meninggalnya ketiga orang tersebut akibat menghirup gas dari semburan lumpur (Kompas edisi Jatim, 24/6/2006). Sementara itu, fakta di lapangan menunjukkan akibat semburan gas dan lumpur panas membuat ratusan warga desa dirawat di rumah sakit dengan gejala perut mual, kepala pusing, dada sakit dan tenggorokan kering.

Lumpur panas telah merusak tanaman padi dan tebu. Sedikitnya 170 hektar sawah dan 12 kebun tebu terancam tergenangi lumpur panas. Pohon-pohon yang diterjang lumpur turut menguning dan mengering. Sedikitnya 5000 warga di empat desa di Kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo mengungsi karena takut lumpur panas dan gas menggangu kesehatan, keamanan dan kenyamanan mereka.

Tidak berhenti di situ, bau gas juga menimbulkan polusi udara kecamatan Porong –Sidoarjo yang meresahkan semua warga. Sebutlah Eko Nurhadi (35 Tahun) seorang pekerja di bagian maintenance di PT. Tjahaja Agung Tunggal Desa Siring, Kecamatan Porong yang berjarak satu kilometer dari lokasi muncratnya lumpur panas. Setiap hari ia bekerja sembari menutup hidung dengan masker. Sebab bau gas menyebarkan bau tidak sedap yang mengganggu pernapasannya.

Penulis teringat pada tulisan/artikel di Harian Kompas Edisi Jawa Timur, 29 Juli, berjudul Sidoarjo Butuh Pembangunan Ekologi, tulisan itu mengambarkan potensi ancaman dan solusi lingkungan hidup dan manusia berkaitan dengan kegiatan pembangunan ekonomi yang overdosis yang bergulir di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur seolah tanpa memperhatikan manusia dan lingkungan hidup sekitarnya.

Kutipan pendeknya sebagai berikut, Sidoarjo sebagai penyangga Kota Surabaya agaknya mulai meniru perkembangan Kota Surabaya yang mengarah pada pembangunan yang overdosis dan tidak memperhatikan kepentingan lingkungan hidup dan manusia. Sidoarjo mempunyai potensi alam yang relatif lebih terjaga daripada Surabaya. Sidoarjo tampaknya perlu waspada terhadap perubahan sosial yang merambahnya. Bisa-bisa potensi alam Sidoarjo yang ibarat madu, perlahan namun pasti bisa rusak akibat perkembangan dan pembangunan (Kanisius Karyadi, Sidoarjo Butuh Pembangunan Ekologi, Harian Kompas Edisi Jawa Timur, 29 Juli 2004).

Kekhawatiran penulis akan kondisi manusia dan lingkungan hidup dalam tulisan tersebut. Diturunkan dalam kasus PT Lapindo Brantas dan lumpur panas, tampaknya kini benar-benar menemukan momentumnya. Betapa kegiatan ekonomi yang dilakukan secara serampangan tanpa memperhatikan analisis dampak lingkungan (Amdal) berakibat buruk bagi manusia dan lingkungan hidup.

Uripan (23 Tahun) pemuda Desa Siring RT 4 RW I Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tidak menyangka desanya kini menjadi desa terkenal seantero tanah air karena bencana lumpur dan gas ini. Desa yang dulu tenang kini hiruk pikuk dengan ancaman lingkungan hidup dan manusia.

Ia pada 12 Juni 2006 terpaksa minta izin tidak masuk bekerja dengan alasan membantu keluarganya mengungsi dan mengangkut perabot rumah tangga ke saudara di Kabupaten Pasuruan. Ia dan keluarganya takut akan bahaya lumpur panas dan gas.

Persoalan sekarang harus disadari bersama bahwa belum ada kesadaran secara kolektif akan pentingnya analisis dampak lingkungan hidup pada kegiatan bisnis. Di lapangan masih dijumpai jenis industri yang berpotensi membahayakan lingkungan hidup dan manusia, justru banyak tidak mempunyai analisis dampak lingkungan. Namun dengan bebas dan seenaknya beroperasi mengeruk laba.

Inilah problem dasar dan besar dalam khasanah ekonomi lingkungan hidup kita, betapa kesadaran menghargai lingkungan dan manusia masih begitu rendah. Sektor industri di Indonesia, semata hanya memperhitungkan aspek ekonomisnya belaka. Sehingga jauh membuang hal-hal yang dianggap mengecilkan perhitungan ekonomis. Persoalan lingkungan dan perkembangan masyarakat masih belum dianggap sebagai isu penting dalam berusaha. Maka tidak heran, banyak kasus industri bermunculan kuat dalam modal ekonomi, namun lemah dalam konsep dan modal sosial dan ekologisnya.

Akibatnya sektor lingkungan hidup dan kemanusiaan manusia yang akan dihajar total. Atas nama pengangguran tinggi mereka berinvestasi namun lupa pada tanggung jawab sosial dan tanggung jawab ekologisnya (lingkungan hidup). Dengan seenaknya mengekploitasi sumber daya alam yang berlimpah ruah di Indoensia. Lupa akan ada risiko di setiap usaha-usaha tersebut.

Paradigma semacam ini harus diubah, setidaknya ada kesadaran bersama bahwa kegiatan bisnis itu tidak an sich bisnis. Namun juga ada semacam koridor lingkungan hidup dan kemanusiaan yang menaunginya. Paradigma ini penting, sebab jika tanpa paradigma itui dikhawatirkan, bencana lumpur tidak menjadi pelajaran baik untuk berubah, namun justru menjadi pelajaran yang baik untuk mengulang karena aturan hukum dan aturan Lingkungan di Indonesia tidak pernah secara serius dijalankan.

Pada umumnya pendekatan penyelesaian masalah ekonomi dan lingkungan dengan suap kanan-kiri, persoalan akan tuntas sementara. Ini juga adalah problem besar dalam penegakan hukum lingkungan di Indoensia. Atas nama uang, kasus-kasus rusaknya lingkungan hidup akibat kecerobohan dunia industri bisa tidak muncul. Jadi kasus kerusakan lingkungan akibat industri kelihatannya kecil, namun sejatinya seperti tumbukan gunung es semata.

Belajar dari kenyataan ini, sebenarnya ada hikmah besar yang perlu di renungkan dan diamalkan pada periode ke depan. Pertama, pemerintah daerah dan pusat perlu dan harus belajar dari kejadian ini, untuk selektif menerima, mengizinkan dan menempatkan industri bekerja di wilayahmya. Pemerintah daerah atau pusat melalukan seleksi superketat pada jenis industri berbahaya yang berpotensi merugikan manusia dan lingkungan hidup.

Jika tanpa menyertakan analisis dampak lingkungan (amdal) yang benar-benar sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah/pusat berhak menolak usaha itu bekerja di wilayahnya. Karena terbukti di lapangan, banyak kejadian yang mengarah pada rendahnya kesadaran melakukan analisis dampak lingkungan sebelum melakukan kegiatan ekonomi, baik itu industri pengolahan, pertambangan dan lain-lain pada akhirnya hanya merugikan masyarakat dan pemerintah belaka. Setidaknya kasus yang terjadi pada areal pertambangan PT Lapindo Brantas Inc menjadi pelajaran moral yang baik bagi pemerintah daerah/pusat dan tidak terjadi di daerah lain.

KANISIUS KARYADI, Peneliti lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Politik

2008-08-13T01:35:00.000-07:00

Konsep Semu Perbaikan Nasib Buruh

Oleh KANISIUS K A R Y A D I

Hampir setiap tahun, pengusaha, buruh dan pemerintah dihadapkan persoalan penentuan jumlah nominal upah minimum kota/kabupaten (UMK) di Jatim. Selama itu pula rata-rata muncul ketegangan di sana-sini.

Sebagai pengamat hubungan industrial dan hampir tiap tahun menulis artikel UMK dan perburuhan di Harian Kompas Jatim. Saya merasa pesimistis bahwa pembahasan dan penetapan UMK tahun 2007 mampu mengangkat derajad kemanusiaan dan mensejahterakan buruh secara maksimal.

Paling-paling hasil akhirnya ya itu-itu saja, kenaikan UMK tidak lebih dari 20 persen titik. Kalaupun naik lebih dari 30 persen, itu keajaiban murni dalam praktik UMK di Jatim, kecuali zaman Gus Dur yang benar-benar menaikkan UMK sampai 40 persen.

Persoalannya sekarang adalah, pertama tidak ada atau minimal grand design dari perusahaan-perusahaan untuk mengangkat kesetaraan kesejahteraan dan derajad karyawannya. Hal ini dibuktikan dengan sangat minimalnya atau bahkan tidak ada kerangka konsep perusahaan yang merencanakan kenaikan / perbaikan nasib buruh.

Paradigma perbaikan selalu dikaitkan dengan alat produksi. Ketika dikaitkan dengan alat produksi berarti semakin menjauhkan dari kesejahteraan buruhnya, mengingat pada akhirnya alat produksi itu murni asset pengusaha bukan milik buruh. Maka jangan terlalu heran ketika perubahan dan konsep UMK berjalan di tempat. Karena yang selalu dipikirkan adalah bagaimana memperbaiki dan memperbesar aset perusahaan ketimbang memperbaiki kesejahteraan buruhnya.

Sangat jarang kita jumpai, perusahaan yang mampu berjalan seiring antara perbaikan mesin dan manusia. Seringkali aspek mesin yang didahulukan, dan aspek manusia dibiarkan begitu saja. Maka akibatnya terjadi ketidakseimbangan dalam perusahaan, mesinnya baik tapi SDM kurang dihargai.

Kedua, minimalnya bahkan tidak ada kesadaran universal dari para pengusaha kita untuk berbagi kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kapital dengan buruhnya. Hal ini dikaitkan dengan tranparansi pendapatan pengusaha dan buruhnya. Sangat banyak kita jumpai paradigma, buruh mau diajak susah berjalan bersama, ketika masa jaya buruh ditelantarkan.

Ketiga, sedikitnya perusahaan bonafid di Jatim. Pada umumnya perusahaan yang bonafid dan besar di Jatim telah lama meninggalkan konsep UMK. Mereka mempunyai standar penggajian di atas area UMK. Persoalannya, tidak semua perusahaan di Jatim seperti itu, bahkan sangat dominan perusahaan yang masih kuat memegang kultur UMK. Jadi kita tidak usah kaget dengan kondisi perburuhan kita semakin muler mungkret.

Keempat, hal ini diperparah dengan fenomena migrasi besar-besaran pengusaha yang semula memakai karyawan tetap menjadi karyawan kontrak. Fenomena ini banyak kita jumpai di lapangan, atas nama efisiensi, reengineering, tidak mau terikat, tidak mau menanggung upah besar, tidak mau menanggung tunjangan hari raya, tidak mau menanggung biaya kesehatan buruh dan lain-lain, pengusaha kita mulai banyak yang hijrah ke pedoman baru itu.

Akal-akalan bin siasat-siasatan untuk mempersempit ruang gerak buruh semakin gencar terjadi. Uniknya, pemerintah kita mau saja mengikuti alur pedoman itu. Dengan alasan ada dasar hukumnya dan lain-lain, pemerintah kita sudah tidak berdaya membendung kekuatan dan gelombang perubahan itu.

Sehingga saya merasakan konsep memperbaiki secara umum nasib buruh adalah semu belaka. Kelihatan memperbaiki tetapi ujung-ujungnya menggerogoti buruh.

Yang diperlukan sekarang adalah, pertama kesadaran pengusaha akan tanggung jawab sosial kepada buruh, bahwa ke depan aspek mesin dan manusia perlu minimal mendapat proporsi yang sama. Sehingga ketika ada perbaikan mesin, ada baiknya aspek manusia juga diperbaiki dari sisi pendapatan dan morilnya. Tanpa menunggu penetapan cas-cis-cus UMK yang berkepanjangan.

Kedua, pengusaha kita dominan menerapkan konsep UMK, namun ada baiknya jika penghasilan pengusaha jauh di atas break even point (titik impas), keuntungan itu tidak semua masuk ke kantong pengusaha, ada baiknya buruh mendapat jatah proporsional persentase dari keuntungan tersebut. Saya kira dengan model pendekatan seperti itu, pengusaha turut memperbaiki kesejahteraan buruh dengan tanpa paksaan dan hasilnya bisa lebih baik.

Ketiga, pemerintah sebagai eksekutor regulasi tampaknya perlu berkaca, bahwa selama ini konsep UMK yang berjalan dan migrasi kontrak yang menggila perlu mendapat perhatian serius, mengingat konsep itu bukan konsep asli meningkatkan kompetisi tenaga kerja kita, melainkan diselewengkan sebagai alat mengurangi dan menekan biaya produksi semata. Pada akhirnya buruh yang manusia itu menjadi tumbal/korban.

K KARYADI, peminat ekonomi politik

2008-08-13T01:34:00.000-07:00

Menyongsong Tahbisan Uskup Surabaya, 29 Juni 2007

HIDUP DALAM KELIMPAHAN

OLEH KANISIUS KARYADI

Tidak disangka-sangka 3 April 2007 pukul 18.16 WIB Duta Besar Vatikan, Mgr Leopoldo Girelli mengumumkan Romo Vincentius Sutikno Wisaksono, Pr menjadi Uskup Surabaya. Pengumuman itu akhirnya menjawab kebuntuan setelah takhta Keuskupan Surabaya lowong tiga tahun empat bulan, semenjak Mgr Johanes Sudiarna Hadiwikarta, Pr mangkat (meninggal) 13 Desember 2003.

Sejak 19 Desember 2003, tampuk Keuskupan Surabaya dikoordinasi oleh Administrator Keuskupan Surabaya, Romo Julius Haryanto, CM. Seperti diketahui bersama, kehadiran Administrator bukanlah sebagai pemimpin yang mengarahkan, tugasnya secara hukum gereja sangat terbatas, sebatas meneruskan kebijakan lama uskup terdahulu. Sementara membuat dan menyangkut kebijakan baru sangatlah riskan.

Maka dengan hadirnya uskup baru yang ditahbiskan 29 Juni 2007 di Stadion Jala Krida Mandala, Bumimoro, Surabaya, sebenarnya menimbulkan tanda tanya, mau dibawa dan diarahkan ke mana kapal Keuskupan Surabaya di bawah komando Mgr Vincentius Sutikno Wisaksono? Tentu untuk menjawab pertanyaan itu memerlukan penyelidikan khusus yang mendalam dan mendasar. Atas dasar itu tulisan ini menerawang dengan seksama.

Seperti pada umumnya, dipilihnya Uskup berdasarkan Kanonik Gereja 378 (1-2) Lengkapnya berbunyi:

(1) Untuk kecakapan calon Uskup, dituntut bahwa ia:

1. Unggul dalam iman yang teguh, moral yang baik, kesalehan, perhatian pada jiwa-jiwa (zelus animarium), kebijaksanaan, kearifan dan keutamaan-keutamaan manusiawi, serta memiliki sifat-sifat lain yang cocok untuk melaksanakan jabatan tersebut;

Mempunyai nama baik;
Sekurang-kurangnya berusia tiga puluh lima tahun;
Sekurang-kurangnya sudah lima tahun ditahbiskan imam;
Mempunyai gelar doktor atau sekurang-kurangnya lisensiat dalam kitab suci, teologi atau hukum kanonik yang diperolehnya pada lembaga pendidikan tinggi yang disahkan Takhta Apostolik, atau sekurang-kurangnya ahli sungguh-sungguh dalam disiplin-disiplin itu.

(2) Penilaian definitif tentang kecakapan calon ada pada takhta Apostolik.

Hal yang tak kalah penting dalam penilaian adalah didasarkan pada pemahaman dan praktika tentang tiga hal utama dalam ajaran Katolik yang menyangkut pertimbangan tiga sumber ajaran Katolik, (1) tradisi para rasul. (2) Ajaran magisterium Gereja (3) Kitab Suci. Uskup dipilih oleh Bapa Paus berdasarkan ketaatan, kemurnian menjalankan roda kepemimpinan Gereja dalam konteks tiga hal tersebut. Kecil kemungkinan pihak Vatikan memilih Calon Uskup yang mempunyai pemikiran dan praktika hidup menyimpang dari ketiga hal tersebut.

Maka banyak orang menyebut, kebanyakan Uskup terpilih (tidak hanya untuk kasus Keuskupan Surabaya), adalah orang yang cukup setia dan taat dan masih memegang teguh ajaran para rasul, ajaran magisterium gereja dan kitab suci. Atau boleh dikatakan Gereja Katolik memilih Uskup yang mempunyai standar-standar konvensi Gereja Katolik Universal, entah dalam perjalanan menyimpang atau melakukan manuver di luar konteks, itu merupakan persoalan lain.

Membicarakan visi dan tantangan ke depan bagi Gereja Katolik di Keuskupan Surabaya, memang tidak boleh sembarangan. Kita akan menengok faktor kesejarahan dari pemimpin terdahulu. Di batasi dari periode Mgr Dibjakarjono (1992-Sekarang).

Ut Omnes Unum Sint

Di era, Mgr Dibjakarjono, Pr menganut matra atau motto, Ut Omnes unum Sint. Semoga mereka menjadi satu (Yohanes 17:21). Kondisi pada periode 1982-1994 ditandai dengan kondisi saling menghilangkan (menegasikan-merendahkan) antar lembaga satu dengan yang lain. Maka Mgr Dibja mengeluarkan motto itu dengan harapan tercipta trimatra persatuan di antara manusia.

Matra pertama, persatuan dalam internal gereja, jangan ada lagi semangat merendahkan/menegasikan kelompok-kelompok dalam wilayah kristiani, utamanya persatuan dalam internal Gereja Katolik di Keuskupan Surabaya. Secara khusus bagi internal Gereja Katolik Keuskupan Surabaya, tercipta sinergi antar lembaga yang bernaung dalam Hirarki Katolik.

Matra kedua, persatuan dengan masyarakat dan agama lain. Harus diakui pada tahun itu ketegangan umat beragama maupun kelompok dalam masyarakat juga semakin runcing, maka diperlukan upaya saling membina kerjasama antar berbagai macam pihak dalam masyarakat dalam rangka menciptakan keutuhan dan kerukunan.

Matra ketiga, kerukunan dengan pemerintah. Yaitu supaya pemerintah dan Gereja katolik tidak saling curiga terhadap segala bentuk aktivitasnya masing-masing. Harus diakui kondisi pemerintah saat itu terkesan garang terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. Harapannya tercipta kerja sama dan kerukunan dalam mensejahterakan masyarakat lainnya.

Pastor Bonus

Diera Mgr. Hadiwikarta (1994-2003) motto yang disandang berasal dari Yohanes 10:11, ”Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya”. Kemudian di singkat Pastor Bonus (gembala yang baik). Pada 20-22 Nopember 1996 diadakan Sinode Keuskupan Surabaya yang dihadiri oleh semua imam Keuskupan Surabaya, perwakilan biarawan/wati, awam, organisasi Katolik yang ada di Keuskupan Surabaya merumuskan Visi-Misi Keuskupan Surabaya 1997-2001

Visi Keuskupan Surabaya 1997-2001

”Persekutuan Umat Allah yang dinamis, profetis, misioner,berkualitas, akrab dalam persaudaraa, yang hidupnya berpusat pada Yesus Kristus, Pastor Bonus, serta dibimbing oleh Roh Kudus, sebagi musafir yang peka melihat tanda-tanda jaman, punya kepedulian pada sesamanya, terutama yang kecil dan menderita, berani memperjuangkan keadilan dan kebenaran, membina persaudaraan sejati dengan semua orang demi terwujudnya Kerajaan Allah”.

Misi Keuskupan Surabaya 1997-2001

Demi tercapainya visi di atas maka ada beberapa langkah yang perlu diambil:

membuka diri dalam dialog kehidupan dan karya dengan semua umat beragama yang ada, serta membina persaudaraan sejati dengan semua orang.
membangun solidaritas proaktif bagi merea yang lemah dan menderita, membela kehidupan dan martabat manusia sebagi citra Allah.
membangun komunitas persaudaraan kristiani yang kokoh imannya, yang berakar pada Kitab Suci, Tradisi, dan sakramen, serta kebudayaan setempat.
membangun persaudaraan di antara umat, mulai dari keluarga, lingkungan, paroki dengan melalui pola kepemimpinan yang partisipatif, komunitas basis gerejani.
membentuk orang-orang kristiani yang tangguh, dapat dipercaya, setia, mempunyai dedikasi, yang berjiwa misioner, mampu menjadi garam dan terang masyarakat, melalui pendidikan iman dan kaderisasi.
membina dan memdampingi keluarga-keluarga agar dapat menjadi dasar atau basic dalam hidup menggereja dan memasyarakat.

Di tengah melaksanakan ide-ide tersebut, muncul surat domba yang mengemparkan. Sebagai pembanding kalau dalam pemerintahan zaman Soeharto sampai sekarang, pernah ada Kelompok Kerja Petisi 50. Surat domba 5 Februari 2002 itu mengkritisi berbagai persoalan kehidupan Gereja Katolik Keuskupan Surabaya dibawah Uskup Mgr. Hadiwikarta, Pr antara lain: (1) Mega proyek keuskupan; (2) Marjinalisasi pendidikan Katolik; (3) Tranparansi dan akuntabilitas; (4) Keprihatinan imam; (5) Ajakan kembali ke visi Keuskupan 1997-2001. Selain itu didukung tuntutan dan Ajakan. Surat 12 halaman itu memang memukul Hirarki dan umat saat itu.

Demikian juga ketika membicarakan arah Keuskupan Surabaya kita bisa berpedoman pada pengalaman sejarah itu. Hal penting yang perlu ditindak lanjuti menyangkut kepemimpinan Mgr Vincentius Sutikno Wisaksono adalah arah penggembalaannya tentu berfokus pada Yesus Kristus yang merupakan sumber inspirasi utama dalam Gereja Katolik.

Ada nats kitab suci yang dipegang dan dijadikan pedoman penggembalaan itu, yaitu diambil dari Injil Yohanes 10:10. Berbunyi, ”Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya” (Ut Vitam Abundatius Habeant).

Yang mengisyaratkan arah hidup kristiani yang beriman akan Kristus yang memberi hidup ilahi sudah sejak hidup di dunia (bukan sembarang dan asal hidup, Yohanes memakai kata zoe, bukan bios dalam istilah Yunaninya). Iman yang semakin dewasa di tengah arus gelombang hidup menghayati hidup ilahi di dunia sehingga mengalami hidup yang penuh berkelimpahan.

Hidup ilahi di dunia sejatinya bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, itu inti yang mau diangkat Mgr Tikno dalam penggembalaannya. Jadi nilai hidup berkelimpahan diartikan pengejawantahan nilai-nilai hidup kejujuran, kesetiaan, kerja keras, kebaikan dan lain sebagainya dalam hidup sehari-hari. Jadi selama hidup di dunia, kita dipersilakan mempraktikkan hidup ilahi secara duniawi dengan jalan melakukan perbuatan jujur, tidak korupsi, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mencela orang tua, orang lain (manusia), memberlakukan lingkungan hidup dengan baik, tidak mengekspolitasi manusia dan lingkungan hidup dan lain-lain.

Orang yang kebetulan mempunyai kelimpahan hidup secara duniawi dalam arti kekayaan materi/barang tidak dipersalahkan. Namun bagaimana kelimpahan materi itu bisa mendorong orang melakukan perbuatan-perbuatan bajik (baik) di tengah hidup dalam masyarakat. Kekayaan materi tidak memicu orang untuk menindas sesamanya, justru itu adalah kesempatan memanusiakan manusia dan memuliakan Allah dalam kehidupan nyata.

Bagaimana merealisasikan hal itu dalam praktik hidup. Ada banyak bidang dan sisi kehidupan yang bisa dimasuki untuk semakin membawa keadaban publik Menyimak secara dasar dua motivasi utama Uskup Sebelum Mgr Tikno, bukan berarti gagasan kedua Uskup menjadi tidak aktual untuk dibicarakan dalam kepemimpinan Mgr Tikno. Justru masih sangat menonjol apa yang pernah disampaikan dua Uskup terdahulu, misalnya untuk mencermati pertama, menguatnya kelompok-kelompok yang cenderung show a force (unjuk kekuatan), yang beropotensi saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Kedua, menguatnya isme-isme masa kini, sensualisme, seksualisme, materialisme, hedonisme yang cenderung mengobarkan rasa kenikmatan sesaat, apatisme, mau menang sendiri yang memperkeruh hubungan kemanusiaan.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Mgr. Th de Backere, CM	Prefek Apostolik Surabaya	Prefek Apostolik Surabaya 16 September 1928–24 Desember 1936). Meninggal di Veghel 4 Juli 1945 dimakamkan di Panningen
2	Mgr. M. Verhoeks, CM	Prefek Apostolik Surabaya	12 Maret 1937–11 Februari 1942).
3	Mgr. M. Verhoeks, CM	Vikaris Apostolik Surabaya	8 Mei 1942–8 Mei 1952). Meninggal dunia 8 Mei 1952 di Surabaya
4	Mgr. Johanes Klooster, CM	Vikaris Apostolik Surabaya	Diangkat menjadi Vikaris 21 Februari 1953, tahbisan 1 Mei 1953–3 Januari 1961).
5	Mgr. Johanes Klooster, CM	Uskup Surabaya	9 September 1961 – 16 Desember 1982) Meninggal dunia 30 Desember 1990 di Surabaya.
6	Mgr. A.J Dibjokaryono, Pr	Uskup Surabaya	Diangkat 2 April 1982, ditahbis uskup 16 Desember 1982 – 15 Maret 1994). Meninggal dunia di Surabaya, 23 Januari 2002.
7	Mgr. J. Hadiwikarta, Pr .	Uskup Surabaya	Pemberitahuan Pro Nuncio 5 April 1994. pengumuman resmi 24 April 1994. Ditahbis menjadi Uskup 25 Juli 1994–meninggal dunia 13 Desember 2003, dimakamkan di Puh Sarang 16 Desember 2003.
8	Rm. Julius Haryanto, CM	Administrator Keuskupan Surabaya	19 Desember 2003 – 2007
9	Mgr. Vincentius Sutikno Wisaksono, Pr	Uskup Surabaya	Diangkat 3 April 2007, ditahbiskan menjadi Uskup 29 Juni 2007– sekarang).

Data petinggi Prefekur Apostolik Surabaya, Vikariat Apostolik Surabaya hingga Keuskupan Surabaya, diolah Kanisius Karyadi

Kanisius Karyadi, Penulis Buku ”Mgr Vincentius Sutikno Wisaksono, Sang Maestro dari Perak”

2008-08-13T01:33:00.000-07:00

Pemetaan Peran Orang Muda Katolik (OMK) dalam Gerakan Politik di Indonesia*

K A N I S I U S K A R Y A D I**

I BASIS SUSILO, di Tabloid Jubileum, Maret 2008 menulis,”Barangkali ada kesalahan dalam melihat dan menyikapi pengertian politik. Politik dianggap sebagai kegiatan perebutan kekuasaan. Yang tidak bermoral. Yang menghalalkan segala cara. Kasar. Licik. Penuh tipu muslihat. Dan sebagainya. Akibatnya, tugas-tugas politik diabaikan seakan-akan orang beriman harus punya sikap politik-fobi.”

Masih menurut Basis, padahal politik, dari kata Yunani “polis”, berarti kota atau negara. “Polis” adalah organisasi yang bertujuan memajukan kehidupan yang baik dan tenteram bagi para warga negaranya. Politik ialah segala apa yang berhubungan dengan usaha yang baik demi negara atau polis. Pengertian berkembang, yaitu semua tindakan yang bertujuan memperjuangkan apa yang baik bagi seluruh rakyat dalam situasi tertentu.

Unsur mutlak dalam kesejahteraan umum adalah: kebebasan, perdamaian dan keadilan. Dalam bidang politik pun berlaku hukum moral yang mengikat tindakan semua manusia sehari-hari, seperti: jangan berdusta, jangan menipu, jangan mencuri, jangan membunuh, dan sebagainya. Tujuan yang baik tidak menghalalkan semua cara. Tetapi perbedaan besar dengan tindakan pribadi ialah bahwa semua tindakan politik harus dinilai juga dari sudut baiknya bagi masyarakat seluruhnya.

Masalahnya sekarang, bagaimana mendudukkan pengertian politik pada porsi dan esensinya, yaitu usaha memajukan kehidupan bersama yang baik. Setelah itu, mendorong organisasi-organisasi melakukan fungsi pendidikan, pembinaan dan pendampingan agar kaum muda punya wawasan dan ketrampilan yang memadai untuk berperan dalam dinamika sosial-politik bangsanya.

Dari uraian Basis, kita melihat politik dalam tarikan dua kutub, yang mendorong pada perbuatan negatif dan positif. Dilihat dari pengalaman masa lalu, baik Orde Lama dan Orde Baru pada tata negara dan tata masyarakat membuat dua bentangan. Tidak dapat dimungkiri, politik di negeri ini memberikan rasa trauma mendalam bagi sebagian orang. Demikian sebaliknya, ada yang mendapat kue kekuasaan empuk dan enak.

Seperti diluruskan Basis, sejatinya pada era reformasi kita diarahkan pada mengenal politik secara benar. Namun, kita masih menyaksikan atraksi politik hasil reformasi. Seperti misalnya pilkada langsung (atau lainnya) memberikan peluang baik, sekaligus terbuka ancaman menjerumuskan politik pada wacana buruk. Bagaimana peran masyarakat atau khususnya warga Katolik (orang muda Katolik) sehingga menjadikan wilayah politik cemerlang? Kita meneropong.

Kecenderungan Peran Politik Masyarakat

SEBELUM membahas peran orang muda Katolik (OMK) dalam gerakan politik di Indonesia. Dalam lapangan praktik politik kita, dijumpai berbagai perubahan dalam peran politik masyarakat Indonesia. Pertama, peran militer/TNI pasca Orba dikurangi, sementara peran sipil mendapatkan hati. Penulis merefleksikan dalam Dari HUT Ke-58 TNI, Kaderisasi Sipil Gagal, Fokus TNI pada Pertahanan di harian Kompas Edisi Jatim, 6 Oktober 2003, berikut petikannya.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Tentara Nasional Indonesia, yang dipusatkan di Markas Komando Armada RI Kawasan Timur, Dermaga Ujung, Surabaya, akan dijadikan titik awal pembaharuan di tubuh TNI. Pembaharuan tersebut terkait dengan Pemilu 2004 yang akan mengembalikan fungsi TNI sebagai alat pertahanan nasional (Kompas, 3/10/2003). Ini adalah pernyataan ”sejarah” yang mutakhir, penting dan inti dalam perkembangan TNI di Tanah Air. Hal ini mengindikasikan iklim keterbukaan mulai menyembul dalam lembaga TNI.

SEBELUMNYA, dalam panggung politik nasional di era Orde Baru peran TNI begitu dominan. Namun dengan bergulirnya arus reformasi 1998 di Indonesia, pada waktu itu ditandai dengan derasnya isu pencabutan Dwifungsi TNI (saat 1998, ABRI), sedikit demi sedikit TNI mulai menyadari arti penting pembagian porsi kerja dan ladang garapan TNI.

Menurut rencana, pada Pemilu 2004 nanti, TNI hanya menempatkan kader pada MPR saja dan pada Pemilu 2009, TNI akan benar-benar bebas dari kancah politik nasional. Arah pembaharuan TNI yang difokuskan pada ruang ”pertahanan nasional” Indonesia memang cukup menarik untuk disimak, karena ini merupakan suatu pertanda ada hawa segar dalam demokrasi Indonesia menuju partisipasi sipil yang lebih besar dalam menggerakkan roda demokrasi secara baik dan dinamis.

Ini adalah kesempatan emas bagi TNI sendiri dalam memfokuskan kerjanya untuk lebih profesional dalam pertahanan nasional, demikian juga ini adalah ruang subur dan hijau bagi pertumbuhan supremasi sipil di Indonesia.

Namun demikian, cita-cita TNI untuk fokus dalam wilayah pertahanan nasional dan meninggalkan wilayah sosial politik, masih menyisakan pekerjaan rumah bagi seluruh elemen bangsa khususnya warga negara Indoensia yang di luar TNI yaitu area sipil. Pada hakekatnya, pasca-Pemilu 2004, peran sosial politik TNI akan banyak digantikan sipil yang notabene secara umum kurang berpengalaman dalam kancah politik dan kurang persiapan dalam berbagai hal.

Hal ini adalah persoalan baru dalam demokrasi Indonesia, semangat yang tercurah untuk mewujudkan demokrasi tanpa dominasi militer ternyata terkendala dengan perangkat penggantinya yaitu kurang tersedianya kaum sipil secara merata di Tanah Air untuk mendukung momentum politik itu. Ada beberapa tokoh sipil yang siap menghadapi gejolak itu, namun sebagian besar kaum sipil banyak yang menghadapi (perubahan) reformasi hanya sekedar eforia politik belaka dan kurang didukung perangkat sistem dan perangkat sumber daya manusia.

Pernyataan Hasyim Muzadi, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam acara Gerakan Moral Nasional di Surabaya, 2001, pada intinya mengemukakan bahwa kaderisasi yang masih berjalan, berjenjang, dan berkesinambungan secara baik adalah dilakukan TNI. Jabatan struktural ataupun politis yang disandang oleh kader TNI dilalui dengan pentahapan berjenjang.

Lain halnya dengan sipil yang keteter dalam masalah kaderisasi, akibatnya setelah reformasi bergulir banyak kaum sipil yang maju namun dengan latar belakang kaderisasi yang lemah. Tukang becak yang tidak berpendidikan tinggi dan tidak berpengalaman menjadi politisi bisa menjadi anggota DPRD, makanya reformasi hanya berjalan di tempat.

Menurut hasil temuan Lembaga Survei Indoensia di Jakarta menyebutkan komitmen TNI untuk bersikap netral dalam pemilu demi demokrasi yang sehat tidak dapat segera dilakukan secara total. Pasalnya, politisi sipil yang diharapkan menggantikan peran sosial politik TNI selama puluhan tahun di era Orde Baru justru tidak siap dengan sikap netral TNI. Banyak politisi, yang lewat partai politiknya, berlomba-lomba menarik kembali peran TNI (Kompas, 1/10/2003). Ini menunjukkan betapa gagalnya kaum sipil yang diwakili dalam parpol dalam mempersiapkan kaderisasinya.

Ada dua dimensi yang perlu digarap pada momentum penting ini, yakni kaderisasi sipil secara benar dan upaya berkesinambungan untuk memfokuskan kerja TNI dalam wilayah pertahanan nasional. Dengan demikian akan terjadi sinergi yang menguntungkan, serta menghapus dikotomi sipil dan militer. Selama ini ada benteng yang kuat memisahkan sipil dan militer, tentu berangkat dari momentum ini semuanya menjadi setara dalam satu kesaudaraan yang tidak disekat-sekat oleh batas yang membodohkan.

Momentum peringatan HUT ke 58 TNI di Surabaya, Jawa Timur, memang berdimensi politis, namun ini sekaligus sebagai saat-saat penting menjadikan Jatim sebagai daerah yang bisa mempelopori konsistensi gerakan TNI sebagai kekuatan pertahanan nasional, dan ajang refleksi sekaligus aksi di masa depan memelopori gerakan kaderisasi sipil secara baik dalam mempersiapkan kader-kader sipil profesional yang bekerja pada wilayah sosial politik.

Yang dibutuhkan adalah keharmonisan kerja dan tidak melanggar satu dengan yang lainnya, berbekal pada kemampuan mencoba mengarahkan kerjanya secara maksimal pada bidang kerjanya masing-masing. Yang lebih penting pascaagenda besar itu diharapkan TNI tetap menjadi milik bangsa dan pelindung semua golongan, sekaligus kaum sipil mulai terbuka dalam kancah politik Indonesia menjadi teladan hidup dalam pluralisme, menghargai manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan. Semuanya diharapkan mampu bekerja sinergi demi kepentingan bangsa Indonesia khususnya Jawa Timur.

Kedua, peran perempuan yang mulai diangkat. Sejak digulirkanya reformasi di tanah air mendorong kesetaraan gender. Kesetaraan dalam politik setiap warga dihargai termasuk peran dan partisipasi perempuan dalam politik.

Menurut UU RI No 2 Tahun 2008 Tentang PARTAI POLITIK, Bab 2 Pasal 2 (2)Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 20, Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

Pasal 31, (1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain: dst...

Menurut UU RI No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, Pasal 8 (1) Partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi syarat.... (d) menyertakan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat.

Pasal 15, Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi...(d) Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53, Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 55 ayat (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Pasal 57 (ayat 1), KPU Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. (ayat 2 dan 3 juga membahas untuk DPRD Propinsi dan Kabupaten/kota). Demikian juga pasal 58 ayat (2)

Ini adalah perubahan baru dalam politik, yang dulunya perempuan dianggap warga kelas dua, kini dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ruang politik, perempuan dihargai secara baik. Ini adalah momentum baik, untuk menciptakan sinergi politik yang mensejahterakan.

Namun demikian, jumlah kader perempuan yang siap masuk wilayah itu, masih perlu dipertanyakan. Menurut pengalaman pemilu 2004 yang lalu, penulis masih mendapati partai politik yang asal comot dalam memasang ke dalam daftar legislatifnya. Ini menunjukkan kurang tersedianya perempuan dalam politik. Sekaligus ini peluang yang besar bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik.

Ketiga, peran politik kaum nasionalis sangat diperhitungkan. Tidak dapat dimungkiri bahwa eksistensi kaum nasionalis masih besar. Peran kaum nasionalis dalam politik bisa dilihat dari partai besar seperti PDIP, Golkar yang masih menguasai parlemen.

Nama partai	Kursi	Nama Partai	Kursi
Partai Golkar	128	Partai Karya Peduli Bangsa	2
PDI Perjuangan	109	PKP Indonesia	1
Partai Persatuan Pembangunan	58	PNI Marhaenisme	1
Partai Demokrat	55	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1
Partai Amanat Nasional	53	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	0
Partai Kebangkitan Bangsa	52	Partai Patriot Pancasila	0
Partai Keadilan Sejahtera	45	Partai PNU	0
Partai Bintang Reformasi	14	Partai Merdeka	0
Partai Damai Sejahtera	13	Partai Sarikat Indonesia	0
Partai Bulan Bintang	11	Partai Persatuan Daerah	0
Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	4	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	0
Partai Pelopor	3	Partai Buruh Sosial Demokrat	0

Daftar Partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI pada Pemilu 2004, yang menunjukkan peta kekuatan partai di parlemen tingkat pusat.

Keempat, peran politik warga Islam yang besar yang terbagi-bagi. Warga Islam di Indonesia merupakan mayoritas. Pada masa orde baru, peran politik umat Islam berada dalam semua ring baik di Golkar maupun PDI, dan tercermin nyata dalam PPP.

Pasca Orba, peran politik umat Islam termanisfestasi dalam beragam aliran Islam masing-masing. PPP tetap eksis, sementara Islam berbasis NU hadir dengan PKB. Islam berbasis Muhamadiyah hadir dengan PAN. Sedangkan PBB lahir dari Forum Ukhuwah Islamiah (FUI) dan secara historis sebagai pendukung dan anggota istimewa yaitu parpol di era Orla yakni Partai Masyumi.

PKS merupakan partai Islam yang tidak mempunyai hubungan historis dengan parpol masa lalu. Lahir dari gerakan cendekiawan muslim yang berdakwah di kampus atau kelompok pengajian, usroh (keluarga). Pada mulanya tidak terlalu terlibat demonstrasi, namun karena ada momentum perubahan signifikan 1998, kelompok usroh bermetamorfosis menjadi KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), yang menjadi penyangga (PK)S, dan seterusnya

Kelima, peran warga Tionghoa mulai diperhitungkan. Dalam Orde Baru wacana dikumandangkan etnis Tionghoa tidak mendapat tempat dalam wilayah politik. Sejatinya wacana itu ada benarnya, namun tidak sepenuhnya benar, pada Orde Baru walaupun minimal ada saja politisi tionghoa yang tetap eksis.

Pada era reformasi, momentum politik membuka kesempatan kepada semua pihak termasuk selama ini yang dianggap minoritas, baik dari kalangan etnis atau kelompok agamis selain Islam. Semuanya mempunyai kesetaraan dalam bidang apapun termasuk politik.

Kelompok Tionghoa tidak ketinggalan menanggapi momentum politik, walaupun masih ada perasaan takut, grogi, dan trauma masa lalu. Kini mulai muncul bibit-bibit dan kader etnis Tionghoa yang muncul ke permukaan. Di beberapa daerah dikabarkan sudah ada kepala daerah yang dipimpin etnis Tionghoa. Anggota legislatif baik di level pusat dan daerah mulai bermunculan.

Menelisik Peran OMK

Data terbaru, regulasi politik berubah menghadapi Pemilu 2009, yang ini tidak dibahas penulis terkait UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu.

Kita perlu melihat peluang dan peran politik yang bisa dimainkan oleh warga Katolik di Indonesia khususnya bagi orang muda Katolik (OMK). Bagaimana kiprah yang bisa dimainkan dalam gerakan politik di Indonesia setelah ada sedikit gambaran peran umum yang dimainkan masyarakat Indonesia di atas.

Sebagai warga negara Indonesia, warga Katolik punya hak dan kewajiban yang sama dengan yang lainnya. Termasuk berorganisasi politik secara mandiri. Sejatinya sejak Orla hingga kini, warga katolik sudah menunjukkan geliat politiknya. Di era Orla, warga Katolik bermanifestasi dalam Partai Katolik. Kemudian di era Orba, eksistensi partai Katolik dileburkan ke dalam PDI. Secara personal ada warga Katolik yang eksis di Golkar.

Pada era reformasi, sebagian umat Katolik ada yang terbawa eforia seperti umat yang lain, ada yang mendirikan Partai Katolik Demokrat. Yang membedakan partai berbasis Katolik di era Orla dan reformasi. Partai katolik di era Orla relatif mendapat angin dari Hierarki Gereja Katolik Indonesia, namun partai pasca Orba (reformasi) relatif jauh dari angin hierarki.

Warga Katolik yang kontra partai berbasis Katolik, mengatakan secara statistik basis dukungan partai sangat kecil sehingga partai sulit berkembang. Selain itu tidak zamannya partai berbasis agama yang menjebak pada pola sektarianisme. Biasa aliran ini biasa disebut aliran garam dunia.

Sementara, warga katolik yang pro partai berbasis Katolik, mengatakan walaupun kecil, bisa setara dengan yang besar. Eksistensi dan geliat Katolik dalam politik juga perlu dihadirkan. Aliran ini biasa kita sebut aliran terang dunia.

Secara realistis, kita melihat kehadiran partai politik berbasis Katolik sulit mendapatkan banyak kursi. Ada beberapa alasan, basis dukungan terlalu sempit. Dalam wilayah yang sempit itu, belum tentu semua sepakat dengan partai itu, mengingat tidak semua warga katolik melek politik. Di samping itu, eksistensi partai tidak mendapat dukungan real dari hierarki Katolik pemegang massa Katolik. Selanjutnya, parpol tidak mempunyai nilai manfaat dan nilai beda yang sungguh lain dengan partai lain.

Kondisi bisa berkata lain jika, menyerupai kasus PKS (Partai keadilan Sejahtera), ada konsolidasi internal yang solid, dengan kelompok pengajian yang tersebar di banyak kampus yang dengan segera mudah digerakkan, mereka telah berakar dulu. Kelompok itu punya basis ikatan iman (agama) dan intelektual yang kuat. Di Katolik budaya itu, ”maaf” kurang terkonsolidasi.

Sejatinya ada bagian kelompok Katolik yang mirip gejala PKS, yakni gerakan Karismatik Katolik. Namun sayang kelompok ini kurang bersentuhan langsung dengan diskusi sosial kemasyarakatan, akibatnya menjadi gejala gerakan ibadat tetapi sulit diarahkan menjadi kekuatan sosial-politik kayak PKS. Dan harus diakui para tokohnya kurang memiliki visi politik kesejahteraan bagi Indonesia,

Peran Pergerakan Mahasiswa

PERAN politik yang bisa dimainkan orang muda Katolik bagaimana? Menurut hemat saya ada banyak peluang peran yang bisa dimasuki. Pertama, peran pergerakan mahasiswa. Saya cuplik dari tulisan saya Tahun 2004 untuk MABIM PMKRI Surabaya, Butir-Butir Tersisa: Gerakan Mahasiswa dan Perhelatan Gerakan PMKRI Surabaya.

Gerakan mahasiswa hakikatnya adalah suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan sekelompok mahasiswa dengan maksud dan tujuan tertentu, baik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau demi kepentingan umum. Bisa dilakukan secara terorganisasi atau sporadis.

Gerakan ini pada umumnya bersentuhan dengan kondisi (moral) sosial-politik di Indonesia.
Kelompok ini menjadi motor perubahan (agen perubahan).
Gerakan mahasiswa kadang disebut sebagai “gerakan moral” karena dianggap independen yang tidak berorientasi kekuasaaan, berjuang demi kepentingan umum.
Bisa dilakukan secara terbuka atau tertutup (underground).

Tujuan Umum (Eksternal)

Melaksanakan fungsi kontrol kepada sistem pemerintahan (politik), sosial kemasyarakatan atau lainnya agar tercipta tatanan yang dinamis, tanggap kepada perubahan yang lebih baik.
Mempengaruhi kebijakan publik yang akan ditetapkan oleh pemerintah supaya berpihak kepada publik (mayoritas), tidak kepada segelintir oknum/lembaga tertentu.
Menekan institusi agar melakukan kebijakan yang dikonsep secara bersama dan menguntungkan mayoritas masyarakat.
Menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada lembaga-lembaga publik yang berwenang.
Menyumbangkan pemikiran/gagasan kepada institusi yang berwenang merumuskan kebijakan publik.
Mengkritisi atau memprotes suatu kebijakan atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan institusi tertentu.

Gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral dan politik

Moral dan politik dalam gerakan mahasiswa memang berjarak tipis.
Moral atau politik akan selalu menyertai dalam setiap gerakan yang dilakukan mahasiswa.
Secara khusus saya mencoba untuk mengklasifikasi gerakan mahasiswa sebagai

A. Gerakan mahasiswa berbaju “moral” :

- Dalam pernyataan sikap dan tindakan non partisan.

- Menyuarakan aspirasi masyarakat tertindas.

Gerakan mahasiswa berbaju “politik”

- Dalam pernyataan sikap dan tindakan sangat kentara berafiliasi atau berpayung kepada organisasi politik atau kepentingan politik golongan tertentu. (kepanjangan tangan).

- Berorientasi pada ring kekuasaan.

- Kadang menutupi kedok dengan bingkai menyuarakan aspirasi masyarakat.

Bauran gerakan mahasiswa berbaju moral dan politik.

- Menyuarakan kepentingan moral (sosial) dengan jalan (kalau bisa) memasuki sistem (masuk ring kekuasaan).

Kondisi-kondisi yang bsa meletupkan gerakan mahasiswa:

Peristiwa sosial/politik menonjol yang terjadi.
peristiwa-peristiwa penting lain yang memicu solidaritaas dan keprihatinan.
Penyimpangan-penyimpangan dalam sistem pemerintahan.

Sifat gerakan mahasiswa :

Temporal dan mendesak : gerakan mahasiswa meledak menjelang momentum-momentum penting, jika ada forum pengambilan keputusan yang penting dan mengikat.
reaktif : gerakan mahasiswa muncul apabila ada situasi dan kondisi yang menggugah kesadaran, terutama ada penindasan kaum miskin oleh pemerintah, atau peristiwa-peristiwa yang bisa memicu solidaritas.
Berkesinambungan : gerakan mahasiswa aktif mengkritisi situasi dan kondisi (kebijakan) dari sistem pemerintahan atau lainnya lewat media-media ilmiah dan sekali-sekali turun ke jalanan sebagai bentuk protes dan lain sebagainya.

Metode gerakan mahasiswa

1. Aksi Massa (demontrasi) = pengerahan massa dalam jumlah tertentu.

2. Pernyataan sikap = Memberikan sikap terhadap situasi tertentu dalam momentum waktu tertentu.

3. Bawah tanah = melakukan aksi tertutup tanpa diketahui publik dengan maksud menghindari konfrontasi lansung dengan pihak-pihak tertentu.

4. Mogok makan = melakukan gerakan mencari perhatian publik dan tekanan kepada pihak tertentu.

5. Mimbar bebas = ada unsur pengerahan massa, tetapi penekanannya pada pengungkapan ekspresi peserta lewat suara, gerak dan lain-lain.

6. Selebaran = melakukan kegiatan publikasi untuk mempengaruhi pendapat publik.

7. turun ke bawah = melakukan proses adaptasi kehidupan masyarakat, dari situ muncul gagasan untuk mengaspirasikan ide atau bahkan menciptakan proses belajar dari kedua pihak (saling mendidik).

8. Menduduki instalasi vital pemerintahan (negara).

9. Negosiasi.

10. dan lain-lain.

Institusi gandengan dalam gerakan mahasiswa

Media cetak / elektronik : lembaga pers ini bisa membantu dalam publikasi isu dan gerakan mahasiswa secara terpadu, sehingga apa yang dilakukan bisa diketahui secara luas oleh publik. Pers punya daya tekan tersendiri bagi perubahan. Kekuatan pers tidak bisa diremehkan begitu saja.
Elemen-elemen intelektual kampus : kalangan ini sebagai penguat landasan bertindak, sebab mereka merupakan cerminan kekuatan intelektual yang mapan dalam masyarakat.
LSM (NGO) “putih” yang senafas dengan gerakan.
dan lain-lain.

Modal gerakan mahasiswa

Modal idealisme dan spiritualitas = api yang membakar dalam hati dan pikiran untuk melakukan suatu tindakan dengan sadar yang berguna bagi kepentingan publik.
Modal mentalitas = kekuatan batin siap menerima setiap konsekuensi, risiko, tantangan yang bakal muncul dalam perhelatan gerakan.
Modal intelektualitas = landasan berpikir bebas, luas bertangggung jawab dengan referensi yang baik.
Modal massa mahasiswa = jumlah massa solid mahasiswa yang siap menjadi motor penggerak bagi mahasiswa lain.
Modal dana = sejumlah uang partisipasi mandiri dari kelompok/organisasi untuk membiayai gerakan.
Modal jaringan mahasiswa = kerja sama antar elemen mahasiswa untuk bahu membahu menyukseskan program gerakan.

Tudingan miring

1. Tukang kritik tanpa solusi program yang jelas.

2. Rok-rok asem (sekedar ikut-ikutan tanpa visi yang jelas).

3. Tukang bikin macet jalan.

4. gerakan sekedar sebagai ajang batu loncatan untuk mendapatkan “sesuatu”.

5. Tukang bikin rupiah semakin terpuruk di mata dolar (US).

6. “pesanan dan dibayar”.

Jebakan gerakan mahasiswa

Idealisme gerakan digadaikan dengan iming-iming pekerjaan, uang dan benda material lain oleh pejabat. (Hanya digunakan kepentingan jangka pendek, untuk sekedar mencari peluang kepada kekuasaan).
Konflik dan polarisasi kepentingan antarelemen gerakan mahasiswa.
Fokus isu dan gerakan melebar (terlalu banyak muatan)
Demontrasi tandingan
kontra isu

Mengatur isu gerakan mahasiswa

1. prinsip : tidak terbawa arus pemikiran kelompok lain, sudah jauh hari menyiapkan sikap-sikap yang akan diambil.

2. Mempersiapkan isu-isu gerakan, misal dari kliping pemberitaan koran semisal Kompas, atau lainnya, yang pemuatannya belum menjadi berita utama (biasanya kecil-kecil), dari berita kecil-kecil itu mulai tahap mencari referensi buku atau diskusi dengan intelektual. Kemudian didiskusikan secara mendalam, dari situ tercipta iklim intelektual yang siap melandaasi gerakan mahasiswa secara terpadu.

3. Harus rajin-rajin membaca “momentum”, karena ini mempengaruhi kecepatan bersikap, berisue dan bergerak. Sekali terlambat membaca momentum, sama seperti bebek yang digiring majikannya.

4. Pergeseraan isu, sejak muncul undang-undang otonomi daerah, isu gerakan mahasiswa mengalami pergeseran. Dari isu yang besifat nasional bergeser menjadi isu-isu lokal.

Catatan Kritis

1. Tidak semua hasil yang telah dicapai dan diperjuangkan gerakan mahasiswa dapat bermanfaat secara langsung bagi publik. Maka sangat berhati-hati dengan suara-suara miring itu.

2. Aktifitas belajar / studi tetap harus dikerjakan, karana ini modal kompetensi diri kita pasca menjadi aktivis gerakan mahasiswa.

3. Tidak jarang aktivis gerakan mahasiswa terjun dalam panggung politik praktis, itu baik-baik saja, asal tidak sekedar menjadi pecundang apa yang diperjuangkan selama aktif dalam gerakan mahasiswa.

4. Tak jarang, beberapa aktivis gerakan mahasiswa harus menggadaikan idealisme demi mobil, uang, sepeda motor. Maka demi menjaga api idealisme dan mentalitas, batin dan spiritual harus selalu diolah dan diasah agar tidak tumpul.

Pada umumnya, aktivis yang terbiasa dalam pergerakan mahasiswa, relatif mudah dihubungkan dengan dunia politik. Menurut pengalaman banyak sekali aktivis yang purna, duduk dalam lembaga-lembaga politik, baik yang bersifat agamis maupun nasionalis-sekuler. Kader HMI, GMNI, PMII, dan lain-lain adalah penyumbang besar dalam kancah politik nasional. Mereka perlu mendapat apresiasi-kritik agar tetap eksis.

Peran dan Gerak Cendekiawan

KEDUA, merintis peran dan gerak cendekiawan. Menurut hemat saya, ini adalah wilayah dasar kita berpolitik. Bagaimanapun peran cendekiawan pada saat nanti bisa di bawa ke mana-mana.

Bagi cendekiawan Katolik yang tetap independen, ia bisa menjadi pemikir konsep politik yang berguna bagi bangsa. Atau pula menjadi pengamat/peneliti politik yang disegani baik kawan maupun lawan mirip Josep Kristiadi, Ignatius Basis Susilo, Daniel Dhakidae dan lain-lain. Bagi cendekiawan yang tertarik pada wilayah politik, ia minimal menjadi jago kuat anggota parlemen atau orang terpandang di partai kayak Sonny Keraf atau Benny K Harman. Bagi Cendekiawan yang ingin terlibat dalam wilayah publik minimal ia menjadi sumber rujukan, kayak Antonius Ramlan Surbakti. Berikut cuplikan tulisan saya tentang Meneropong Peran Intelektual Katolik, Majalah Warta Paragonz, Oktober 2005.

Banyak intelektual Katolik yang turut berperan mencerahkan, mencerdaskan dan membebaskan rakyat. Namun demikian, Romo YB. Mangunwijaya, Pr memberikan kritiknya, tidak sedikit pula hasil pendidikan Katolik yang tampil gagah sembari menindas rakyat kecil. Lebih spesifik, A Cahyo Suryanto, kini aktif di Universitas Surabaya dan di Pusdakota, pernah melontarkan kritik tajam dan pedas, ia menyatakan berdasarkan pengamatan dan pengalaman, tidak sedikit sarjana jebolan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang tampil dalam dinamika masyarakat menindas orang lemah.

Bertitik tolak pada kritik dan praxis Mangunwijaya dan Cahyo Suryanto itu, bisa digambarkan bahwa intelektual Katolik sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada intelektual Katolik bisa berperan dalam mencerahkan, mencerdaskan dan membebaskan rakyat. Sisi yang lain, ada intelektual Katolik menjadi penindas rakyat. Intelektual bisa dijadikan alat legitimasi pemerintah dan modal untuk mempertahankan kekuasaan dengan membodohkan rakyat.

Lalu bagaimana menilai peran formal intelektual Katolik kini? Penulis membedakan menjadi empat peran intelektual Katolik berdasarkan kecenderungan, fokus peran dan garapan, tetapi klasifikasi ini tidak terpaku satu jenis klasifikasi. Ada beberapa intelektual Katolik yang tidak hanya berkiprah mengajar di kampus, kadang mereka terlibat dalam garapan bidang profesional ataupun menjadi penggerak LSM dan lain sebagainya. Seperti umumnya kehidupan umat Katolik lainnya, para intelektual Katolik itu pun berasal dari kalangan awam Katolik dan kaum klerus Katolik.

Pertama, peran mengembangkan ilmu pengetahuan. Area ini diisi intelektual Katolik yang banyak terlibat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing. Mereka bekerja dalam sekolah atau universitas Katolik swasta dan negeri. Di Jawa Timur kita mengenal nama besar Pater Josef Glinka, SVD, I Basis Susilo, Edi Suhardono, Johan Silas, Armada Riyanto, CM, termasuk guru-guru di sekolah Katolik mulai dari TK, SD, SMP, SMU dan lain-lain.

Kedua peran profesional. Wilayah ini diisi intelektual Katolik yang banyak terlibat dalam praktik keprofesian tanpa meninggalkan basis keilmuannya dalam masyarakat. Model intelektual Katolik ini tersebar dalam berbagai macam profesi seperti wartawan, dokter dan lain sebagainya. Di Jawa Timur kita mengenal Errol Jonathans, Jangkung Karyantoro, Wolly Baktiono, dr Yudhayana, Max Margono, Anita Lie dan lain-lain.

Ketiga, peran elitis dan politis. Di samping memainkan peran keilmuan, ada beberapa intelektual Katolik yang berupaya tampil ke publik sebagai pimpinan organisasi (elit) atau tampil dalam dunia politik praktis dalam mengembangkan masyarakat. Mereka tergerak membadankan teori-teori keilmuan dalam praksis kemasyarakatan. Dari Jawa Timur, kita mengenal Ramlan Surbakti, Anton Prijatno, Adrianus Harsono, YA Widodo dan lain-lain.

Keempat, peran kultural (populis). Di sini diisi intelektual Katolik selain aktif dalam kegiatan akademik juga langsung terlibat dalam gerakan-gerakan rakyat. Misalnya aktif dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka terlibat dalam praksis langsung kehidupan masyarakat. Pada umumnya, mereka terbiasa dengan diskursus teologi pembebasan (pemerdekaan) yang banyak dikembangkan di daratan Amerika latin atau semangat Vincentius A Paulo pendiri CM yang terkenal dengan “Aku diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada orang miskin”.

Bagaimana orang muda Katolik (OMK) berperan seperti seniornya. Saya mulai mulai melihat kawan-kawan muda memulai gerakan cendekiwan tersebut. Di Jakarta sana ada Sebastian Salang, yang sering dimintai pendapat Kompas mengenai pandangan politiknya terkait parlementaria. Ada Boni Hargens yang mulai menunjukkan kekritisannya terhadap rezim SBY-Kalla. Ada juga Robert Endi Jaweng, yang saya amati sering menulis di Kompas terkait soal otonomi daerah. Ada juga Setyo Budiantoro, yang telaten dan peduli ekonomi-politik kaum bawah dan seterusnya.

Sejatinya kawan-kawan perlu didorong dan disokong, bahu-membahu dalam gerakan mewujudkan kesejahteraan dengan semua orang yang berkehendak baik, baik itu Islam, Kristen, Budha, Hindu, Khonghucu, aliran Kepercayaan dan lain-lain. Kawan-kawan muda perlu segera di sekolahkan lagi supaya secara keilmuan dan kemumpunian mendapat pengakuan dari publik, dengan demikian semakin mudah mendapat kepercayaan publik.

Kalau mau lebih jauh, dengan gerakan cendekiawan ini. Orang muda Katolik bisa merintis di banyak tempat kelompok-kolompok diskusi yang digabungkan dengan kelompok doa. Niscaya dalam hitungan tahun ke depan muncul kader yang secara rohani dan intelektual bisa dikatakan siap terjun dalam wilayah publik.

Sejatinya dengan kelompok itu kawan-kawan muda telah menciptakan kashun (kaderisasi setahunan-mungkin lebih) yang lebih mandiri, dan secara organisatoris bisa digerakkan seperti kasus kelompok pengajian usroh yang kelak menjadi sokoguru PKS. Ingat PKS tidak mempunyai ikatan sejarah dengan parpol mandiri, lahir karena konsolidasi kelompok pengajian, yang awalnya tidak demonstran, ketika menemukan momentum mereka berganti wujud menjadi salah satu lokomotif reformasi di tanah air. Karena kesiapan kader-kader mudanya berhasil merebut simpati masyarakat.

Peran Anggota/Pemain/Pengurus Politik

KETIGA, peran anggota/pemain/pengurus politik. Peran ini bisa dirintis orang muda Katolik, dengan terlibat dalam parpol politik yang dikehendaki dan memiliki prospek ke depan. Dengan terlibat dalam parpol, orang muda katolik bisa berkiprah secara nyata, di sana ia menemukan kawan atau lawan yang saling membesarkan.

Medan politik sesungguhnya mengkader secara alami orang muda Katolik. Dengan masuk wilayah itu, diharapkan mampu membangun basis massa dan jaringan dengan semua orang yang berkehendak baik. Sehingga suatu saat nanti, datangnya momentum, kita menjadi lebih siap menghadapinya.

Pertanyaannya orang muda Katolik mau masuk partai apa? Kita bisa memberi gambaran, partai berbasis sekuler-nasionalis relatif terbuka bisa dimasuki. PDIP, Golkar merupakan celah. Kita perlu mengingatkan, bahwa kompetisi juga terjadi dalam parpol. Kader GMNI, HMI, PMII, PMKRI, non ormas dan lain-lain berusaha masuk partai itu. Jadi orang muda Katolik perlu menunjukkan komitmen, nilai lebih yang lain sehingga tetap diperhitungkan.

Partai berbasis Islam terbuka, misalnya PKB, PAN memberikan peluang yang relatif bisa dimasuki. Kedua partai ini, walaupun berbasis Islam namun menerima kader yang beriman berbeda. Partai berbasis Islam lain seperti PKS, PBB, PPP relatif sulit ditembus orang di luar agama Islam.

Tidak menutup kemungkinan orang muda Katolik terlibat mengurus partai berbasis Katolik sendiri. Namun seperti diingatkan di atas perlu digarisbawahi kembali. Jika partai independen berbasis katolik ini mampu menyaring suara diluar Katolik itu akan memperbesar partai. Namun kalau basis dukungannya sekedar menyaring suara Katolik yang ingin mendirikan parpol sendiri, saya kira sulit untuk berkembang besar.

Sedikit Peta Katolik-Politik

BERIKUT adalah refleksi saya, terkait ”Ke Manakah Suara Umat Katolik Dalam Pilpres II?” (Harian Kompas Edisi Jawa Timur, 14 September 2004) beberapa waktu yang lalu sedikitnya bisa memberikan gambaran kekuatan Katolik.

Pemilihan presiden putaran kedua 20 September 2004 mendatang menyisakan dua pasangan, Mega-Hasyim dan Yudhoyono-Kalla. Dalam perjalanan menuju momentum itu menyisakan pertanyaan, ke manakah suara umat Katolik dalam pemilihan umum presiden kedua difokuskan?

Pertanyaan itu sering dilontarkan umat Katolik, maupun kalangan luar, yang ingin tahu sebenarnya ke arah mana pendulum dukungan dan gerakan moral dan politik dari Hierarki Gereja Katolik (kaum klerus) dan awam Katolik. Memang tidak ada data angka-angka yang menunjukkan peta suara umat Katolik dalam pemilihan presiden (pilpres) kali ini.

Lain halnya dengan umat Kristen, sebagian umat Kristen bisa langsung memilih pasangan Mega-Hasyim. Hal ini mengingat Partai Damai Sejahtera (PDS) merupakan mesin politik sebagian umat Kristen Indonesia, dan sejak awal mencoblos Mega-Hasyim, yang kini dikukuhkan dalam Koalisi Kebangsaaan.

Kalangan Katolik tidak mempunyai mesin politik khusus yang berbau Katolik. Pada periode 1998-2004, sebagian besar kalangan Katolik merasa tidak perlu membentuk Partai seperti era tahun 1950-1970 dikarenakan sebagian besar umat Katolik tidak mau terjebak dalam politik aliran yang cenderung sektarian.

Untuk mengetahui, ke manakah kekuatan Katolik diarahkan, sebelumnya kita perlu menyimak peta umum kekuatan Katolik. Secara umum kekuatan Katolik disangga dua kekuatan yang rata-rata dilandasi intelektualitas dan kristianitas, yang dirupakan dalam jenis panggilan hidup orang Katolik sendiri, yaitu panggilan khusus dan panggilan umum.

Panggilan khusus, orang Katolik yang terpanggil untuk melayani Tuhan dan umat, biasanya ditandai dengan hidup selibat, seperti pastor, suster, bruder, frater. Secara organisasi, mereka terikat dalam ordo/kongregasi/tarekat religius tertentu dalam kerangka hierarki Gereja Katolik yang berpusat di Vatikan. Hierarki Gereja Katolik, pada periode ini sengaja menjauhkan diri dari keterlibatan dari politik praktis. Ia ingin tetap konsisten memisahkan wilayah negara dan agama. Ia tidak ingin terlibat terlalu jauh, seperti pengalaman masa lalu yang suram di dataran Eropa, yang pernah terlibat perselingguhan antara negara dan gereja.

Panggilan umum (biasa) yaitu panggilan hidup bagi orang Katolik untuk hidup dan berpartisipasi dalam masyarakat. kedua kekuatan tersebut tersebar dalam hampir semua lini, terutama jaringan pendidikan Katolik. Kaum awam mempunyai porsi lebih besar dalam bermain politik praktis, sedangkan Hierarki Gereja Katolik bermain dalam sisi moral.

Bila kedua kekuatan itu berpadu, sejatinya kekuatan Katolik tidak bisa diremehkan. Namun, saat ini masih berkembang pemikiran bahwa kaum selibat yang tergabung dalam hierarki Gereja Katolik, seperti pastor, suster masih dianggap sebagai kekuatan panggilan lebih tinggi dibanding dengan panggilan umum (kaum awam) yang berkeluarga.

Dalam Katolik masih berkembang apa yang disebut pastorcentris, sustercentris, di mana pastor atau suster masih dianggap sebagai sumber inspirasi berpikir dan bertindak, misalnya tidak afdal jika mengambil keputusan atau tindakan tanpa diputuskan pastor atau suster terlebih dahulu.

Pada dasarnya sampai saat ini, keputusan Hierarki Gereja Katolik, dalam hal ini Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) sangat dihormati oleh semua lapisan dalam lingkaran Gereja Katolik. Untuk mengetahui suara umat Katolik dalam pilpres, setidaknya ada dokumen KWI yang perlu dipelajari bersama. Teks ini penting dalam mempengaruhi secara moral pemilih Katolik dalam menentukan suara dalam pilpres mendatang. Teks itu adalah “Sapaan Pastoral KWI”, tertanggal 7 Mei 2004 yang berjudul Pilihan Anda Sangat Menentukan, Sapaan Pastoral Menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004.

Mendengar langsung sosialisasi Sapaan Pastoral KWI oleh Benny Susetyo, Pr, Sekretaris Eksekutif Komisi HAK, KWI. Ada kesan Penjelasan Benny Susetyo,Pr yang berasal dari Keuskupan Malang ini, secara implisit memberi angin surga bagi pasangan Mega-Hasyim.

Ia mengemukakan latar belakang sisi positif dan negatif dari masing-masing capres. Dari penjelasannya, di situ dapat terlihat dan terbaca, penilaian positif yang terlontar paling banyak diarahkan pada pasangan Mega-Hasyim. Misal, terukur dan teruji, pertumbuhan ekonomi relatif stabil, penghargaan pluralitas dan lain-lain, Sedangkan pasangan lain lebih banyak disorot negatifnya. Selanjutnya ia mengemukana prinsip ”minus malum”, memilih yang terbaik dari semuanya yang relatif buruk.

Sapaan Pastoral KWI yang dituduh mendukung Mega-Hasyim. Sempat ditangkal J. Soedjati Djiwandono, tokoh awam Katolik, dalam tulisannya di majalah HIDUP, Nomor 32 Tahun ke-58, 8 Agustus 2004, dengan judul,”Sapaan Pastoral KWI Disalahmengerti”. ”Secara langsung atau tidak langsung, saya mendengar dari sementara umat Katolik awam bahwa “KWI menganjurkan kita memilih Mega-Hasyim.”

Ia membeberkan kesalahan pemahaman tekstual “masyarakat sipil yang menolak kekerasan”. Kalau Teks ini dibaca secara awam memang memberikan angin kepada Mega-Hasyim yang notabene sipil. Ia menyebut kesalahan tafsir terutama dalam butir ke 11 yang berbunyi,”Janganlah kita terlalu pendek ingatan. Hendaknya kita tidak mudah lupa sehingga mengulangi kesalahan di masa lampau. Kata pepatah “orang bertongkat pun tidak tersandung pada batu yang sama untuk kedua kalinya....”

Secara pribadi, penulis melihat ada kebingungan kecil umat Katolik dalam menentukan pilihannya. Kalau dilihat secara kultural, sebenarnya Katolik lebih dekat ke Nahdlatul Ulama (NU). Menurut pengalaman, NU masih bisa diajak kerja sama membangun persaudaraan sejati dalam semangat pluralisme masyarakat. Sosok Hasyim Muzadi yang mantan Ketua Pengurus Besar NU, memang menjadi ”ikon” NU dalam pilpres mendatang. Sehingga sangat mungkin akan dipilih umat Katolik dengan pertimbangan itu. Ini adalah sebuah cara menjaga hubungan baik dan keutuhan Katolik-NU. Apalagi hubungan aktivis Katolik dan NU di akar rumput sungguh dinamis, bila dibanding hubungan Katolik-Muhammadiyah yang lebih sering tersendat-sendat.

Di luar perkiraan itu, kita juga perlu menghitung arah suara awam awam Katolik berpengaruh. Sebenarnya, sejak tahun 1998, sebagian tokoh-tokoh awam Katolik, seperti Harry Tjan Silalahi, J. Kristiadi sempat mengincar dan menjagokan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam setiap forum pada tahun 1998, mereka sudah mulai mewacanakan Yudhoyono sebagai calon pemimpin dan presiden RI. Membaca polah Harry Tjan Silalahi, tokoh awam Katolik berpengaruh, yang banyak terlibat dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Front Pancasila, Partai Katolik era 1970-an, Centre for Strategic and International Studies, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia dan lain-lain ini sudah lama berhasil mengkolaborasi Katolik-NU-Militer.

Sejak generasi demonstran 1966, ia sudah runtang-runtung dengan Subchan, ZE, maestro muda NU di zamannya dan Gus Dur di era kini. Sejak 1970-an, sudah dekat dengan tokoh-tokoh militer sekaliber Ali Murtopo, LB Moerdani. Dalam skenario ini, sangat mungkin ia berupaya mengkombinasikan kekuatan Yudhoyono-Gus Dur untuk memenangkan Yudhoyono pada putaran kedua ini. Dengan meninggalnya tokoh misteri dan kunci di Republik Indonesia, tokoh awam Katolik daan purnawirawan militer, LB Moerdani pada 29 Agustus 2004 ini, kelompok ini akan sangat kehilangan satu pilarnya.

Melihat sekilas perkembangan itu, tampaknya suara umat Katolik sangat mungkin terbelah, tidak terfokus kepada salah satu capres tertentu. Di tingkatan internal Katolik aktivis Katolik, terdapat friksi tajam. Namun, saya menilai, golput bagi umat Katolik kemungkinan sangat kecil, mengingat seruan KWI yang menganjurkan kepada umat untuk memilih capres-cawapres. Jumlah umat Katolik tidak besar, akan tetapi bila dilihat dari kualitas suaranya seharusnya tidak bisa diremehkan. Tetapi untuk membulatkan satu pilihan tidak segampang membalikkan tangan.

Peran Pemodal-Politik

KEEMPAT, peran pemodal-politik. Peran ini mungkin sulit dilaksanakan bagi kaum muda Katolik, yakni terkait menjadi pemegang modal. Mengingat usia muda biasanya jauh dari modal. Namun demikian, ini bisa dirintis orang muda kita. Mengingat persoalan politik itu bukan semata politik, namun banyak gandengannya, yang relatif dekat adalah ekonomi.

Kawan-kawan muda Katolik, selain diarahkan melek politik ada juga yang diarahkan menguasai ekonomi baik dari sisi ilmu, bisnis dan modalnya. Mengingat apapun namanya yang namanya politik butuh sentuhan ekonomi (dari sisi ilmu ekonomi (kebijakan), bisnis dan modal.

Secara demografis, Umat Katolik di Indonesia sejatinya lebih diuntungkan. Mengingat umat Katolik banyak yang berasal dari etnis Tionghoa yang relatif banyak kuat dari sisi ekonomi. Namun demikian itu tidak otomatis bisa digerakkan. Namun dari sisi pembelajaran ekonomi, kaum muda Katolik mempunyai ruang belajar yang lebih besar dengan persoalan ekonomi (bisnis, modal dan ilmu).

Tidak dapat disangkal, kekuatan modal (ekonomi) yang akan mengarahkan gerakan politik Indonesia ke depan. Jika dipadukan kekuatan ekonomi dan politik bisa mengarahkan pada kesejahteraan bersama. Dengan catatan jika diatur dan diregulasi dengan baik dan dipimpin pemimpin dan staf yang baik, benar dan jujur.

Peran Kelompok Kepentingan dan Masyarakat

KELIMA, peran kelompok kepentingan dan Masyarakat. Peran ini bisa dimainkan manakala orang muda Katolik terlibat dalam NGO/LSM politik, baik yang bersifat garapan intelektual maupun akar rumput. Organ ini menyerukan seruan-seruan moral/politik yang mempunyai dasar intelektual, bisa disuarakan lewat selebaran/tabloid/buku kajian atau ditulis ke media massa untuk membangun opini publik.

Rupa NGO politik bisa macam-macam, bisa bersifat kajian, penelitian, survei, pemantauan pemilu/pilpres/pilkada dsb. NGO mempunyai anggota dan sistem, jika sistem dan anggota NGO mempunyai kredibilitas, tak ayal menjadi bahan rujukan ke mana mencari sumber berita/penelitian/ dan lain sebagainya.

Lembaga pun mempunyai daya tawar pada jaringan politik. Hingga suatu saat nanti ada yang membutuhkan baik yang bersifat kajian atau tenaga perorangan untuk menangani suatu kasus/lembaga. Person bisa direkrut dalam lembaga/komisi negara yang mempunyai nilai strategis, baik dari sisi kajian atau kebijakan.

Peran Penyelenggara Negara

KEENAM, peran penyelenggara negara. Salah satu tujuan politik mensejahterakan (rakyat) negara. Maka peran sangat strategis dalam politik adalah peran penyelenggara negara. Penyelenggara negara bisa dalam pemerintahan atau lembaga-lembaga negara yang lain.

Menurut UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, KETENTUAN UMUM Pasal 1, Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam BAB II PENYELENGGARA NEGARA Pasal 2,
Penyelenggara Negara meliputi :
1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Anak tangga berpolitik adalah masuk wilayah itu. Apakah mudah? Ya, semua sekarang zaman kompetisi. Di samping kompetisi kita juga masih melihat problem nepotisme masih kuat. Siapa dan dari mana asal/latar belakang orang kadang mempengaruhi masuk wilayah itu. Di samping soal pengalaman, keahlian kompetensi, aksepbilitas, kredibilitas dan lain-lain. Wilayah ini memang sangat strategis dalam politik. Maka banyak orang mengincar wilayah posisi ini. Tidak mengherankan menjadi ajang rebutan.

Peran Penyelenggara, Pengawas dan Pemantau Pemilu

KETUJUH, peran penyelenggara, pengawas, pemantau Pemilu. Penyelenggara Pemilu dimaksud di sini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik dari level pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Peran ini bersifat independen dari partai politik, lembaga ini berkontribusi besar bagi kelancaran Pemilu.

Pengawas Pemilu, berfungsi mengawasi Pemilu agar sesuai tahapan. Ini adalah lembaga dari pusat hingga daerah yang ditetapkan UU. Sedangkan Pemantau Pemilu bersifat kemandirian dari kelompok masyarakat yang independen guna memantau pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur UU.

Untuk berperan menjadi anggota penyelenggara dan Pengawas Pemilu diperlukan keahlian, ketrampilan, pengetahuan tentang tata caranya. Biasanya diisi oleh para ahli yang dianggap kompeten dan pengalaman. Namun demikian tidak ada salahnya untuk diusahakan oleh orang muda Katolik.

Mengenai Pemantau Pemilu memang bersifat mandiri dan independen, namun demikian perlu mendapat pengesahan KPU dan memenuhi syarat-syarat yang diatur UU. Namun tidak salah apabila kita mencoba. Menurut pengalaman banyak aktivis muda yang terlibat dalam pemantauan pada Pemilu terdahulu, baik dari KIPP, JPPR atau yang lainnya.

Peran Media Massa

KEDELAPAN, peran media massa. Media massa banyak dikatakan pisau bermata dua. Bisa berperan positif atau negatif dalam perkembangan masyarakat (politik). Banyak dikatakan media massa adalah pilar demokrasi, disamping eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Media massa dipandang dari kacamata yang lebih positif, sejatinya mampu mendorong dan mengedukasi masyarakat tentang perubahan dan perkembangan politik. Dari sanalah opini publik dibangun.

Namun demikian, di tengah gencarnya arus media. Kadang ada kebimbangan, bahwa media massa terjebak dalam permainan bisnis belaka, unsur edukasi dan keberdayaan masyarakat kadang kurang diperhatikan.

Namun demikian, kita tidak perlu pesimis, bahwa sampai kini masih ada saja media massa yang relatif netral dalam pemberitaan dan opininya yang berorientasi kepentingan umum. Inilah modal yang sedikitnya membawa pada perubahan dan perkembangan Bangsa menuju yang lebih baik.

Tantangan Internal Katolik

INI dicuplik dari tulisan saya, Catatan Pasca Pilpres II: Setelah SBY-Kalla, Katolik Mau Apa? (Tabloid Jubileum Edisi 55. Tahun V. Oktober 2004). Katolik tidak perlu khawatir terhadap gelombang perubahan kepemimpinan di RI. Dulu, manajemen yang dianggap tangguh ada tiga, yaitu komunis, militer dan Katolik. Pasca hancurnya komunisme, organisasi militer dan organisasi Katolik masih tetap eksis. Konteks Indonesia, sebenarnya Katolik tinggal mempertajam atau merevitalisasi beberapa poin di antaranya: pertama, kaderisasi bersistem yang perlu disiapkan antara ”kader dan leader”. Kedua, pendidikan atau sekolah Katolik. Ketiga, budaya intelektualitas Katolik.

Tanpa bermaksud meremehkan kualitas lembaga-personal yang bekerja pada wilayah kaderisasi umat Katolik yang telah ada. Saya percaya, itu bisa digenjot lagi di tengah tarik-ulur konflik yang pernah melanda. Hal ini digunakan untuk memberdayakan kantong-kantong organisasi Katolik yang sudah mulai melemah untuk aktif dalam proses kaderisasi dan perjuangannya. Saya kira, pemimpin bisa lahir akibat proses kaderisasi yang berlangsung dalam organisasi. Contoh, TNI merupakan lembaga kader potensial di tanah air yang bisa menghasilkan leader (pemimpin).

Saya kira, dalam proses kaderisasi di lingkaran Katolik perlu ada tindakan legawa dari para senior. Legawa berarti tidak mengangkangi lembaga kader Katolik terlalu lama, demi kepentingan-kepentingan tertentu yang bersifat pribadi dan parsial. Karena tidak jarang organisasi kader Katolik rusak akibat ditempati terlalu lama oleh kadernya sendiri. Alhasil, proses kaderisasi tidak berjalan. Kalau tidak berjalan kemudian menyalahkan orang lain, seperti tidak ada perhatian hierarki Gereja Katolik, tidak ada peminat yang mau masuk organisasi dan seribu alasan lain, ketika ambang kehancuran di depan mata, tinggal berkata, ya..sudahlah..

Para awam Katolik harus mulai aktif turun gunung melakukan kaderisasi yang berkelanjutan. Kita boleh bangga kepada organisasi/ordo/kongregasi kaum selibat masih cukup konsisten dalam lembaga kaderisasi “seminari”. Kiranya, kaum awam harus mulai menyadari arti penting kaderisasi. Selama ini ada image, kaderisasi hanya hak pastor, misal pada kasus Lukas, SJ. Padahal umat awam Katolik yang cerdas dalam kaderisasi juga tidak sedikit. Memang diperlukan kesadaran kaderisasi umat, khususnya datang dari kalangan umat awam Katolik sendiri. Tanpa itu, Katolik akan kehilangan akarnya.

Selama ini berkembang dikotomi yang cukup mengganggu dan merisaukan, bahwa kaderisasi selalu dikaitkan dengan ”separasi” kasbul-non kasbul (madha-non madha), PMKRI-non PMKRI, seminari-non seminari dan lain-lain. Kadang di antaranya saling claim ”dirinya” yang paling jago. Tanpa maksud mengurangi ”spirit kesatuan”, mereka terjebak dalam pertarungan internal yang kurang menguntungkan.

Di tambah lagi jebakan pada keterlibatan umat yang saling klaim antara menyuarakan aspirasi Katolik tidak harus membawa bendera Katolik, sampai menyuarakan aspirasi Katolik harus membawa bendera Katolik. Saya kadang kala tersenyum dengan perdebatan itu, belum seberapa menyuarakan aspirasi Katolik, sudah berdebat masalah klasik, yang menjebak tidak berbuat apa-apa, kaku, buntu alias nihilisme sejati. Agenda ke depan umat Katolik, lebih bersifat gerakan dengan mengkolaborasikan dengan “konsep”.

Katolik sejatinya bekerja pada wilayah ”general interest group” (kelompok berkepentingan umum). Dalam buku, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial karya Phil Astrid S. Susanto (Binacipta, 1979) didefinisikan, kelompok berkepentingan umum merupakan kelompok-kelompok yang berusaha untuk mewujudkan kepentingan kelompoknya, melalui dan bersama dengan realisasi tujuan dan kepentingan masyarakat umum. Walaupun demikian, maka Lasswell dan Kaplan mengatakan, bahwa setiap kelompok mempunyai kepentingan khususnya.

Untuk ini maka setiap kelompok mengenal ”pembagian ataupun tahap kepentingan, yang disebutnya principled interests dan expediency interests. Menurut mereka, principled interests adalah kepentingan pokok dari kelompok, yang itu sebab utama kelompok itu dibentuk. Sebaliknya expediency interests merupakan kepentingan-kepentingan yang menunjang kepentingan pokok tadi. Biasanya dalam merealisasikan kepentingan pokok maka kepentingan penunjang lebih dahulu direalisasikan daripada kepentingan pokok.

Memang agak sulit juga mensinergikan elemen-elemen Katolik dalam satu gerakan kaderisasi sekaligus. Butuh waktu untuk itu, apalagi setiap elemen juga mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri, yang kadang kala harus berbeda dan berbenturan satu dengan yang lain.

Dikisahkan di sebuah pantai kumuh ”Maya”, ada dua sahabat yang tinggal, namanya Telaten dan Dabrus. Setiap hari mereka mengeluh akibat kotor dan kumuhnya kawasan pantai itu. Suatu ketika mereka benar-benar frustasi dengan keadaan lingkungannya. Tergeraklah hati Telaten untuk ”turun gunung”, hampir setiap sore ia mengambil sapu, lalu dari tangannya menata lingkungannya. Sementara itu, Dabrus mengetahui Telaten aktif menyapu, ia malah menggerutu dan mengeluh.

Hari berganti hari, tiada dinyana dan diduga, Telaten duduk di serambi rumahnya. Ia baru menyadari bahwa pantai Maya sekarang indah. Ia balik bertanya dalam dirinya, siapa yang membersihkan? Ia kembali tersadar, “Oh…ini berkat dari apa yang kulakukan tiap sore rupanya.” Di tempat lain, Dabrus tersadar dari tidurnya, hanya melongo dan ngaplo menyaksikan pantai Maya yang dulu kotor, kini menjadi indah. Tergerak atau Tertidur?

Tantangan Serius Bangsa

DENGAN peta peran yang tergambar tersebut, sejatinya kita mempunyai tantangan serius bangsa yang perlu dipikirkan dan dikerjakan bersama. Persoalan politik sejatinya tidak lepas dengan persoalan lainnya terutama masalah ekonomi. Kadang ada banyak jebakan dalam menerjemahkan kesejahteraan bersama.

Pertama, tegangan antara mensejahterakan diri dan mensejahterakan negara. Kadang ada banyak jebakan, di antara kita sering memperlemah area kesejahteraan bersama dengan menariknya dalam wilayah kesejahteraan pribadi. Akibatnya, kesejahteraan bersama tergerogoti oleh praktik kotor manusia internal bangsa sendiri, baik melalui korupsi, kolusi dan sejenisnya.

Kedua, persoalan politik menyangkut penyedotan sumber daya alam/sumber daya manusia/sumber daya data bangsa ini terus berlangsung oleh negara lain. Hal ini menyebabkan kesejahteraan bersama (umum) menjadi kurang. Kecerdikan penyedot asing sangat luar biasa dengan memanfaatkan tenaga domestik berpendidikan tinggi dan cerdas. Pada hakikatnya, tenaga domestik menjadi kaya. Namun, hasil lebih besar masuk kepada kepentingan asing. Sehingga kesejahteraan umum kita menjadi kurang. Itu banyak kasus terjadi pada negara kita.

Ketiga, kemandirian bangsa tidak saja pada wilayah politik, namun pada semua sektor terutama sektor perekonomian. Kita membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan pemerintah dan swasta domestik yang mampu mengolah sumber daya manusia/sumber daya alam/sumber daya data. Kita tidak boleh terjebak sebagai penghasil sumber manusia/alam/data. Kita perlu mampu mengolahnya demi kepentingan bangsa. Niscaya jika ada kepercayaan diri bangsa untuk mengolah sumber daya bangsa sendiri, bangsa kita menjadi mandiri, berdiri tegak, tidak sekedar disedot/diekspoitasi asing, kita tidak jadi intelektual (politisi/birokrat/teknokrat/aktivis/ilmuwan) budak asing. Yang mengebiri/membonsai bangsanya sendiri.

Keempat, persoalan zaman pergerakan nasional seperti kemiskinan dan kebodohan dan sebagainya, kini masih di depan mata. Ini tegangan antara kemandirian bangsa dan ketergantungan bangsa akibat ekspolitasi asing. Ini problem bangsa kita hingga kini.

* Penyedotan tidak hanya terjadi masa penjajahan...

* Penyedotan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya data kini masih berlangsung...

* Mudah-mudahan dengan peran dalam segala lini utamanya ek-pol, generasi ini dengan cemerlang mengurangi eksploitasi dan ketergantungan kita pada bangsa lain...

* Disampaikan pada Temu Moderatores se-regio Jawa Plus 2008, Rabu, 9 April 2008 di Sasana Krida Jatijejer, Trawas, Mojokerto. Tulisan ini merupakan cuplikan dari beberapa tulisan saya terdahulu yang tercecer di media, ditambah analisa sederhana terkait peran politik masyarakat dan peran orang muda Katolik dalam gerakan politik di Indonesia. Ditulis dengan gaya populer.

** Pernah aktif dalam gerakan mahasiswa di Surabaya, Ketua Presidium DPC PMKRI Surabaya-Sanctus Lucas 1998-1999, senang menulis persoalan ekonomi-politik di beberapa media massa.

2008-08-13T01:32:00.002-07:00

Orang Muda Katolik Berpolitik?

Kanisius Karyadi

Sejarah Indonesia 1965 mencatat, aktivis muda Katolik dalam jagad perpolitikan, sosok Soe Hok Gie, Harry Tjan Silalahi, Cosmas Batubara, dan lain-lain turut ambil bagian dalam sejarah bangsa. Sosok Soe Hok Gie, demonstran, tokoh muda kritis, non partisan, non ormasan, kolomnis, tionghoa menyuarakan suara-suara kritis kepada bangsa. Termasuk kritis kepada teman-teman aktivis Katolik yang masuk parlemen adalah suatu pilihan dan gaya berpolitik. Sosok Harry Tjan Silalahi, Cosmas Batubara, tokoh politik muda Katolik, demonstran yang menerima tawaran masuk parlemen adalah suatu pilihan dan gaya berpolitik.

Dalam beberapa diskusi kami, mengapa kala itu banyak aktivis muda Katolik yang muncul? Kita melihat ada gerakan yang berskala internasional dalam menggulung komunisme di Indonesia. Manuver Amerika Serikat dan Vatikan yang ikut ambil bagian. Tak ketinggalan Gereja Katolik juga punya kepentingan ke arah sana. Gereja memakai kaki tangannya termasuk PMKRI. PMKRI menjadi ujung tombak pemberantasan komunisme. Maka banyak aktivis Katolik yang muncul

Bagaimana Sekarang?

Secara umum kita kehilangan musuh bersama, sehingga gerakan tidak fokus, kerja sporadis, dan kerja sendiri-sendiri. Dalam kehidupan dengan orang muda Katolik, khususnya di Surabaya, ada tegangan dalam memandang politik. Di satu sisi banyak kawan muda Katolik kita yang terlalu takut, “cenderung apriori” kepada dunia politik. Hal ini disebabkan pertama, minimalnya pendidikan dan pengetahuan politik. Kedua, terbatasnya pergaulan dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik (masyarakat). Ketiga, praktik politik yang kotor, haus kekuasaan, rawan konflik, rawan korupsi dan lain sebagainya yang beredar luas dalam masyarakat turut mempengaruhi cara pandang mereka.

Di sisi lain, ada sedikit kawan yang memandang politik sebagai ruang peran yang bisa dimanfaatkan demi kepentingan umum termasuk di dalamnya menyalurkan kepentingan Katolik. Mereka diilhami pemikir besar yang mengatakan politik itu mulia. Ada beberapa kawan muda Katolik yang terlibat politik, saat ini menjadi anggota DPRD, ada pula yang berjuang dalam wadah politik lainnya

Dikotomi

Kita sering merasakan umat Allah, termasuk orang muda Katolik terlalu memisahkan (dikotomis), wilayah hierarki gereja adalah suci, dunia termasuk politik adalah kotor. Cara pandang kita terhadap persoalan gereja yang suci, dan dunia (politik) yang kotor membuat kita semakin rancu.

Kita perlu diingatkan pelaku sejarah dua wilayah adalah manusia. Selama manusia yang melakukan fungsi-fungsi itu selalu ada nilai baik atau buruk. Sangat tergantung moralitas manusia yang mengemban titah itu.

Sesuci-sucinya gereja, jika moralitas pimpinan tak bisa dipertangunggungjawabkan. Yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme, penyelewengan jabatan dan seksual dan lain sebagainya bisa saja terjadi. (itu tercatat dalam sejarah).

Demikian pula, sebaik-baiknya sistem pemerintahan kita, jika moralitas pimpinan tak bisa dipertangunggungjawabkan, yang namanya korupsi, kolusi. Nepotisme, penyelewengan jabatan dan seksual dan lain sebagainya bisa juga terjadi.

Bagaimana menyikapi tegangan dan dikotomi ini? Perlu dipetakan dahulu wilayah itu. Pertama, kebanyakan kawan muda Katolik yang tidak terbiasa dengan kehidupan politik adalah dari kalangan muda yang tidak aktif dalam organisasi kemahasiswaan/kepemudaaan. Kebanyakan mereka menikmati masa muda tanpa organisasi atau organisasi lokal misal KMK, Mudika, dan lain-lain. Mereka terbiasa dilatih jadi kader gereja tetapi minimal dipersiapkan dalam wilayah publik. Namun, saya juga mendapati sedikit kader gereja yang tak kenal ormas, justru lebih energik dan kritis hal ini terkait pergaulan dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik tertentu.

Kedua, kebanyakan cikal bakal peminat politik adalah kaum muda Katolik jebolan organisasi kemahasiswaan/kepemudaan baik yang agamis ataupun sekuler. PMKRI, GMNI, PMII, Pemuda Katolik, LMND dan lainnya menyumbang besar bagi kaum muda Katolik peminat politik. Namun, tidak semua kaum muda Katolik lulusan organisasi itu politis, ada juga yang apolitis.

Di samping itu, kita mendapati fakta ormas kader Katolik sering bertempur internal yang kurang produktif. Ada Ormas Katolik mandeg dihuni terlalu lama (ada yang puluhan tahun) kader sendiri. Terlalu banyak dalih dikemukakan, terlalu banyak kepentingan sesaat dimainkan. Akhirnya ormas kemahasiswaan/kepemudaan Katolik semakin sepi peminat. Lalu siapa yang bakal jadi kader politik kita?

Ketiga, lembaga ”kaderisasi bayang-bayang” Katolik turut menyumbang lahirnya peminat politik. Mengingat bidang garapan yang berorientasi kepemimpinan dan kekuasaan publik, kader lembaga ini masih cukup bisa diperhitungkan.

Keempat, masih konsistennya lembaga kader pastor. Kebanyakan umat Katolik merasakan wilayah seminari dan pastor adalah wilayah suci agama Katolik. Umat menganggap wilayah ini bebas politis, kaum muda Katolik pun tidak sadar bahkan mengganggap gereja tidak bermain politik. Justru dengan konsisten pada wilayah itu gereja semakin politis. Gereja melanggengkan kekuasaan di tanah air. Gereja Katolik sudah mempersiapkan kader politik internal yang bakal mengisi kekuasaannya.

Ini wacana dan praktik supaya umat tidak terlalu apolitis (benci politik dan lain sebagainya). “Ini mungkin menyinggung hierarki, namun jangan marah.” Sebenarnya Jauh hari Gereja berpolitik, namun kadang umat kurang menyadarinya. Contoh lagi gereja berusaha mensejahterakan umat dengan sekolah, gerakan credit union atau lewat PSE (pengembangan sosial ekonomi) adalah salah satu politik gereja.

Melihat peta itu, kita punya sikap, pertama, wilayah politik perlu dimasuki generasi muda Katolik. Mengingat, kita punya tanggung jawab bersama menciptakan kesejahteraaan dan perdamaian bagi semua orang. Wilayah itu bukan wilayah tabu untuk dimasuki. Kita sering mengkambinghitamkan politik sebagai wilayah jahat, namun sejatinya segala wilayah kehidupan baik itu sosial, ekonomi, agama dan lain sebagainya juga mempunyai sisi-sisi suram. Tugas kita adalah menjadikannya cemerlang.

Kedua, hendaknya basis intelektual dan iman melandasi kita dalam berpolitik. Sebab tanpa intelegensia dan iman yang memadai kita gampang terperosok dalam bayang-bayang politik yang bisa didesain kotor.

Ketiga, Politik bukan sekedar wacana tetapi gabungan wacana dan praktik. Oleh sebab itu, kaum muda Katolik perlu didorong terlibat secara aktif sehingga pada saatnya siap menjadi kader dan leader di setiap lini.

Kendaraan

Inilah yang menjadi pokok keprihatinan kita, dulu era 1960 Katolik punya akses langsung kepada Partai Katolik, tetapi semenjak fusi tahun era 1970-an ke dalam PDI. Umat kita mengalami kebimbangan. Secara sejarah, umat Katolik dekat partai berbasis nasionalis, seperti PDI dan turunannya.

Kita perlu menyalurkan orang muda Katolik ke partai yang memungkinkan bisa masuk partai berbasis nasionalis PDIP, Golkar, Demokrat dll bisa dipertimbangkan. Partai berbasis Islam terbuka seperti PKB dan PAN juga pantas diperhitungkan.

Profesi

Sejatinya orang muda Katolik dihadapkan pada masalah keprofesian dirinya dan persoalan perut (masa depan). Kaum muda perlu berusaha sekuat tenaga dan pikirannya untuk memberdayakan dirinya ini. Kaum muda Katolik diharapkan berisi secara rohani dan materinya.

Secara profesi, kaum muda diarahkan menjadi banyak profesi tergantung cita-cita dan realitanya, ada yang diarahkan jadi pengusaha, dokter, insinyur, jaksa, hakim, tentara, polisi, birokrat, dosen, peneliti, pengacara dan lain-lain.

Jika suatu saat nanti disambungkan dengan dunia politik, kaum muda kita relatif nyambung baik, dan siap. Hal ini semakin baik apabila gereja yang menaungi, mempersiapkan generasi mudanya dengan bekal keduniaan/keprofesian/keintelektualan. Niscaya kader-kader muda gereja semakin diperhitungkan. Ada mutualisme yang saling menguntungkan, kaum muda berusaha dan bergerak demi masa depannya, gereja ambil bagian konkret dalam karya dunia yang lebih konkret pula.

2008-08-13T01:32:00.001-07:00

Ketika Sekolah Katolik Mulai Terbelakang

Kanisius Karyadi

Judul di atas tidak hendak memukul rata isu sekolah Katolik, khususnya di wilayah Keuskupan Surabaya. Namun, hendak memberikan sinyal tanda bahaya kepada segenap insan pendidik, baik dari kalangan klerus maupun non klerus. Pasalnya, dari beberapa data dan sumber terpercaya, sinyal bahkan fakta telah terjadi, menunjukkan ada cukup banyak sekolah Katolik di Keuskupan Surabaya yang sungguh terbelakang, bahkan nyaris di muka ambang kehancuran baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya.

Ada Apa Gerangan?

Bagi kalangan pendidik selevel Anita Lie atau I Basis Susilo, kondisi itu bisa saja terjadi disebabkan faktor eksternal, yaitu semakin kuatnya pengaruh pemerintah dalam masalah pendidikan. Munculnya sekolah negeri secara merata cukup signifikan dalam merebut pasar sekolah. Sehingga sekolah berbasis agama, tidak hanya sekolah Katolik saja, juga sekolah di bawah payung NU atau Muhammadiyah juga cukup terpengaruh dengan kondisi itu.

Apalagi di sekolah negeri seperti sekarang, cukup banyak menawarkan relatif kemudahan dan kemurahan di bandingkan sekolah swasta yang ada termasuk sekolah Katolik. Sekolah negeri mulai menancapkan prestise dan prestasi yang semakin baik dari hari ke hari, tanpa maksud memukul rata, memang ada sekolah negeri yang stagnan. Namun, sebenarnya mereka relatif pasti dalam pendanaan ketimbang sekolah swasta yang bergantung partisipasi orang tua siswa dan donatur lainnya.

Dana Luar Negeri?

Analisis di atas boleh saja dikemukakan dan ada benarnya. Beberapa kalangan mensinyalir tersendatnya bahkan terputusnya aliran dana ke lembaga-lembaga Katolik turut pula mempengaruhi eksistensi sekolah Katolik. Akibatnya sekolah atau keuskupan mengusahakan dana sendiri bagi kelangsungan hidup sekolah. Uniknya, keberpihakan Gereja Katolik kepada sekolah Katolik di keuskupan dananya tidak terlalu besar di banding dengan dana bagi pembangunan fisik gereja. Ini yang perlu mendapat perhatian bersama. Keuskupan berorientasi membangun fisik gereja dibanding memperbaiki sisi pendidikan Katolik. Ini fakta yang perlu dicarikan jalan keluar.

Pastor lokal?

Kalangan cendekiwaan lainnya menilai, dilihat dari sejarahnya, ada beberapa sekolah Katolik yang terus mengalami penurunan perlahan namun pasti, sejak berkurangnya tenaga pastor misi dari luar negeri. Karena usia tua atau semakin minimnya pastor asal negara asing menambah pasio terpukulnya sekolah Katolik. Pastor-pastor asing dikenal telaten dan disiplin dalam mengembangbiakan produk misi, baik rumah sakit, karya sosial atau produk bernama sekolah.

Hadirnya pastor lokal alias binaan dalam negeri memang cukup membanggakan. Tetapi banyak disinyalir, tanpa visi pendidikan yang kuat. Tanpa memukul rata, karena ada yang kuat. Hal ini dianggap salah satu yang menyebabkan kemerosotan sekolah Katolik.

Solusi

Pertama, marilah jangan emosional membaca pemetaan di atas apalagi marah kepada penulis. Karena diluar setuju atau tidak setuju, beberapa argumentasi di atas cukup masuk akal. Sebab semakin berkelit dari hal di atas semakin kita tidak bijak dalam memperbaiki sekolah Katolik.

Kedua, bolehlah sekarang perhatian umat dan pastor terpusat dalam mengembangbiakan fisik gereja, entah dipasang AC atau dipasang apalah namanya yang semakin membawa gereja dalam suasana modernitas. Diperlukan kesadaran bersama, bahwa kita perlu memikirkan dan mempraktekkan kompensasi dari suasana modernitas gereja kepada karya-karya bervisi kemanusiaan sejati, seperti sekolah Katolik dan lainnya. Tanpa itu ? Gereja Katolik telah lupa diri meninggalkan jati diri hidup di negara Indonesia yang masih memerlukan perbaikan di sana-sini.

Ketiga, peran cerdik pandai kalangan umat perlu dilibatkan. Tidak sedikit umat Katolik yang cerdas dan pintar. Mereka perlu dilibatkan dalam mengelola sekolah Katolik, kalau memang kemampuan di atas rata-rata mengapa tidak dipercaya menjadi pemimpin tertinggi sekolah. Selain itu perlu, kesadaran umat untuk itu, sebab kalau saling menunggu, akan menyebabkan kemandekan pikir dan praksis dalam sekolah Katolik kita.

Keempat, perlu mediasi dan pembelajaran sekolah Katolik terbelakang kepada sekolah Katolik mapan, kuat, berkualitas. Ini penting, supaya terjadi transfer ilmu, baik dari sisi manajemen, strategi, finansial dan sebagainya. Kalau perlu terjadi subsidi silang baik dari sisi manajemen, keilmuan atau finansial atau lainnya. Sehingga ada timbal balik dan kerja sama yang saling mengembangkan.

Sehingga perlahan namun pasti menepis fakta bahwa ada cukup banyak sekolah Katolik yang mulai hancur. Selamat Natal 2006 dan tahun baru 2007.

2008-08-13T01:30:00.001-07:00

Membuka Peradaban Baru Dengan Persaudaraan Sejati

Kanisius Karyadi

Secara teoritik dan praktik, penulis pernah sedikit menggagas tentang perlunya persaudaraan dalam pluralitas masyarakat. Saat itu, ketika penulis menjabat Ketua Presidium DPC PMKRI Surabaya periode 1998-1999, secara tersurat dan tersirat penulis menyampaikan arti penting persaudaraan dalam bentuk tema dan praksis kepengurusan, “Revitalisasasi nilai perhimpunan dengan penguatan basis dan kaderisasi dilandasi intelektualitas, kristianitas dan persaudaraan di tengah pluralitas masyarakat”.

Di komunitas PMKRI memang ada tiga benang merah, yaitu intelektualitas, kristianitas dan fraternitas. Ketika itu pemaknaan fraternitas sekedar dimaknai pertemanan antaranggota organisasi. Pada waktu itu penulis lebih suka mencantumkan kesaudaraan atau bakunya ”persaudaraan” ketimbang fraternitas atau broterhood yang terkesan pertemanan yang eksklusif seiman dan seorganisasi belaka.

Saat itu, penulis melihat perlunya organisasi dan anggotanya menjalin persahabatan dengan semua orang. Dalam semua dimensi atau dalam bahasa penulis saat itu, adanya penghargaan kepada pluralitas. Pada periode selanjutnya, sadar atau tidak sadar, pemikiran sederhana utamanya persaudaraan (sejati) dan penguatan basis (komunitas basis gerejawi) telah cukup mampu membaca arah kebijakan Gereja Katolik ke depan. Kedua poin itu menjadi trend isu dalam Gereja Katolik periode tahun 1998 sampai sekarang (tahun 2004).

Walaupun sedikit melaju dengan teoritik persaudaraan, ketika penulis diminta redaksi JUBILEUM untuk menulis tentang ”persaudaraan sejati”, penulis sempat bertanya-tanya dalam hati, ”Apa masih ada persaudaraan sejati sekarang itu? Dalam kacamata umum, hidup ini sudah terlalu sesak dengan permusuhan, persikutan, perselisihan, dan ragam turunannya. Dunia sudah terlalu sesak dihuni hubungan manusia didasarkan pada pemenuhan kebutuhan ”material dan kepentingan” belaka. Hampir tidak ada ”celah lebar” saat ini, manusia dengan yang lain untuk melakukan sesuatu dengan ”ketulusan”.

Mari kita bahas sejenak! Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, ”persaudaraan” mempunyai arti persahabatan yang sangat karib, seperti layaknya saudara; pertalian persahabatan yang serupa dengan pertalian saudara. Selanjutnya kata ”sejati” mempunyai arti sebenarnya (tulen, asli, murni, tidak lancung, tidak ada campurannya). Atau ditarik pemaknaan sederhana, persaudaraan sejati merupakan persahabatan yang sangat karib, seperti layaknya saudara dalam arti sebenarnya.

Melihat sejenak pada Konsili Vatikan II, ciri khas gerakan Gereja Katolik didasarkan pada dua nilai penting, yaitu inklusif dan transformatif. Tampaknya, konteks Indonesia, salah satu penafsiran dan praksis sosial dari semangat inklusifitas gereja diwujudkan dalam satu terminologi ”persaudaraan sejati”. Gereja Katolik mulai terbuka dengan siapapun dalam wilayah kemanusiaan ataupun keagamaan. Persaudaraan sejati yang didengungkan adalah antitesis dari gerakan Gereja Katolik yang dinilai selama ini eksklusif dan tertutup. Ini untuk menegaskan perlunya Gereja Katolik dalam karya kerasulan berparadigma baru yang toleran dan bersahabat.

Frans Seda, dalam Buku bunga rampai, Pelayanan Sosial Meningkatkan Persaudaraan Sejati, yang diterbitkan Kerjasama Sekretariat Komisi PSE/APP-KAJ, LDD-KAJ dan Komisi PSE KWI, 2001, mengatakan hidup dalam persaudaraan sejati dasarnya adalah kepedulian sejati. Kepedulian sejati adalah kepedulian tanpa pamrih. Suatu kepedulian tanpa resiprositas, suatu kepedulian dengan pengorbanan yang tidak dirasakan dialami sebagai pengorbanan, suatu kepedulian demi kepentingan orang yang dipedulikan itu.

Dalam konteks sosial Indonesia, isu persaudaraan sejati memang sungguh aktual. Mengingat latar belakang konflik di beberapa wilayah dan kehidupan di segala lini yang serba tidak seimbang. Berikut ini beberapa pokok penting yang akan ditampilkan tentang pesismisme ”persaudaraan sejati” dalam masyarakat. Pertama, rasa dendam dalam pribadi dan kelompok masyarakat. Tidak dapat dimungkiri bahwa, manusia normal yang merasa sakit hati atau sengaja disakiti, akan mempunyai rasa benci yang mendalam. Aspek psikologis rasa benci yang mendalam mengakibatkan orang ingin membalas dendam entah bagaimana caranya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin mau mewujudkan persaudaraan sejati sementara rasa dendam begitu besar?

Kedua, perebutan kepentingan yang tidak seimbang. Dalam hidup modern, survival dan kompetisi hidup sudah dianggap wajar. Persoalaannya, ketika pemenuhan kepentingan menjadi ajang perebutan yang tidak seimbang, misal di kaya semakin mendapat jaminan fasilitas yang baik, sementara si miskin mendapat pelayanan jaminan yang buruk. Pada akhirnya, peristiwa demi peristiwa itu memicu kecemburuan sosial dalam masyarakat. Ketika kecemburuan sosial menggila, kata ”persaudaran sejati” sudah menjadi kata yang usang.

Ketiga, pembagian kekuasaan dan harta. Keluarga yang rukun, tiba tiba menjadi kisruh sangat banyak kita jumpai, gara-gara ada pembagian harta dan kekuasaan warisan. Lebih besar dan luas lagi, pembagian pendapatan yang kurang berimbang antara pusat dan daerah di wilayah Indonesia, bisa tersulut perpecahan dan perselisihan. Ada faktor kerentanan, ketika ada pembagian harta dan kekuasaan yang tidak berimbang ini, maka kata persaudaraan sejati sangat mungkin hilang sirna dimakan permusuhan sejati.

Keempat, munculnya semangat superioritas atau sebaliknya (tirani mayoritas dan tirani minoritas). Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, terdiri dari bermacam-macam agama dan kepentingannya, suku dan peradabannya, golongan dan ras yang berbeda-beda. Sangat mungkin semuanya ingin dihargai oleh yang lainnya. Tidak jarang satu dengan yang lainnya merasa paling berhak dan paling benar. Sehingga banyak menimbulkan friksi-friksi yang mengganggu persaudaraan. Misal kelompok Islam merasa besar dalam jumlah dan terbesar ingin menjadi tirani mayoritas, atau sebaliknya, kelompok Katolik yang kecil namun banyak dihuni banyak kaum cendikiawan ingin menjadi tirani minoritas. Benturan-benturan ini bisa merusak arti penting persaudaraan sejati.

Kelima, egoisme pribadi dan sektoral. Setiap orang mempunyai egoisme pribadi dan sektoral yang terpendam. Persoalan akan muncul ketika antar individu gagal dalam mengelola egoisme pribadi dan sektoralnya dalam wilayah publik. Yang terjadi pertentangan yang sengit tanpa hasil dan sintesis yang menguntungkan semua pihak. Semua ingin bertahan, tidak ada yang ingin mengalah, semuanya ingin menang dalam arti sempit dan dangkal. Dalam situasi seperti ini, kayaknya nilai persaudaraan sejati hampir tidak kita rasakan sama sekali.

Keenam, semangat diskriminasi. Hampir tiap hari, kita mendengar adanya peristiwa diskriminasi. Ada warga keturunan Tionghoa merasa dianaktrikan dari Republik Indoneisa dalam banyak hal, misal SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) yang diungkit-ungkit dan lain-lain. Atau sebaliknya, warga miskin yang sulit mendapat fasilitas kesehatan dari rumah sakit swasta, gara-gara gagal ”menyetor” sejumlah “uang jaminan” kepada rumah sakit. Sementara, pasien yang kelihatan bermobil dan dilihat dari warna kulit sudah bisa langsung dirawat. Apa semua ini persaudaraan sejati? Belum lagi, biaya sekolah yang melambung tinggi, semakin membuat si miskin semakin ciut nyali.

Ketujuh, pragmatisme pikiran dan tindakan asal ambil untung. Wajah masyarakat kita saat ini didominasi pragmatisme. Mana yang menguntungkan dan bersifat sesaat, tidak peduli itu merusak dan merugikan pihak lain, kalau bisa dilakukan semua, mengapa tidak? Tidak peduli lingkungan dan manusia di sekitarnya semakin tertekan dan rusak, semua halal untuk dilakukan. Akibatnya, akan terjadi problem berat pelanggaran. Pragmatisme itu telah membuat penjungkirbalikan logika, sebenarnya hukum dan peraturan menjadi pedoman menindak pelanggaran. Ini terbalik! “Pelanggaran sudah menjadi hukum dan peraturan”.

Di tengah rasa pesimisme penulis akan persaudaraan sejati itu, penulis teringat kejadian nyata yang menyentuh rasa kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Berikut petikannya: Tole (bukan nama sebenarnya), bocah kecil, umurnya tidak lebih tujuh tahun, arek kampung Dinoyo Alun-Alun II C Surabaya ini, sudah berbulan-bulan hilang dari rumahnya. Orang tuanya mencari ke mana-mana, namun hasilnya nihil. Tanpa diduga dan dinyana, Tole pulang lagi. Seketika rasa gembira bercampur haru menyelimuti kedua orang tuanya dan lingkungannya atas kembalinya Tole ke rumah.

Yang lebih mencengangkan dan membuat hati terenyuh, Tole kecil ditolong dan diantar seseorang yang belum dikenal sama sekali dan orang itu tidak bisa melihat alias “buta fisik”. Menurut Tole, ia kesasar ke Jakarta, gara-gara kehilangan sepeda anginnya di sekitar Wonokromo, Surabaya. Karena takut pada orang tuanya, Tole diajak ngamen oleh temannya yang anak jalanan, hingga terbawa kereta api sampai masuk wilayah Jakarta. Setelah terkatung-katung lama, temannya pergi entah ke mana, sementara ia harus bertahan hidup sendirian. Berbagai pengalaman pahit diterimanya, sampai ia ditolong Pak Buta yang tidak buta mata hatinya itu.

Dengan segala keterbatasannya, baik fisik maupun finansial, Pak Buta bekerja mutualisme dengan Tole, untuk mengantar Tole hingga sampai di rumah. Pak Buta dengan modal keberanian dan ketulusan mencoba merambah Surabaya. Dan Tole dengan badan kecil berbekal pengetahuan seadaanya, menuntun Pak Buta, sedikit informasi tentang kata ”Surabaya dan Dinoyo Alun-Alun”, telah membawa pada sinergi kemanusiaan dan persaudaraan sejati yang mendalam. Cerita fakta inilah, yang sedikitnya menjadi penawar racun, betapa nilai persaudaraan sejati ada. Walaupun kadarnya tidak besar. Tetapi nilai-nilai inilah yang perlu digali bagi kita semua, tentang arti penting persaudaraan sejati.

Ibarat biji sawi yang kecil, kemudian bisa tumbuh besar dan subur. Maka persaudaraan sejati demikian pula, di antara onak duri dan ilalang tak terurus, persaudaraan sejati mesti menjadi gerakan penyadaran hakikat manusia yang adiluhung, secitra dengan Allah. Persaudaraan sejati layak disejajarkan dalam sila-sila dalam Pancasila.

Kelak, di suatu masa Indonesia, nilai persaudaran sejati yang umum atau universal ini menjadi panutan semua orang dalam bertindak. Sedikitnya satu sila baru yang perlu diamalkan oleh segenap manusia (utamanya Indonesia) adalah sila persaudaraan sejati. Mungkin kelak lima sila dalam Pancasila akan bertambah satu. Tidak lagi disebut Pancasila, tetapi Enamsila, sila-silanya:

Ketuhanan yang Maha Esa.
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Persaudaraan sejati bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persaudaraan sejati menjadi pilar peradaban baru manusia yang semakin menegaskan perlunya saling ’’memanusiakan manusia”.

Jubileum Edisi 54. Tahun V. September 2004.

2008-08-13T01:29:00.001-07:00

Natal dan Homo Homini Lupus

Kanisius Karyadi

Malam kudus, sunyi senyap,

Bintangmu gemerlap............

Itulah nyanyian setiap malam Natal yang syahdu dan aduhai itu. Seolah kita terlepas dari dunia dan melesat menuju surga. Konon, menurut cerita, surga aman tenteram kerta raharja. Peringatan Natal cahaya kebenaran menjadi ajang pesta imani dan fisik bagi segenap keluarga Kristiani. Sebuah pesta kelahiran tokoh historis Kristiani yang menjadi nomor wahid dalam even-even suci. Sebuah sisi yang menakjubkan seantero bumi. Namun, apakah pemaknaan Natal dalam menjalani kehidupan sehari-hari?

Inilah yang selalu mengganjal di lubuk sanubari. Oase Natal yang menyejukkan, kadang hanya melintas sesaat kemudian lenyap ditelan angkara murka durjana bumi. Seberapa besar kekuatan magis Natal memberikan sumbangan bagi perbaikan diri dan keselamatan dunia? Inilah yang kadang menjadi kegelisahan. Di tengah idealisme Natal dan rusaknya dunia, lalu di mana kita sebagai manusia normal memposisikan diri?

Thomas Hobbes adalah filsuf yang mengumandangkan homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Sangat menarik memperbincangkan ini, ketika kehadiran Natal yang mempunyai makna kontras dengan homo homini lupus. Di satu sisi Natal memberikan makna munculnya cahaya kebenaran dan cinta kasih bagi sesama. Di pendulum yang lain, manusia disebut sebagai serigala bagi sesamanya. Manusia adalah hantu yang mengerikan bagi manusia yang lain, menciptakan image manusia sadis, tidak berkemanusiaan, tidak beradab, dan sebagainya.

Nurcholish Madjid, cendekiawan muslim terkemuka Indonesia, tegas-tegas menolak homo homini lupus. Cak Nur tidak sependapat generalisasi itu, bahwa ada ciri-ciri manusia yang tidak seperti itu. Manusia masih memiliki nurani, masih ada yang berperilaku baik adanya. Demikian cuplikan wawancara dengan WMTV beberapa waktu lalu. Pendapat Cak Nur ini minimal menepis anggapan manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Namun marilah sejenak menengok pada kondisi lapangan, dunia nyata, apa yang sedang terjadi? Konflik sosial merebak di mana-mana. Ketika antar manusia saling dendam, saling bunuh, jargon perdamaian menjadi usang dan tidak laku.

Menjadi pertanyaan, berlakukah apa yang disuarakan Cak Nur? Manusia adalah cinta, manusia adalah mitra. Dalam tataran idealisme atau normatif, jawabannya ya, tetapi dalam tataran praksis? Manusia saling memakan sesamanya. Saya yang eksis atau saya yang mati! Kalau tidak percaya, buktikan di lapangan. Contoh kecil di dalam kantor anda bekerja. Kadang antar teman saling makan dengan sesamanya. Saling sikat untuk mempertahankan posisi. Tidak jauh-jauh dalam instansi keagamaan pun kadang terjadi praktik saling sikut, saling makan.......... Memalukan bukan?

Ini menjadi bahan pelajaran bersama bagi kita. Masih terlalu banyak orang yang mencelakakan manusia lainnya. Dengan dalih kemanusiaan, memerangi terorisme atau yang lainnya. Ini adalah gejala penyakit global yang sulit disembuhkan. Natal di tengah homo homini lupus. Itulah kondisi realitas. Bahwa manusia mempunyai nurani dan otak untuk berpikir lurus dan berlaku bening itu ada. Tetapi apa boleh dikata seberapa besar umat manusia yabng masih menggunakan otak dan nuraninya? Sangatlah terbatas, hanya orang-orang tertentu yang telah memiliki tahap kesadaran yang tinggi. Seberapa besar orang yang sanggup berkesadaran tinggi. Mayoritas manusia masih menggunakan kesadaran rendahnya. Manusia layaknya selevel dengan binatang. Sehingga kita patut mengacungi jempol kepada filosof yang telah memperingatkan kita dengan jargon homo homini lupus itu.

Kesadaran Tinggi

Manusia mempunyai level kesadaran yang berbeda-beda, dalam raja yoga misalnya manusia dibedakan dalam level kesadaran rendah, menengah, sampai tinggi. Lalu apa kaitannya dengan kesadaran dengan cinta kasih, kebenaran ataupun manusia menjadi serigala bagi sesama?

Dalam kesadaran ala raja yoga, manusia yang mempunyai kesadaran rendah pada umumnya memiliki kemiripan dengan kesadaran binatang buas. Apa yang dilihat di depan mata adalah musuh. Apa yang bisa saya makan hari ini, mengorbankan teman atau sahabat tidak begitu masalah. Manusia dengan kesadaran tinggi mempunyai tata pikir yang terkontrol. Mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, minimal rasa welas asih terhadap sesamanya terbuka baginya. Dan tak kalah penting, memungkinkan manusia seturut kehendak Allah. Atau dalam bahasa Bunda Maria ”Terjadilah padaku menurut perkataanmu”.

Kontrol tata laku dan tata pikir benar menjadi simbol kesadaran tinggi sehingga menjadi manusia yang beradab. kesadaran rendah boleh diidentikkan dengan model pendekatan, bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya. Karena rata-rata manusia, selama belum mengolah spiritualitasnya masih berada dalam level ini. Dan tak jarang lebih nista lagi, bahwa manusia berpura-pura jadi domba padahal serigala, serigala berbulu domba! Fenomena kesadaran rendah inilah yang mayoritas mendominasi manusia. Sehingga manusia yang berakal, berasa, dan berkarsa seolah lenyap, ditutup awan gelap kesadaran rendah.

Seorang Yesus Kristus terlahir ke dunia sudah dibekali Allah dengan kesadaran tinggi. Sehingga beliau itu diidentikkan dengan cahaya kebenaran, simbol cinta kasih. Lalu bagaimana dengan manusia lain? Untuk mencapai kesadaran tinggi, manusia harus bersusah payah dulu dalam medan hidup ini dulu. Melalui latihan dan benar hidup dalam kenyataan. Namun hanyalah beberapa gelintir orang saja yang kuat melakukan itu. Sementara di pihak lain dengan segudang argumentasi rendahan ”pokoknya hidup beres”. Dan jadilah manusia benar hidup, tetapi level kesadaran hidupnya rendah. Itu artinya pula semakin mempopulerkan apa yang disebut homo homini lupus.

Kesadaran

Natal memberikan pelajaran berharga bagi manusia di bumi. Suatu proses kelahiran anak manusia Yesus Kristus. Lahir di tengah kesederhanaan dan amat mencengangkan. Pelajaran kesederhanaan inilah yang sekarang menjadi luntur. Kesederhanaan itu dikunokan, tergantikan dengan keglamouran pada tingkat sisi yang berbeda. Manusia diarahkan hedonistis, konsumtif, dan materialistis.

Manusia lebih identik menjadi sapi perahan. Menjadi sumber komoditas produksi massal industri. Dan tak kalah penting Natal yang sederhana, sudah sangat sering diperingati dengan pesta glamour ala kapitalisme global. Kepentingan dalam mengeruk materi menjadi ciri umumnya. Boleh dikata Natal sebenarnya hanyalah momentum untuk menaikkan omzet produksi ketimbang memperingati untuk hidup berkesadaran tinggi.

Model pemerasan terhadap manusia, semakin menyuburkan manusia harus menjadi korban manusia yang lain. Lalu di mana keadilan? Dunia industri menyuburkan manusia serigala. Manusia kian materialistis, memandang manusia bak melihat seonggok daging yang siap dimakan. Natal pun kadang terlanjur banyak diselewengkan. Begitu banyak produk natal yang digelar demi keuntungan semata. Natal bukan sebagai kekayaan rohani, terlebih hanya sekedar ajang pamer bagi manusia antar manusia dalam masalah harta dan kekayaan.

Walaupun ciri kemanusiaan kita semakin pudar ditelan zaman, bukan berarti kita menyerah pada keadaan. Yesus Kristus telah mengajari mengatasi kebekuan itu. Dengan proses berkesadaran tingginya Yesus banyak menjadikan manusia seperti layaknya manusia. Memang hidup di tengah serigala yang sudah semakin banyak ini harus waspada. Becik ketiti ala ketara, demikian falsafah Jawa yang mengandung nilai tinggi. Apa yang akan kita kerjakan pasti ada buahnya. Hasil buruk atau baik tergantung bagaimana saat ini dan esok kita berbuat, memperlakukan manusia layaknya manusia.

Jubileum, edisi 21 Tahun II Desember 2001